Review
Rabu, 21 Oktober 2020 | 14:14 WIB
KONSULTASI PAJAK
Jum'at, 16 Oktober 2020 | 17:13 WIB
ANALISIS PAJAK
Rabu, 14 Oktober 2020 | 14:17 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 07 Oktober 2020 | 14:17 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Data & alat
Rabu, 21 Oktober 2020 | 17:02 WIB
STATISTIK SISTEM PAJAK
Rabu, 21 Oktober 2020 | 09:24 WIB
KURS PAJAK 21 OKTOBER - 27 OKTOBER 2020
Jum'at, 16 Oktober 2020 | 15:24 WIB
MATRIKS AREA KEBIJAKAN
Rabu, 14 Oktober 2020 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 14 OKTOBER - 20 OKTOBER 2020
Komunitas
Kamis, 22 Oktober 2020 | 14:01 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2020
Kamis, 22 Oktober 2020 | 09:54 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2020
Rabu, 21 Oktober 2020 | 16:39 WIB
DDTC PODTAX
Rabu, 21 Oktober 2020 | 14:35 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2020
Kolaborasi
Selasa, 20 Oktober 2020 | 14:10 WIB
KONSULTASI
Selasa, 20 Oktober 2020 | 09:45 WIB
KONSULTASI
Selasa, 13 Oktober 2020 | 14:13 WIB
KONSULTASI
Selasa, 13 Oktober 2020 | 11:54 WIB
KONSULTASI
Reportase

Pandemi Covid-19 Harus Jadi Momentum Dapatkan Kepercayaan Wajib Pajak

A+
A-
2
A+
A-
2
Pandemi Covid-19 Harus Jadi Momentum Dapatkan Kepercayaan Wajib Pajak

Managing Partner DDTC Darussalam dalam webinar bertajuk Peran Pajak dalam Pemulihan Ekonomi di Era New Normal, Sabtu (26/9/2020). Webinar ini merupakan bagian dari rangkaian Airlangga National Tax Festival. 

JAKARTA, DDTCNews – Berbagai skema insentif dan relaksasi mendominasi kebijakan pajak di Indonesia pada tahun ini. Kebijakan tersebut menjadi tren global pada masa pandemi Covid-19.

Managing Partner DDTC Darussalam mengatakan pandemi Covid-19 telah menuntut adanya pergeseran prioritas fungsi pajak dari fungsi penerimaan (budgeter) menjadi fungsi mengatur (regulerend). Hingga saat ini, setidaknya sudah ada 17 aturan yang berisi skema relaksasi.

“Pergeseran kebijakan pajak ini menjadi penting agar basis pajak itu tidak habis secara permanen," katanya dalam webinar bertajuk Peran Pajak dalam Pemulihan Ekonomi di Era New Normal, Sabtu (26/9/2020).

Baca Juga: IMF: Besarnya Sektor Informal Bikin Pengendalian Covid-19 Tak Efektif

Darussalam melanjutkan sebagian besar negara menjawab tantangan pandemi dengan pemberian relaksasi kebijakan fiskal, terutama melalui insentif pajak. Pasalnya, lebih dari 120 negara menggunakan instrumen pajak untuk menanggulangi dampak Covid-19.

Tujuan pemberian insentif pajak paling dominan diberikan untuk mendukung likuiditas perusahaan sebanyak 57%. Sisanya, insentif pajak diarahkan untuk menjaga arus kas rumah tangga sebesar 10%, memberi dukungan pada sektor kesehatan sebesar 11%, dan mendorong konsumsi sebesar 4%.

“Dari studi komparasi, langkah Indonesia sudah selaras dengan banyak negara dan dalam beberapa hal justru lebih progresif, seperti adanya penurunan tarif PPh badan,” imbuhnya dalam webinar yang menjadi bagian dari rangkaian Airlangga National Tax Festival ini.

Baca Juga: 5 Area Risiko Pengadaan Barang dan Jasa pada Masa Pandemi versi BPKP

Dengan adanya pemberian insentif, belanja perpajakan (tax expenditure) akan melebar. Pada saat yang bersamaan, ada perlambatan ekonomi. Dua faktor inilah yang pada gilirannya membuat penerimaan pajak tahun ini akan terkontraksi dibandingkan kinerja pada 2019.

Dengan kondisi tersebut, pemerintah harus menggunakan momentum pandemi Covid-19 untuk meraih kepercayaan wajib pajak. Bila kepercayaan wajib pajak didapatkan, kebijakan lanjutan setelah pandemi terkait dengan upaya peningkatan penerimaan negara juga mendapatkan dukungan.

Pasalnya, dengan modal kepercayaan wajib pajak tersebut, langkah otoritas akan semakin mudah untuk memulihkan kinerja penerimaan pascapandemi Covid-19. Wajib pajak juga akan semakin patuh karena otoritas telah memberikan dukungan penuh pada masa sulit karena krisis saat ini.

Baca Juga: Asyik, Ada PMK Baru! Masa Pemberian BLT Dana Desa Diperpanjang

“Ini pesan yang saya sampaikan betul kepada DJP (Ditjen Pajak). Momentum pandemi dengan banyaknya insentif ini merupakan momentum meraih trust wajib pajak. Jadi jangan sampai revenue hilang dan trust juga tidak bisa didapat,” imbuh Darussalam. (kaw)

Topik : virus Corona, kebijakan pajak, insentif pajak, penerimaan pajak, kepercayaan wajib pajak
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

Fahriza Khairinisa

Senin, 28 September 2020 | 17:09 WIB
ibarat meningkatkan kepercayaan konsumen, dapat meningkatkan consumer satisfaction, lalu mereka akan repurchase lagi. yassh setuju!
1
artikel terkait
Rabu, 21 Oktober 2020 | 08:00 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Selasa, 20 Oktober 2020 | 16:01 WIB
SINGAPURA
Selasa, 20 Oktober 2020 | 15:50 WIB
PROVINSI JAWA TENGAH
Selasa, 20 Oktober 2020 | 15:30 WIB
SELANDIA BARU
berita pilihan
Kamis, 22 Oktober 2020 | 17:34 WIB
EFEK VIRUS CORONA
Kamis, 22 Oktober 2020 | 17:18 WIB
PENGADAAN BARANG DAN JASA
Kamis, 22 Oktober 2020 | 17:05 WIB
PMK 156/2020
Kamis, 22 Oktober 2020 | 17:00 WIB
KINERJA PENERIMAAN BEA DAN CUKAI
Kamis, 22 Oktober 2020 | 16:35 WIB
EFEK VIRUS CORONA
Kamis, 22 Oktober 2020 | 16:30 WIB
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
Kamis, 22 Oktober 2020 | 16:15 WIB
PAJAK DAERAH (21)
Kamis, 22 Oktober 2020 | 15:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Kamis, 22 Oktober 2020 | 15:28 WIB
PROVINSI LAMPUNG