Fokus
Literasi
Jum'at, 24 Juni 2022 | 18:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 24 Juni 2022 | 16:14 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 24 Juni 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 22 Juni 2022 | 18:00 WIB
KAMUS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 22 Juni 2022 | 13:15 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 22 Juni 2022 | 08:53 WIB
KURS PAJAK 22 JUNI - 28 JUNI 2022
Rabu, 15 Juni 2022 | 12:45 WIB
STATISTIK CUKAI MULTINASIONAL
Rabu, 15 Juni 2022 | 09:30 WIB
KURS PAJAK 15 JUNI - 21 JUNI 2022
Reportase
Perpajakan ID

Pemerintah Kebut Penyaluran Subsidi Gaji Guru Honorer

A+
A-
4
A+
A-
4
Pemerintah Kebut Penyaluran Subsidi Gaji Guru Honorer

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim (Foto: Youtube Kemendikbud)

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah akan mengebut penyaluran bantuan subsidi gaji kepada guru honorer dan tenaga kependidikan non-pegawai negeri sipil (PNS) agar rampung pada akhir November 2020.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim mengatakan bantuan subsidi gaji akan tersalur kepada 2,03 juta guru honorer dan tenaga pendidik non-PNS di Indonesia.

Menurutnya, Kemendikbud bersama bank penyalur akan memastikan semua dana bantuan tersalur sepenuhnya dalam 2 pekan ke depan. "Bantuan disalurkan secara bertahap sampai akhir November 2020," katanya melalui konferensi video, Selasa (17/11/2020).

Baca Juga: Subsidi Gaji Rp1 Juta Segera Cair! Kemnaker Kebut Teknis Penyaluran

Nadiem menyebut bantuan subsidi gaji tersebut senilai Rp1,8 juta, yang akan disalurkan dalam satu kali transfer. Pemerintah telah menyiapkan anggaran senilai Rp3,66 triliun untuk memberikan subsidi gaji kepada 2,03 juta guru honorer dan tenaga pendidik non-PNS.

Penerima bantuan itu paling banyak berasal dari kalangan guru honorer di sekolah negeri dan swasta, yakni 1,62 juta orang. Selain itu, ada 162.277 dosen di perguruan tinggi negeri dan swasta, serta 237.623 tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, serta administrasi di instansi pendidikan.

Syarat penerima bantuan subsidi gaji tergolong sederhana, yakni warga negara Indonesia (WNI), berstatus bukan pegawai negeri sipil (PNS), dan berpenghasilan di bawah Rp5 juta per bulan.

Baca Juga: Percepat Pemulihan, Subsidi Gaji Disiapkan untuk Pekerja Pariwisata

Selain itu, guru honorer juta tidak boleh menerima subsidi gaji dari Kementerian Ketenagakerjaan dan tidak menerima bantuan kartu prakerja sampai 1 Oktober 2020.

Meski demikian, Nadiem mengatakan guru dan tenaga kependidikan non-PNS tetap perlu melengkapi sejumlah dokumen untuk menerima subsidi gaji. Dokumen tersebut harus diserahkan kepada petugas di bank penyalur untuk diperiksa.

Dokumen tersebut yakni kartu tanda penduduk (KTP), nomor pokok wajib pajak (NPWP) jika ada, surat keputusan penerima subsidi gaji, serta surat pernyataan tanggung jawab mutlak. Kedua surat tersebut dapat diunduh melalui situs info.gtk.kemdikbud.go.id atau pddikti.kemdikbud.go.id.

Baca Juga: Rekening Penerima Subsidi Upah yang Belum Diaktivasi Segera Diblokir

"Kalau sudah lengkap, PTK [pendidik dan tenaga kependidikan] bisa datang ke bank untuk aktivasi rekening dan menerima bantuan subsidi upah," ujarnya. (Bsi)

Topik : subsidi gaji, subsidi gaji guru, nadiem makarim

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Selasa, 07 September 2021 | 16:10 WIB
BANTUAN SOSIAL

Subsidi Gaji Cair! Lebih 3 Juta Pekerja Terima Bantuan

Senin, 06 September 2021 | 13:39 WIB
BANTUAN SOSIAL

Cek Rekening! Pencairan Subsidi Gaji Rampung Oktober 2021

Senin, 30 Agustus 2021 | 18:45 WIB
BANTUAN SOSIAL

Subsidi Gaji Cair! 2,1 Juta Pemilik Rekening Himbara Dapat Lebih Dulu

Kamis, 12 Agustus 2021 | 14:38 WIB
BANTUAN SOSIAL

Belum Semua Pekerja Terima Subsidi Gaji, Begini Penjelasan Kemenaker

berita pilihan

Jum'at, 24 Juni 2022 | 20:56 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Wajib Pajak Penuhi Kebijakan II tapi Tak Ikut PPS? Simak Risikonya

Jum'at, 24 Juni 2022 | 20:18 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Penerapan Pajak Karbon Ditunda Lagi, Ini Keterangan Resmi BKF Kemenkeu

Jum'at, 24 Juni 2022 | 19:40 WIB
REFORMASI PERPAJAKAN

Untuk Sistem Pajak Indonesia, World Bank Setujui Pinjaman Rp11 Triliun

Jum'at, 24 Juni 2022 | 18:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah Alokasikan Rp350 Triliun untuk Subsidi BBM Hingga Listrik

Jum'at, 24 Juni 2022 | 18:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu PTA D-8?

Jum'at, 24 Juni 2022 | 17:45 WIB
PERDAGANGAN BERJANGKA

Akomodir Korban Robot Trading, Bappebti Tambah Kanal Pengaduan Nasabah

Jum'at, 24 Juni 2022 | 17:30 WIB
SE-17/PJ/2022

Sebelum Teliti Suket PPS Milik WP, KPP Wajib Setor Data Temuan ke DJP

Jum'at, 24 Juni 2022 | 17:28 WIB
KANWIL DJP JAWA TIMUR II

PPS Berakhir Sebentar Lagi, Kanwil DJP Jatim II Imbau Advokat

Jum'at, 24 Juni 2022 | 17:00 WIB
PMK 90/2020

Contoh Kasus Hibah Antar-Perusahaan yang Dikecualikan dari Objek PPh

Jum'at, 24 Juni 2022 | 16:45 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Beli Minyak Goreng Curah Pakai PeduliLindungi atau KTP, Ini Kata Luhut