INSENTIF PAJAK

Pemanfaatan Insentif Pajak Baru 24,6%, Sri Mulyani Minta Ini ke DJP

Dian Kurniati | Jumat, 23 Oktober 2020 | 10:40 WIB
Pemanfaatan Insentif Pajak Baru 24,6%, Sri Mulyani Minta Ini ke DJP

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam acara Spectaxcular 2020, Jumat (23/10/2020). (tangkapan layar Youtube DJP)

JAKARTA, DDTCNews – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kembali meminta pegawai Ditjen Pajak (DJP) untuk menggencarkan sosialisasi mengenai insentif pajak bagi dunia usaha. Permintaan ini disampaikan karena realisasi pemanfaatan insentif masih rendah.

Sri Mulyani mengatakan pemerintah telah memberikan berbagai insentif pajak untuk membantu dunia usaha senilai Rp120,61 triliun hingga Desember 2020. Namun, hingga 14 Oktober 2020, realisasi pemanfaatan insentif pajak tersebut baru Rp29,68 triliun atau 24,6%.

"Kami tetap akan berharap supaya seluruh jajaran Ditjen Pajak juga tidak henti-hentinya menjelaskan ke masyarakat, saat ini ada insentif," katanya dalam acara Spectaxcular 2020, Jumat (23/10/2020).

Baca Juga:
Berapa Lama Balasan Lupa EFIN Masuk ke Email Kita? Ini Jawaban DJP

Sri Mulyani mengatakan pemerintah memberikan insentif pajak agar para wajib pajak mampu bertahan menghadapi tekanan pandemi Covid-19. Setelah pandemi berakhir dan ekonomi berangsur pulih, dia berharap para wajib pajak dapat kembali membayar pajaknya.

Insentif pajak tersebut berupa pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP), pembebasan PPh Pasal 22 impor, diskon angsuran 50% PPh Pasal 25, restitusi pajak pertambahan nilai (PPN) dipercepat, dan penurunan tarif PPh badan dari 25% menjadi 22%.

Jika diperinci, realisasi pemanfaatan insentif terbesar adalah diskon angsuran PPh Pasal 25. Realisasi pemanfaatan insentif ini tercatat senilai Rp10,19 triliun. Realisasi itu setara 71% dari alokasi Rp14,4 triliun. Semula, diskon sebesar 30%. Sekarang, diskon sudah bertambah menjadi 50%.

Baca Juga:
Jaga Penerimaan, DJP Minta Publik Tak Ragu Adukan Pegawai Menyeleweng

Realisasi pemanfaatan insentif pembebasan PPh Pasal 22 impor senilai Rp7,33 triliun atau 50% dari yang ditargetkan Rp14,75 triliun. Sementara pemanfaatan insentif penurunan tarif PPh badan tercatat Rp6,82 triliun atau 34% dari pagu Rp20 triliun.

Pada insentif restitusi pajak pertambahan nilai (PPN) dipercepat, realisasinya tercatat Rp3,16 triliun atau 55% dari pagu Rp5,8 triliun. Adapun realisasi paling kecil terjadi pada insentif PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP) yang hanya Rp2,18 triliun atau 5,5% dari yang ditargetkan 39,66 triliun.

Sri Mulyani berharap makin banyak wajib pajak yang memanfaatkan insentif tersebut. Setelah pandemi berakhir, dia ingin penerimaan pajak segera membaik agar konsolidasi fiskal dapat tercapai. Simak artikel ‘Konsolidasi Fiskal, Sri Mulyani Minta Pegawai DJP Bersiap’.

"Kita tetap memberikan berbagai insentif agar wajib pajak bisa bertahan dan bisa pulih kembali. Itu sesuatu tantangan yang tidak mudah bagi kita semua," ujarnya. (kaw)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Sabtu, 24 Februari 2024 | 14:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Berapa Lama Balasan Lupa EFIN Masuk ke Email Kita? Ini Jawaban DJP

Sabtu, 24 Februari 2024 | 07:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Jaga Penerimaan, DJP Minta Publik Tak Ragu Adukan Pegawai Menyeleweng

Jumat, 23 Februari 2024 | 17:45 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Kode Verifikasi Daftar NPWP Tak Masuk Email, DJP Sarankan Cara Ini

BERITA PILIHAN
Sabtu, 24 Februari 2024 | 15:00 WIB CEKO

Tarif PPN Naik, Laju Konsumsi Minuman Ringan Merosot

Sabtu, 24 Februari 2024 | 14:45 WIB KPP PRATAMA TOLITOLI

Kantor Pajak Ramai-Ramai Didatangi Tentara, Ada Apa?

Sabtu, 24 Februari 2024 | 14:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Berapa Lama Balasan Lupa EFIN Masuk ke Email Kita? Ini Jawaban DJP

Sabtu, 24 Februari 2024 | 13:45 WIB PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Realisasi PNBP Terkontraksi 5,3 Persen di Januari 2024, Ini Alasannya

Sabtu, 24 Februari 2024 | 13:00 WIB BEA CUKAI NUNUKAN

Berburu Rokok Ilegal, Bea Cukai Rutin Cek di Pasar-Pasar

Sabtu, 24 Februari 2024 | 12:30 WIB PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Kemenkeu Siapkan 2 RPP Soal PNBP, Peraturan Lama akan Diharmonisasi

Sabtu, 24 Februari 2024 | 12:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Mengingat Lagi Titik Awal Reformasi Pajak

Sabtu, 24 Februari 2024 | 11:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

RI Tegas Tolak Moratorium Permanen Bea Masuk Barang Digital di KTM WTO

Sabtu, 24 Februari 2024 | 10:30 WIB KABUPATEN PASER

ASN di Daerah Penyangga IKN Diminta Jadi Teladan Kepatuhan Pajak

Sabtu, 24 Februari 2024 | 10:00 WIB PROVINSI DKI JAKARTA

Tarif Pajak Hiburan 40 Persen, DPRD Minta Pemprov DKI Tinjau Ulang