Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Pemerintah Alokasikan Insentif Rp1,1 Triliun untuk Perangkat Desa

1
1

Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu Astera Primanto Bhakti.

JAKARTA, DDTCNews – Dalam anggaran belanja transfer ke daerah dan dana desa, pemerintah memasukkan pos belanja baru untuk perangkat desa. Skema insentif diberikan untuk pengelolaan dana desa dengan kategori baik.

Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu Astera Primanto Bhakti mengatakan alokasi insentif untuk perangkat desa masuk dalam Dana Alokasi Umum (DAU) tambahan. Besaran insentif ditetapkan senilai Rp1,1 triliun sebagai Bantuan Penyetaraan Penghasilan Tetap (Siltap). Alokasi anggaran tersebut turun dari usulan awal pemerintah yang sebesar Rp3,7 triliun.

“[Pada 2020] sudah ada insentif Siltap untuk kepala desa, sekretaris, dan perangkat desa. Ada peningkatan dari yang sebelumnya dan sekarang disetarakan dengan Golongan II/A dengan memperhatikan kondisi yang ada,” katanya di ruang Rapat Banggar DPR, Rabu (11/9/2019).

Baca Juga: Anggaran 2020 Kemenkeu Disepakati

Astera menambahkan anggaran yang berkurang dari usulan awal dengan selisih senilai Rp2,5 triliun tersebut akan masuk dalam cadangan belanja negara di RAPBN 2020. Hal ini dilakukan untuk menjamin insentif diberikan secara tepat sasaran untuk perangkat desa yang melakukan belanja dana desa berdasarkan aturan yang berlaku.

Alokasi insentif perangkat desa yang senilai Rp1,1 triliun tersebut baru akan berlaku untuk 68 kabupaten. Adapun pencairan dana insentif tersebut, sambung Prima, akan dilakukan sesuai amanat Peraturan Pemerintah (PP) No.11/2019 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No.6/2014 tentang Desa.

“Daerah yang berhak menerima bantuan Siltap adalah daerah yang telah memenuhi Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar 10% DAU dan DBH sesuai PP No.11/2019,” paparnya.

Baca Juga: Banggar DPR & Pemerintah Sepakati Draf RUU RAPBN 2020

Adapun alokasi DAU tambahan 2020 tidak hanya diperuntukan bagi penyetaraan Siltap kepala desa dan perangkatnya. Dalam alokasi DAU tambahan terdapat juga alokasi dana kelurahan senilai Rp3 triliun dan alokasi belanja untuk bantuan gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) senilai Rp4,2 triliun. (kaw)

“[Pada 2020] sudah ada insentif Siltap untuk kepala desa, sekretaris, dan perangkat desa. Ada peningkatan dari yang sebelumnya dan sekarang disetarakan dengan Golongan II/A dengan memperhatikan kondisi yang ada,” katanya di ruang Rapat Banggar DPR, Rabu (11/9/2019).

Baca Juga: Anggaran 2020 Kemenkeu Disepakati

Astera menambahkan anggaran yang berkurang dari usulan awal dengan selisih senilai Rp2,5 triliun tersebut akan masuk dalam cadangan belanja negara di RAPBN 2020. Hal ini dilakukan untuk menjamin insentif diberikan secara tepat sasaran untuk perangkat desa yang melakukan belanja dana desa berdasarkan aturan yang berlaku.

Alokasi insentif perangkat desa yang senilai Rp1,1 triliun tersebut baru akan berlaku untuk 68 kabupaten. Adapun pencairan dana insentif tersebut, sambung Prima, akan dilakukan sesuai amanat Peraturan Pemerintah (PP) No.11/2019 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No.6/2014 tentang Desa.

“Daerah yang berhak menerima bantuan Siltap adalah daerah yang telah memenuhi Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar 10% DAU dan DBH sesuai PP No.11/2019,” paparnya.

Baca Juga: Banggar DPR & Pemerintah Sepakati Draf RUU RAPBN 2020

Adapun alokasi DAU tambahan 2020 tidak hanya diperuntukan bagi penyetaraan Siltap kepala desa dan perangkatnya. Dalam alokasi DAU tambahan terdapat juga alokasi dana kelurahan senilai Rp3 triliun dan alokasi belanja untuk bantuan gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) senilai Rp4,2 triliun. (kaw)

Topik : RAPBN 2020, dana perimbangan
Komentar
Dapatkan hadiah berupa merchandise DDTCNews masing-masing senilai Rp250.000 yang diberikan kepada dua orang pemenang. Redaksi akan memilih pemenang setiap dua minggu sekali, dengan berkomentar di artikel ini! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Selasa, 21 Juni 2016 | 16:31 WIB
RUU PENGAMPUNAN PAJAK
Kamis, 14 Juli 2016 | 10:38 WIB
KEBIJAKAN PAJAK 2017
Kamis, 14 Juli 2016 | 13:25 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
Kamis, 14 Juli 2016 | 14:58 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
berita pilihan
Senin, 03 Oktober 2016 | 20:23 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
Selasa, 04 Oktober 2016 | 17:55 WIB
INSENTIF PENDIDIKAN
Selasa, 13 September 2016 | 14:15 WIB
KINERJA BUMN
Senin, 03 Juli 2017 | 10:30 WIB
STRATEGI MAKRO
Minggu, 31 Juli 2016 | 12:19 WIB
FASILITAS IMPOR
Selasa, 18 April 2017 | 17:49 WIB
KETENTUAN PP 18 TAHUN 2015
Senin, 08 Mei 2017 | 16:57 WIB
KEUANGAN PUBLIK
Selasa, 11 April 2017 | 14:01 WIB
WAMENKEU:
Rabu, 18 Oktober 2017 | 17:29 WIB
DESENTRALISASI FISKAL
Selasa, 13 September 2016 | 13:01 WIB
SHORTFALL PAJAK