Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Pemerintah Alokasikan Insentif Rp1,1 Triliun untuk Perangkat Desa

A+
A-
1
A+
A-
1

Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu Astera Primanto Bhakti.

JAKARTA, DDTCNews – Dalam anggaran belanja transfer ke daerah dan dana desa, pemerintah memasukkan pos belanja baru untuk perangkat desa. Skema insentif diberikan untuk pengelolaan dana desa dengan kategori baik.

Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu Astera Primanto Bhakti mengatakan alokasi insentif untuk perangkat desa masuk dalam Dana Alokasi Umum (DAU) tambahan. Besaran insentif ditetapkan senilai Rp1,1 triliun sebagai Bantuan Penyetaraan Penghasilan Tetap (Siltap). Alokasi anggaran tersebut turun dari usulan awal pemerintah yang sebesar Rp3,7 triliun.

“[Pada 2020] sudah ada insentif Siltap untuk kepala desa, sekretaris, dan perangkat desa. Ada peningkatan dari yang sebelumnya dan sekarang disetarakan dengan Golongan II/A dengan memperhatikan kondisi yang ada,” katanya di ruang Rapat Banggar DPR, Rabu (11/9/2019).

Baca Juga: DPR Minta Pemerintah Fokus pada Mitigasi Bencana Alam

Astera menambahkan anggaran yang berkurang dari usulan awal dengan selisih senilai Rp2,5 triliun tersebut akan masuk dalam cadangan belanja negara di RAPBN 2020. Hal ini dilakukan untuk menjamin insentif diberikan secara tepat sasaran untuk perangkat desa yang melakukan belanja dana desa berdasarkan aturan yang berlaku.

Alokasi insentif perangkat desa yang senilai Rp1,1 triliun tersebut baru akan berlaku untuk 68 kabupaten. Adapun pencairan dana insentif tersebut, sambung Prima, akan dilakukan sesuai amanat Peraturan Pemerintah (PP) No.11/2019 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No.6/2014 tentang Desa.

“Daerah yang berhak menerima bantuan Siltap adalah daerah yang telah memenuhi Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar 10% DAU dan DBH sesuai PP No.11/2019,” paparnya.

Baca Juga: Banggar Sepakat Bawa RAPBN 2020 ke Sidang Paripurna DPR

Adapun alokasi DAU tambahan 2020 tidak hanya diperuntukan bagi penyetaraan Siltap kepala desa dan perangkatnya. Dalam alokasi DAU tambahan terdapat juga alokasi dana kelurahan senilai Rp3 triliun dan alokasi belanja untuk bantuan gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) senilai Rp4,2 triliun. (kaw)

“[Pada 2020] sudah ada insentif Siltap untuk kepala desa, sekretaris, dan perangkat desa. Ada peningkatan dari yang sebelumnya dan sekarang disetarakan dengan Golongan II/A dengan memperhatikan kondisi yang ada,” katanya di ruang Rapat Banggar DPR, Rabu (11/9/2019).

Baca Juga: DPR Minta Pemerintah Fokus pada Mitigasi Bencana Alam

Astera menambahkan anggaran yang berkurang dari usulan awal dengan selisih senilai Rp2,5 triliun tersebut akan masuk dalam cadangan belanja negara di RAPBN 2020. Hal ini dilakukan untuk menjamin insentif diberikan secara tepat sasaran untuk perangkat desa yang melakukan belanja dana desa berdasarkan aturan yang berlaku.

Alokasi insentif perangkat desa yang senilai Rp1,1 triliun tersebut baru akan berlaku untuk 68 kabupaten. Adapun pencairan dana insentif tersebut, sambung Prima, akan dilakukan sesuai amanat Peraturan Pemerintah (PP) No.11/2019 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No.6/2014 tentang Desa.

“Daerah yang berhak menerima bantuan Siltap adalah daerah yang telah memenuhi Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar 10% DAU dan DBH sesuai PP No.11/2019,” paparnya.

Baca Juga: Banggar Sepakat Bawa RAPBN 2020 ke Sidang Paripurna DPR

Adapun alokasi DAU tambahan 2020 tidak hanya diperuntukan bagi penyetaraan Siltap kepala desa dan perangkatnya. Dalam alokasi DAU tambahan terdapat juga alokasi dana kelurahan senilai Rp3 triliun dan alokasi belanja untuk bantuan gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) senilai Rp4,2 triliun. (kaw)

Topik : RAPBN 2020, dana perimbangan
Komentar
Dapatkan hadiah berupa smartphone yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Senin, 16 September 2019 | 19:40 WIB
RAPBN 2020
Selasa, 19 Februari 2019 | 14:24 WIB
PROVINSI BALI
Kamis, 22 Agustus 2019 | 16:17 WIB
RAPBN 2020
Rabu, 11 September 2019 | 17:41 WIB
RAPBN 2020
berita pilihan
Sabtu, 25 Januari 2020 | 12:00 WIB
FILIPINA
Jum'at, 24 Januari 2020 | 19:30 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2019
Jum'at, 24 Januari 2020 | 18:13 WIB
DATA PENDUDUK
Jum'at, 24 Januari 2020 | 18:05 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2019
Jum'at, 24 Januari 2020 | 17:47 WIB
PINJAMAN DAERAH
Jum'at, 24 Januari 2020 | 17:35 WIB
PAJAK DIGITAL
Jum'at, 24 Januari 2020 | 17:19 WIB
SAMARINDA
Jum'at, 24 Januari 2020 | 16:25 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2019
Jum'at, 24 Januari 2020 | 16:05 WIB
THAILAND