Fokus
Literasi
Senin, 08 Agustus 2022 | 18:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 05 Agustus 2022 | 17:27 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 05 Agustus 2022 | 12:00 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 03 Agustus 2022 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 03 Agustus 2022 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 3 AGUSTUS - 9 AGUSTUS 2022
Senin, 01 Agustus 2022 | 16:00 WIB
KMK 39/2022
Rabu, 27 Juli 2022 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 27 JULI - 2 AGUSTUS 2022
Kamis, 21 Juli 2022 | 12:30 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN PAJAK
Reportase

Pembahasan RUU KUP antara Pemerintah dan DPR Diprediksi Berjalan Alot

A+
A-
0
A+
A-
0
Pembahasan RUU KUP antara Pemerintah dan DPR Diprediksi Berjalan Alot

Anggota Komisi XI DPR Melchias Marcus Mekeng dalam acara Economic Challenges Metro TV, Selasa (14/9/2021).

JAKARTA, DDTCNews - Anggota Komisi XI DPR Melchias Marcus Mekeng memperkirakan proses pembahasan RUU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) antara pemerintah dan DPR bakal berlangsung alot.

Melchias mengatakan terdapat banyak isu dalam revisi RUU KUP. Setiap fraksi mempunyai catatan tentang rencana regulasi yang diatur dalam RUU KUP. Untuk itu, proses pembahasan diperkirakan akan berjalan alot untuk mencapai titik temu.

"Pembahasan akan alot dan akan dicari keseimbangan baru," katanya dalam acara Economic Challenges Metro TV, Selasa (14/9/2021).

Baca Juga: BKF Proyeksi Inflasi Masih Akan Tinggi pada 1-2 Bulan ke Depan

Anggota Fraksi Partai Golkar itu menjelaskan setiap fraksi memiliki catatan khusus terkait dengan revisi RUU KUP. Misal, catatan yang menolak rencana kenaikan tarif PPN. Kemudian, terdapat juga catatan tentang masalah kesetaraan pajak.

Menurutnya, kebijakan pajak saat ini tak hanya menjadi instrumen untuk mengumpulkan penerimaan, tetapi juga digunakan pemerintah untuk mendukung pemulihan ekonomi yang terdampak pandemi melalui serangkaian kebijakan insentif.

Untuk itu, pemerintah harus bijak dalam menyusun agenda reformasi pajak melalui revisi RUU KUP sehingga tidak kontraproduksi pada proses pemulihan ekonomi. Adapun saat ini proses pembahasan RUU KUP masih pada tataran catatan fraksi.

Baca Juga: Sri Mulyani Ungkap Tantangan Kemenkeu Kelola APBN Ketika Pandemi

"Saat ini masih pada tahap catatan masing-masing fraksi dan belum ada kesimpulan DPR. Pemerintah harus bisa menjelaskan dampak kebijakan seperti kenaikan tarif itu bagaimana dampaknya kepada ekonomi dan lain sebagainya," ujarnya.

Selain itu, lanjutnya, agenda reformasi pajak juga harus menyentuh pada aspek pengawasan terhadap otoritas. Menurutnya, perlu adanya desain ulang tentang posisi Komisi Pengawas Perpajakan (Komwasjak). Dia menilai Komwasjak seharusnya tidak lagi berada di bawah menteri keuangan. (rig)

Baca Juga: Catat! DJP Punya Satgas Khusus untuk Bina dan Awasi Kepatuhan UMKM
Topik : dpr, ruu kup, komisi xi, reformasi pajak, kebijakan pajak, pajak, nasional

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Selasa, 09 Agustus 2022 | 10:00 WIB
KOTA BANJARMASIN

Jelang Jatuh Tempo, Loket Pembayaran PBB Tetap Buka pada Akhir Pekan

Selasa, 09 Agustus 2022 | 09:34 WIB
KONSULTASI UU HPP

Bagaimana Kewajiban PPN bagi PPMSE Aset Kripto?

Selasa, 09 Agustus 2022 | 09:15 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA

Jokowi Minta Sri Mulyani Siapkan Skenario Bila Kondisi Global Memburuk

Selasa, 09 Agustus 2022 | 08:17 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Sedang Dikaji, Perluasan Cakupan Penerima Insentif Pajak Ini

berita pilihan

Selasa, 09 Agustus 2022 | 19:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

BKF Proyeksi Inflasi Masih Akan Tinggi pada 1-2 Bulan ke Depan

Selasa, 09 Agustus 2022 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Catat! DJP Punya Satgas Khusus untuk Bina dan Awasi Kepatuhan UMKM

Selasa, 09 Agustus 2022 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Sri Mulyani Ungkap Tantangan Kemenkeu Kelola APBN Ketika Pandemi

Selasa, 09 Agustus 2022 | 17:45 WIB
KEBIJAKAN PERDAGANGAN

Tak Sesuai Standar, Kemendag Amankan Produk Baja Impor Rp41,6 Miliar

Selasa, 09 Agustus 2022 | 17:30 WIB
AMERIKA SERIKAT

Awasi Orang Kaya, Otoritas Pajak Ini Dapat Tambahan Anggaran Rp1.181 T

Selasa, 09 Agustus 2022 | 17:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Suami Meninggal, Bagaimana NPWP & Tunggakan Pajaknya? Begini Kata DJP

Selasa, 09 Agustus 2022 | 16:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Sri Mulyani Ingin Isu Pajak Masuk dalam Pendidikan Kewarganegaraan

Selasa, 09 Agustus 2022 | 16:00 WIB
KABUPATEN BLORA

Tunggakan Pajak Motor Daerah Ini Tembus Rp12 M, Mayoritas karena Lupa

Selasa, 09 Agustus 2022 | 15:30 WIB
PER-03/PJ/2022

Faktur Pajak Dinyatakan Terlambat Dibuat, Begini Konsekuensinya

Selasa, 09 Agustus 2022 | 15:11 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Pengumuman! 3 Aplikasi DJP Tidak Bisa Diakses Sementara Sore Ini