Fokus
Data & Alat
Rabu, 23 Juni 2021 | 10:02 WIB
KURS PAJAK 23 JUNI 2021-29 JUNI 2021
Senin, 21 Juni 2021 | 11:15 WIB
STATISTIK TARIF PAJAK
Kamis, 17 Juni 2021 | 18:50 WIB
STATISTIK PENGHINDARAN PAJAK
Rabu, 16 Juni 2021 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 16 JUNI 2021-22 JUNI 2021
Reportase
Perpajakan.id

Pemerintah Ingin Kontribusi PPN dalam Penerimaan Pajak Makin Besar

A+
A-
2
A+
A-
2
Pemerintah Ingin Kontribusi PPN dalam Penerimaan Pajak Makin Besar

Ilustrasi. 

JAKARTA, DDTCNews – Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan menyatakan akan terus mendorong arah kebijakan pajak Indonesia agar sesuai dengan struktur perekonomian.

Kepala BKF Febrio Kacaribu mengatakan struktur penerimaan pajak di kebanyakan negara berkembang dan maju di dunia lebih didominasi pajak pertambahan nilai (PPN). Menurutnya, dominasi PPN pada penerimaan pajak akan menggambarkan konsumsi atau daya beli masyarakat.

"Arah kebijakan harus dipertimbangkan. Kalau kita lihat pada negara berpendapatan menengah dan tinggi, penerimaan perpajakan biasanya didominasi PPN, bukan PPh," katanya dalam rapat bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR, Kamis (10/6/2021).

Baca Juga: Kemenkeu Ungkap Perlunya PPN Multitarif

Febrio mengatakan pada periode 2016-2019, penerimaan pajak Indonesia utamanya disumbang pajak penghasilan (PPh) nonmigas dan PPN. Penerimaan PPh nonmigas berkisar 49%-55,5% dari total penerimaan pajak, sedangkan PPN berkisar 32,1%-41,4%.

Adapun kontribusi PPh nonmigas dan PPN pada penerimaan pajak 2020 masing-masing sebesar 43,7% dan 35%. Febrio menjelaskan sumbangan PPh migas pada penerimaan pajak yang hanya 2,8%-4,6% tergolong kecil seiring dengan melemahnya harga komoditas minyak dan gas di dunia. Pada 2020, kontribusinya makin turun menjadi 2,5%.

Jika melihat penerimaan perpajakan berdasarkan pada sektor, Febrio menyebut sektor sekunder dan tersier menunjukkan peningkatan selama periode 2016-2019. Sektor sekunder yakni industri pengolahan, listrik, gas, dan air bersih. Sementara sektor tersier meliputi perdagangan, hotel, dan restoran.

Baca Juga: Soal Revisi UU KUP, Ini Kata Ketua Banggar DPR

Adapun penerimaan pajak dari sektor primer, yang meliputi pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan, cenderung berfluktuasi.

"Ini memang tren yang kami harapkan terus diperkuat [sehingga] membuat penerimaan perpajakan makin sehat. Artinya, sesuai dengan struktur perekonomian yang berkembang," ujarnya. (kaw)

Baca Juga: DJP Akhirnya Serahkan Penerbit Faktur Pajak Fiktif ke Kejari
Topik : kebijakan pajak, PPN, PPh, BKF, Kemenkeu, Ditjen Pajak, DJP
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Rabu, 23 Juni 2021 | 17:30 WIB
KOTA SERANG
Rabu, 23 Juni 2021 | 17:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 23 Juni 2021 | 15:50 WIB
PELAYANAN PAJAK
Rabu, 23 Juni 2021 | 14:30 WIB
DDTC PODTAX
berita pilihan
Jum'at, 25 Juni 2021 | 10:29 WIB
EDUKASI PAJAK
Jum'at, 25 Juni 2021 | 10:00 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN
Jum'at, 25 Juni 2021 | 09:34 WIB
SE-08/PP/2021
Jum'at, 25 Juni 2021 | 08:14 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Kamis, 24 Juni 2021 | 19:09 WIB
REVISI UU KUP
Kamis, 24 Juni 2021 | 19:00 WIB
PENEGAKAN HUKUM
Kamis, 24 Juni 2021 | 18:35 WIB
SPANYOL
Kamis, 24 Juni 2021 | 18:30 WIB
KABUPATEN CIAMIS
Kamis, 24 Juni 2021 | 18:20 WIB
KABUPATEN MEMPAWAH