Berita
Sabtu, 24 Oktober 2020 | 16:01 WIB
KOTA SUKABUMI
Sabtu, 24 Oktober 2020 | 15:01 WIB
BAHRAIN
Sabtu, 24 Oktober 2020 | 14:11 WIB
PPN PRODUK DIGITAL
Sabtu, 24 Oktober 2020 | 13:23 WIB
PPN PRODUK DIGITAL
Review
Rabu, 21 Oktober 2020 | 14:14 WIB
KONSULTASI PAJAK
Jum'at, 16 Oktober 2020 | 17:13 WIB
ANALISIS PAJAK
Rabu, 14 Oktober 2020 | 14:17 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 07 Oktober 2020 | 14:17 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Data & alat
Rabu, 21 Oktober 2020 | 17:02 WIB
STATISTIK SISTEM PAJAK
Rabu, 21 Oktober 2020 | 09:24 WIB
KURS PAJAK 21 OKTOBER - 27 OKTOBER 2020
Jum'at, 16 Oktober 2020 | 15:24 WIB
MATRIKS AREA KEBIJAKAN
Rabu, 14 Oktober 2020 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 14 OKTOBER - 20 OKTOBER 2020
Komunitas
Sabtu, 24 Oktober 2020 | 14:47 WIB
TASYA KAMILA:
Sabtu, 24 Oktober 2020 | 14:01 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2020
Sabtu, 24 Oktober 2020 | 09:01 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2020
Jum'at, 23 Oktober 2020 | 17:33 WIB
GENE SIMMONS:
Kolaborasi
Selasa, 20 Oktober 2020 | 14:10 WIB
KONSULTASI
Selasa, 20 Oktober 2020 | 09:45 WIB
KONSULTASI
Selasa, 13 Oktober 2020 | 14:13 WIB
KONSULTASI
Selasa, 13 Oktober 2020 | 11:54 WIB
KONSULTASI
Reportase

Pemerintah Mau Relaksasi BPHTB MBR, Begini Repons REI

A+
A-
2
A+
A-
2
Pemerintah Mau Relaksasi BPHTB MBR, Begini Repons REI

Warga melintas di depan rumah komplek KPR bersubsidi di Desa Lam Ujong Kecamatan Baitussalam, Aceh Besar, Aceh, Senin (3/8/2020). Pemerintah membuka opsi untuk memberikan subsidi bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) untuk kelompok masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). (ANTARA FOTO/Irwansyah Putra/hp.)

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah membuka opsi untuk memberikan subsidi bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) untuk kelompok masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Ketua Umum DPP Persatuan Perusahaan Real Estat Indonesia (REI) Paulus Totok Lusida mengatakan wacana tersebut sudah merupakan pilihan tepat yang bisa dilakukan pemerintah.

Pasalnya, pungutan BPHTB menjadi salah satu komponen yang memberatkan kelompok MBR untuk memiliki rumah dengan tambahan tarif BPHTB 5%. "Kami menyambut baik karena BPHTB selama ini memang memberatkan," katanya Rabu (23/9/2020).

Baca Juga: Sengketa Transaksi Jasa Freight Forwarding yang Tak Dilaporkan di SPT

Paulus menyebutkan rencana ini jika jadi terealisasi akan mendorong pengembang untuk lebih banyak melakukan pembangunan rumah segmen kelompok MBR. Menurutnya, permintaan pasar untuk rumah MBR masih besar meskipun di tengah masa pandemi Covid-19.

Hal tersebut karena segmen perumahan MBR menjadi penyumbang terbesar angka backlog kepemilikan rumah di Indonesia. Oleh karena itu, potensi pengembangan rumah kelompok MBR masih terbuka lebar sepanjang didukung kebijakan fiskal dan moneter yang kondusif.

"Properti ini banyak unsur dan tidak bisa sendiri dengan [insentif] BPHTB. Perlu ada relaksasi dari perbankan juga," ungkapnya.

Baca Juga: Bentuk SWF Lewat UU Cipta Kerja, Sri Mulyani: Modal Awal Rp75 Triliun

Paulus menyebutkan relaksasi fiskal dan moneter menjadi kunci untuk menggenjot sektor properti khususnya menarik lebih banyak pengembang masuk ke pasar MBR.

Pasalnya, hampir 90% skema kepemilikan rumah kelompok MBR dilakukan melalui skema kredit pemilikan rumah (KPR). Oleh karena itu, perlu relaksasi urusan perbankan bagi kelompok MBR dalam mengakses fasilitas kredit.

"Pembeli rumah MBR ini 90% itu lewat KPR dan selama pandemi ini perbankan cukup ketat [penyaluran kredit], ini perlu direlaksasi juga," imbuhnya.

Baca Juga: Bagaimana Ketentuan CFC di Eropa?

Seperti diketahui, Sekretaris Eksekutif I Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Raden Pardede mengatakan subsidi BPHTB rencananya diberikan untuk penjualan rumah-rumah murah.

Pemerintah memberikan prioritas kelompok yang dapat mengakses subsidi BPHTB adalah masyarakat yang berpenghasilan menengah ke bawah agar daya belinya meningkat.

Raden berharap subsidi BPHTB tersebut diharapkan mampu memperbaiki kinerja sektor usaha properti yang turut tertekan akibat pandemi virus Corona. (Bsi)

Baca Juga: Pencairan Stimulus Corona Bagi UMKM Dari APBD Provinsi Ini Masih Nihil

Topik : subsidi BPHTB, REI, insentif warga miskin, stimulus Corona
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
berita pilihan
Sabtu, 24 Oktober 2020 | 16:01 WIB
KOTA SUKABUMI
Sabtu, 24 Oktober 2020 | 15:01 WIB
BAHRAIN
Sabtu, 24 Oktober 2020 | 14:47 WIB
TASYA KAMILA:
Sabtu, 24 Oktober 2020 | 14:11 WIB
PPN PRODUK DIGITAL
Sabtu, 24 Oktober 2020 | 14:01 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2020
Sabtu, 24 Oktober 2020 | 13:23 WIB
PPN PRODUK DIGITAL
Sabtu, 24 Oktober 2020 | 13:01 WIB
KEBIJAKAN INVESTASI
Sabtu, 24 Oktober 2020 | 12:01 WIB
PENGHINDARAN PAJAK
Sabtu, 24 Oktober 2020 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Sabtu, 24 Oktober 2020 | 10:01 WIB
BELANJA DAERAH