Review
Kamis, 21 Oktober 2021 | 07:00 WIB
LAPORAN DDTC DARI VIENNA
Selasa, 19 Oktober 2021 | 09:30 WIB
KONSULTASI PAJAK
Senin, 18 Oktober 2021 | 11:42 WIB
OPINI PAJAK
Minggu, 17 Oktober 2021 | 09:00 WIB
Kepala KPP Madya Dua Jakarta Selatan II Kurniawan:
Fokus
Data & Alat
Rabu, 20 Oktober 2021 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 20 OKTOBER - 26 OKTOBER 2021
Rabu, 13 Oktober 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 13 OKTOBER - 19 OKTOBER 2021
Rabu, 06 Oktober 2021 | 08:53 WIB
KURS PAJAK 6-12 OKTOBER 2021
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Reportase
Perpajakan.id

Pembahasan RUU KUP antara Pemerintah dan DPR Diprediksi Berjalan Alot

A+
A-
0
A+
A-
0
Pembahasan RUU KUP antara Pemerintah dan DPR Diprediksi Berjalan Alot

Anggota Komisi XI DPR Melchias Marcus Mekeng dalam acara Economic Challenges Metro TV, Selasa (14/9/2021).

JAKARTA, DDTCNews - Anggota Komisi XI DPR Melchias Marcus Mekeng memperkirakan proses pembahasan RUU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) antara pemerintah dan DPR bakal berlangsung alot.

Melchias mengatakan terdapat banyak isu dalam revisi RUU KUP. Setiap fraksi mempunyai catatan tentang rencana regulasi yang diatur dalam RUU KUP. Untuk itu, proses pembahasan diperkirakan akan berjalan alot untuk mencapai titik temu.

"Pembahasan akan alot dan akan dicari keseimbangan baru," katanya dalam acara Economic Challenges Metro TV, Selasa (14/9/2021).

Baca Juga: Ada Penegasan Ketentuan Daluwarsa Penuntutan Tindak Pidana Perpajakan

Anggota Fraksi Partai Golkar itu menjelaskan setiap fraksi memiliki catatan khusus terkait dengan revisi RUU KUP. Misal, catatan yang menolak rencana kenaikan tarif PPN. Kemudian, terdapat juga catatan tentang masalah kesetaraan pajak.

Menurutnya, kebijakan pajak saat ini tak hanya menjadi instrumen untuk mengumpulkan penerimaan, tetapi juga digunakan pemerintah untuk mendukung pemulihan ekonomi yang terdampak pandemi melalui serangkaian kebijakan insentif.

Untuk itu, pemerintah harus bijak dalam menyusun agenda reformasi pajak melalui revisi RUU KUP sehingga tidak kontraproduksi pada proses pemulihan ekonomi. Adapun saat ini proses pembahasan RUU KUP masih pada tataran catatan fraksi.

Baca Juga: Asosiasi Hotel Minta Pembebasan Pajak Diperpanjang Hingga Akhir 2022

"Saat ini masih pada tahap catatan masing-masing fraksi dan belum ada kesimpulan DPR. Pemerintah harus bisa menjelaskan dampak kebijakan seperti kenaikan tarif itu bagaimana dampaknya kepada ekonomi dan lain sebagainya," ujarnya.

Selain itu, lanjutnya, agenda reformasi pajak juga harus menyentuh pada aspek pengawasan terhadap otoritas. Menurutnya, perlu adanya desain ulang tentang posisi Komisi Pengawas Perpajakan (Komwasjak). Dia menilai Komwasjak seharusnya tidak lagi berada di bawah menteri keuangan. (rig)

Baca Juga: Perluasan Ultimum Remedium Hingga Tahap Persidangan
Topik : dpr, ruu kup, komisi xi, reformasi pajak, kebijakan pajak, pajak, nasional

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Sabtu, 23 Oktober 2021 | 10:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Insentif Pajak Segera Berakhir, BI Lanjutkan DP 0% Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 23 Oktober 2021 | 08:00 WIB
BERITA PAJAK SEPEKAN

Isu Terpopuler: DJP Aktif Telepon WP dan Produksi Jutaan SP2DK 

Sabtu, 23 Oktober 2021 | 07:00 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA

Jokowi: Indonesia Bisa Jadi Pemain Utama Ekonomi Syariah Dunia

berita pilihan

Minggu, 24 Oktober 2021 | 14:00 WIB
KEBIJAKAN FISKAL

Indonesia Hadapi 3 Krisis, Sri Mulyani: Ujungnya ke Keuangan Negara

Minggu, 24 Oktober 2021 | 12:00 WIB
MALAYSIA

Asosiasi Hotel Minta Pembebasan Pajak Diperpanjang Hingga Akhir 2022

Minggu, 24 Oktober 2021 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Perluasan Ultimum Remedium Hingga Tahap Persidangan

Minggu, 24 Oktober 2021 | 10:30 WIB
UU HPP

Menkeu Bisa Tunjuk Pihak Lain Jadi Pemotong/Pemungut Pajak

Minggu, 24 Oktober 2021 | 10:00 WIB
SELANDIA BARU

Otoritas Pajak Segera Kirim Surat kepada 400 Orang Terkaya

Minggu, 24 Oktober 2021 | 09:30 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP

Ini Alasan DJP Lakukan Forensik Digital Data Elektronik

Minggu, 24 Oktober 2021 | 09:15 WIB
PAJAK DALAM BERITA

Insentif UMKM di UU HPP & Program Pengungkapan Sukarela, Cek Videonya!

Minggu, 24 Oktober 2021 | 09:00 WIB
KETUA UMUM METI SURYA DARMA:

‘Pajak Karbon Diperlukan untuk Mendukung Level of Playing Field’

Minggu, 24 Oktober 2021 | 08:30 WIB
UU HPP

Ungkap Harta 1985-2015 dalam PPS Hanya untuk Peserta Tax Amnesty