KESENJANGAN WILAYAH

Pemerintah Bakal Susun Ulang Kelembagaan BPWS

Redaksi DDTCNews | Selasa, 14 Mei 2019 | 12:00 WIB
Pemerintah Bakal Susun Ulang Kelembagaan BPWS

Ilustrasi jembatan Suramadu.

JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah berupaya terus mengikis kesenjangan ekonomi antara masyarakat di Pulau Jawa dan Pulau Madura. Untuk itu, pemerintah mulai menyusun ulang kelembagaan dari Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS).

Isu tersebut menjadi pembahasan dalam rapat koordinasi di Kantor Kemenko Perekonomian. Aspek revitalisasi kelembagaan ini menjadi pembahasan antara Pemprov Jawa Timur, KemenPUPR, serta Bappenas.

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengatakan salah satu usulan yang dilontarkan adalah keterlibatan pemerintah daerah dalam struktur BPWS yang baru. Dengan demikian, pengembangan wilayah Madura dapat dilakukan secara optimal.

Baca Juga:
Atasi Gap Infrastruktur, Sri Mulyani: Swasta Punya Peran Penting

“Revitalisasi struktur badan tadi dibahas dan kami ajukan 4 bupati di Madura menjadi bagian dari kelembagaan itu (BPWS),” katanya di Kantor Kemenko Perekonomian, Selasa (14/5/2019).

Khofifah mengatakan revitalisasi BPWS akan menekankan pada pengembangan wilayah Suramadu di sisi Madura. Oleh karena itu, berbagai potensi ekonomi di Pulau Madura mulai digali.

Salah satu proyek yang diusulkan adalah pembangunan Islamic Science Park. Proyek ini akan masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) tahun depan. Selain itu, potensi pariwisata dan perkebunan juga masuk dalam usulan Pemprov Jatim.

Baca Juga:
Jelang Akhir Pemerintahan Jokowi, Ketimpangan Naik Lagi

Pada kesempatan yang sama, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan revitalisasi BPWS karena kurang produktifnya wilayah Madura pascaberoperasinya Jembatan Suramadu. Sektor pariwisata berupa pengembangan Pulau Giliyang dan perkebunan Tebu menjadi dua sektor yang akan digarap mulai tahun depan.

“Jembatan itu [Suramadu] untuk mengembangkan Surabaya dan Madura, kita ingin Madura lebih berkembang, selama ini kelihatannya kurang produktif,” imbuhnya. (kaw)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 24 Agustus 2023 | 18:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Atasi Gap Infrastruktur, Sri Mulyani: Swasta Punya Peran Penting

Senin, 17 Juli 2023 | 16:43 WIB KETIMPANGAN EKONOMI

Jelang Akhir Pemerintahan Jokowi, Ketimpangan Naik Lagi

BERITA PILIHAN
Rabu, 24 April 2024 | 18:50 WIB PERMENKOP UKM 2/2024

Koperasi Simpan Pinjam Modal Rp5 Miliar, Lapkeu Wajib Diaudit AP

Rabu, 24 April 2024 | 18:00 WIB KAMUS PAJAK DAERAH

Apa Itu PBJT Jasa Perhotelan di UU HKPD?

Rabu, 24 April 2024 | 17:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Awasi WP Grup, DJP Bakal Reorganisasi Kanwil LTO dan Kanwil Khusus

Rabu, 24 April 2024 | 17:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Urus NTPN Hilang? Ini Beberapa Solusi yang Bisa Dilakukan Wajib Pajak

Rabu, 24 April 2024 | 16:50 WIB PAJAK PENGHASILAN

DJP Sebut Tiap Perusahaan Bebas Susun Skema Pemberian THR dan Bonus

Rabu, 24 April 2024 | 16:45 WIB PENGADILAN PAJAK

Patuhi MK, Kemenkeu Bersiap Alihkan Pembinaan Pengadilan Pajak ke MA

Rabu, 24 April 2024 | 16:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

DJP Tegaskan Tak Ada Upaya ‘Ijon’ Lewat Skema TER PPh Pasal 21

Rabu, 24 April 2024 | 16:30 WIB KPP MADYA TANGERANG

Lokasi Usaha dan Administrasi Perpajakan WP Diteliti Gara-Gara Ini

Rabu, 24 April 2024 | 15:30 WIB KEPATUHAN PAJAK

DJP: 13,57 Juta WP Sudah Laporkan SPT Tahunan hingga 23 April 2024