Review
Rabu, 13 Januari 2021 | 15:23 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 12 Januari 2021 | 12:27 WIB
OPINI PAJAK
Minggu, 10 Januari 2021 | 09:01 WIB
KEPALA KANWIL DJP JAKARTA PUSAT ESTU BUDIARTO:
Rabu, 06 Januari 2021 | 16:38 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Jum'at, 15 Januari 2021 | 17:37 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 15 Januari 2021 | 17:20 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 15 Januari 2021 | 15:31 WIB
TIPS PAJAK
Kamis, 14 Januari 2021 | 17:45 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Data & Alat
Rabu, 13 Januari 2021 | 17:05 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Rabu, 13 Januari 2021 | 09:30 WIB
KURS PAJAK 13 JANUARI - 19 JANUARI 2021
Jum'at, 08 Januari 2021 | 18:40 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 06 Januari 2021 | 17:06 WIB
STATISTIK BELANJA PERPAJAKAN
Komunitas
Sabtu, 16 Januari 2021 | 07:00 WIB
KOMIK PAJAK
Jum'at, 15 Januari 2021 | 16:30 WIB
UNIVERSITAS INDONESIA
Rabu, 13 Januari 2021 | 11:15 WIB
DDTC PODTAX
Rabu, 13 Januari 2021 | 07:00 WIB
KOMIK PAJAK
Reportase
Perpajakan.id

Pemerintah Siapkan Sanksi Bagi Kepala Daerah yang Langgar Aturan PDRD

A+
A-
1
A+
A-
1
Pemerintah Siapkan Sanksi Bagi Kepala Daerah yang Langgar Aturan PDRD

Direktur Kapasitas dan Pelaksanaan Transfer Ditjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu Bhimantara Widyajala dalam acara Serap Aspirasi UU Cipta Kerja, Rabu (2/12/2020). (foto: hasil tangkapan layar)

JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah tengah menyusun aturan pemberian sanksi kepada pemerintah daerah yang melanggar ketentuan pajak daerah dan retribusi daerah berupa penundaan transfer atau pemangkasan dana perimbangan.

Direktur Kapasitas dan Pelaksanaan Transfer Ditjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu Bhimantara Widyajala mengatakan pemberlakuan sanksi akan mendorong pemda mengikuti ketentuan pemerintah pusat dalam menyusun Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD).

Rencananya, sanksi yang akan diatur dalam peraturan pemerintah (PP) tersebut berupa penundaan dana alokasi umum (DAU) dan/atau dana bagi hasil (DBH). Tak menutup kemungkinan, sanksi juga bisa berupa pemangkasan DAU dan DBH hingga 10%-15%.

Baca Juga: Siapkan Insentif Pajak, Pemerintah Bakal Atur Kriteria UMK Tertentu

"Berdasarkan praktik yang telah berjalan, ternyata sanksi [penundaan atau pemangkasan] ini cukup efektif untuk diterapkan dan meningkatkan kepatuhan pemda," katanya dalam acara serap aspirasi UU Cipta Kerja, Rabu 2/12/2020).

Bhima menjelaskan pemerintah memasukkan ketentuan penyusunan PDRD dalam UU Cipta Kerja sebagai upaya mendorong seluruh kebijakan pajak dan retribusi daerah dapat turut berkontribusi menarik investasi di daerah.

Menurutnya, tarif pajak dan retribusi yang tinggi tidaklah menarik bagi investor karena menyebabkan biaya investasi di daerah meningkat. Oleh karena itu, pemerintah ingin menyesuaikan tarif PDRD yang ditetapkan dalam perda.

Baca Juga: DJP: Fasilitas PPh PMK 237/2020 Sudah Sejalan dengan UU Cipta Kerja

Dalam pelaksanaannya, Menteri Keuangan (Menkeu) dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap raperda yang tengah disusun, termasuk perda yang tengah berjalan.

Nanti, Gubernur wajib menyampaikan raperda yang telah disetujui DPRD kepada Menkeu dan Mendagri paling lambat 3 hari sejak tanggal persetujuan. Jika hasil evaluasi menyatakan Raperda telah sesuai ketentuan, gubernur dan DPRD dapat langsung mengesahkannya.

Apabila evaluasinya menyatakan Raperda PDRD tidak sesuai, gubernur wajib untuk melakukan perbaikan dan menyerahkan kembali hasil penyempurnaannya kepada Menkeu dan Mendagri untuk ditindaklanjuti.

Baca Juga: Revisi Daftar Negatif Investasi, Pemerintah Rilis Draf Perpres Terbaru

Untuk perda yang sudah ada, Menkeu dan Mendagri tetap akan mengevaluasi dan menyerahkan rekomendasi perubahan jika menemukan ketidaksesuaian. Selama perda perubahan belum ditetapkan, pemda harus menghentikan pemungutan PDRD di wilayahnya.

Menurut Bhima, Menkeu akan menyampaikan teguran jika pemda tidak mengindahkan rekomendasi. Apabila dalam waktu 15 hari surat teguran tidak direspons, Menkeu akan memberikan sanksi dengan berkoordinasi dengan Mendagri.

Menkeu dapat mencabut sanksi jika pemda telah memenuhi kewajibannya. Namun, jika pemda tidak memenuhi kewajiban hingga tahun anggaran berakhir, penyaluran DAU dan/atau DBH yang ditunda akan disalurkan kembali sebelum tahun anggaran berakhir.

Baca Juga: PPh Dividen Terlanjur Dipotong, DJP Bilang Bisa Restitusi

"Sanksi itu diterapkan agar kepatuhan peraturan ini menjadi efektif, sehingga tujuan UU Cipta Kerja bisa terwujud," ujar Bhima. (rig)

Topik : pajak daerah retribusi daerah PDRD, uu cipta kerja, kementerian keuangan, bentuk sanksi, dana perimb
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Jum'at, 18 Desember 2020 | 11:20 WIB
UU CIPTA KERJA
Kamis, 17 Desember 2020 | 16:45 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Kamis, 17 Desember 2020 | 08:15 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Rabu, 16 Desember 2020 | 17:36 WIB
UU CIPTA KERJA
berita pilihan
Sabtu, 16 Januari 2021 | 09:01 WIB
PROVINSI DKI JAKARTA
Sabtu, 16 Januari 2021 | 08:01 WIB
BERITA PAJAK SEPEKAN
Sabtu, 16 Januari 2021 | 07:00 WIB
KOMIK PAJAK
Sabtu, 16 Januari 2021 | 06:01 WIB
PENCUCIAN UANG
Jum'at, 15 Januari 2021 | 18:08 WIB
INGGRIS
Jum'at, 15 Januari 2021 | 17:53 WIB
PERDAGANGAN
Jum'at, 15 Januari 2021 | 17:44 WIB
KENYA
Jum'at, 15 Januari 2021 | 17:40 WIB
EKONOMI DIGITAL
Jum'at, 15 Januari 2021 | 17:37 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 15 Januari 2021 | 17:20 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI