Fokus
Literasi
Jum'at, 26 Februari 2021 | 18:01 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 26 Februari 2021 | 17:38 WIB
TIPS PAJAK
Jum'at, 26 Februari 2021 | 17:27 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Kamis, 25 Februari 2021 | 17:36 WIB
CUKAI (2)
Data & Alat
Rabu, 24 Februari 2021 | 09:05 WIB
KURS PAJAK 24 FEBRUARI - 2 MARET 2021
Minggu, 21 Februari 2021 | 09:00 WIB
STATISTIK MUTUAL AGREEMENT PROCEDURE
Rabu, 17 Februari 2021 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 17 FEBRUARI - 23 FEBRUARI 2021
Senin, 15 Februari 2021 | 11:38 WIB
STATISTIK RASIO PAJAK
Reportase
Perpajakan.id

Pandemi Belum Berakhir, Ini Saran Kebijakan Pajak dari Pakar

A+
A-
2
A+
A-
2
Pandemi Belum Berakhir, Ini Saran Kebijakan Pajak dari Pakar

Ketua Umum Asosiasi Tax Center Perguruan Tinggi Seluruh Indonesia (Atpetsi) Darussalam dalam webinar yang digelar Perkumpulan Konsultan Praktisi Perpajakan Indonesia (Perkoppi), Kamis (28/1/2021).

JAKARTA, DDTCNews – Kebijakan fiskal, termasuk pajak, masih akan dipengaruhi pandemi Covid-19 yang belum berakhir. Menyusul telah disahkannya UU Cipta Kerja, ada beberapa strategi kebijakan yang bisa dipertimbangkan otoritas pada tahun ini.

Ketua Umum Asosiasi Tax Center Perguruan Tinggi Seluruh Indonesia (Atpetsi) Darussalam mengatakan belum berakhirnya pandemi Covid-19 akan berpengaruh pada fiskal, terutama pada aspek kebutuhan insentif dan daya tahan anggaran dalam memberikan dukungan.

Selain itu, dalam kondisi tersebut, kebijakan pajak yang disusun juga perlu melihat pengalaman krisis masa lalu. Menurutnya, kebijakan ekspansif-konsolidatif yang berimbang menjadi langkah strategis yang bisa diambil otoritas pada tahun ini.

Baca Juga: Soal Perpanjangan Insentif Pajak, Ini Pesan Anggota DPR

“Kebijakan pajak saat pandemi belum berakhir tentu tetap fokus untuk memberikan perhatian penuh pada dampak Covid-19 seperti pada sektor kesehatan," katanya dalam webinar yang digelar Perkumpulan Konsultan Praktisi Perpajakan Indonesia (Perkoppi), Kamis (28/1/2021).

Darussalam mengatakan kebijakan pajak pada 2021 akan diwarnai dengan implementasi klaster perpajakan UU Cipta Kerja. Aturan turunannya harus menjamin kepastian saat diimplementasikan sehingga diperlukan penjelasan yang komprehensif terkait kewajiban administrasi wajib pajak.

Selain itu, aturan turunan dibutuhkan untuk mengantisipasi adanya interpretasi yang timbul akibat interaksi dengan peraturan lain. Aturan turunan, sambungnya, juga bisa berfungsi untuk memberikan penjelasan lebih lanjut karena adanya delegasi dari UU Cipta Kerja.

Baca Juga: Baru Terbit! Kemenkeu Rilis Aturan Pemberian Insentif PPnBM Mobil DTP

Managing Partner DDTC ini menyambut baik adanya upaya keterbukaan otoritas untuk mempublikasikan rancang bangun aturan turunan UU Cipta Kerja sebagai bentuk partisipasi aktif masyarakat.

Upaya keterbukaan tersebut diharapkan mampu menjadi jaminan seluruh aturan turunan tepat sasaran dan sejalan dengan semangat UU Cipta Kerja. Adapun semangat yang dimaksud adalah memberikan kemudahan administrasi bagi wajib pajak, meningkatkan derajat kepastian hukum, dan menjadi sarana menarik lebih banyak investasi.

"Kita semua mengharapkan tidak hanya di level UU bisa diakses publik, tapi pada aturan teknis itu rancangannya juga bisa diakses sehingga tidak ada kekhawatiran terjadi sengketa,” imbuhnya.

Baca Juga: FACTI Panel Usulkan Pemberlakuan Tarif Pajak Korporasi Minimum

Dalam kesempatan tersebut, Darussalam juga menyebut adanya 4 kebijakan pajak yang bisa dilakukan otoritas pada 2021. Pertama, melanjutkan perluasan basis pajak atau ekstensifikasi. Kedua, membuat skala prioritas untuk optimalisasi penerimaan pajak yang tidak mendistorsi pemulihan ekonomi.

Ketiga, meneruskan kebijakan insentif pajak secara selektif dan hanya berlaku sementara atau temporer. Keempat, meneruskan transformasi dalam aspek digitalisasi administrasi pajak.

“Terus melakukan transformasi ini sejalan dengan semangat reformasi pajak dengan 5 pilarnya untuk menciptakan kemudahan administrasi bagi wajib pajak dan menciptakan kepastian hukum. Arah reformasi ini sudah tepat karena menyasar dua hal pokok tersebut dan hal ini ditunggu banyak pihak,” kata Darussalam. (kaw)

Baca Juga: Lagi, DDTC Kirim 2 Profesionalnya Tempuh Pendidikan Pajak di Austria

Topik : kebijakan pajak, insentif pajak, pandemi, Atpetsi, DDTC, Perkoppi
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Senin, 22 Februari 2021 | 16:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Senin, 22 Februari 2021 | 14:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Senin, 22 Februari 2021 | 11:00 WIB
MUKOMUKO
Senin, 22 Februari 2021 | 10:38 WIB
INGGRIS
berita pilihan
Minggu, 28 Februari 2021 | 15:01 WIB
KOREA SELATAN
Minggu, 28 Februari 2021 | 14:01 WIB
KABUPATEN SERANG
Minggu, 28 Februari 2021 | 13:01 WIB
KEBIJAKAN FISKAL
Minggu, 28 Februari 2021 | 12:01 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Minggu, 28 Februari 2021 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Minggu, 28 Februari 2021 | 10:01 WIB
UNI EROPA
Minggu, 28 Februari 2021 | 09:01 WIB
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
Minggu, 28 Februari 2021 | 08:01 WIB
MOHAMAD FERIADI:
Minggu, 28 Februari 2021 | 07:01 WIB
AFRIKA SELATAN