Review
Rabu, 22 September 2021 | 17:55 WIB
KONSULTASI PAJAK
Minggu, 19 September 2021 | 09:00 WIB
Dir. Kepabeanan Internasional dan Antar-Lembaga DJBC Syarif Hidayat:
Rabu, 15 September 2021 | 11:45 WIB
TAJUK
Rabu, 08 September 2021 | 18:19 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Rabu, 22 September 2021 | 19:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Rabu, 22 September 2021 | 18:12 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Rabu, 22 September 2021 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Senin, 20 September 2021 | 19:30 WIB
KAMUS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Rabu, 15 September 2021 | 11:00 WIB
STATISTIK FISKAL DAERAH
Rabu, 15 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 15 - 21 SEPTEMBER 2021
Rabu, 08 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 8 - 14 SEPTEMBER 2021
Komunitas
Rabu, 22 September 2021 | 17:27 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Rabu, 22 September 2021 | 12:28 WIB
AGENDA PAJAK
Rabu, 22 September 2021 | 12:02 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Selasa, 21 September 2021 | 17:20 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Reportase
Perpajakan.id

Pajak SBR010 Lebih Kecil dari Deposito, Kemenkeu: Bisa Dipertimbangkan

A+
A-
2
A+
A-
2
Pajak SBR010 Lebih Kecil dari Deposito, Kemenkeu: Bisa Dipertimbangkan

Plt. Direktur SUN DJPPR Kemenkeu Deni Ridwan dalam virtual launching SBR010, Senin (21/6/2021).

JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah resmi membuka masa penawaran surat utang negara (SUN) kepada investor individu berupa Saving Bond Ritel Seri 010 (SBR010) mulai hari ini, Senin (21/6/2021).

Plt. Direktur SUN DJPPR Kemenkeu Deni Ridwan menilai SBR010 menjadi instrumen investasi yang lebih menarik daripada deposito karena memiliki imbal hasil atau kupon lebih tinggi. Selain itu, tarif pajak penghasilan (PPh) hanya 15%, lebih kecil daripada deposito yang sebesar 20%.

"Pajaknya lebih kecil. Jadi, kalau teman-teman yang banyak investasi di deposito, [SBR010] bisa dipertimbangkan," katanya dalam virtual launching SBR010, Senin (21/6/2021).

Baca Juga: Catatan atas Skema Penunjukan Pemungut PPN PMSE, Ini Kata Kemenkeu

Deni mengatakan pemerintah biasanya menawarkan imbal hasil SBN ritel yang lebih tinggi daripada nonritel. Menurutnya, kebijakan itu menjadi insentif bagi investor SBN ritel yang merupakan individu, ketimbang SBN nonritel yang berupa investor besar atau institusi.

Khusus pada SBR010, pemerintah menawarkan kupon sebesar 5,10%, yang berasal dari suku bunga acuan saat penetapan kupon sebesar 3,5% ditambah spread tetap 160 basis poin (bps) atau 1,60%.

Sementara itu, tarif PPh atas imbal hasil surat berharga negara hanya 15%, lebih rendah dibandingkan PPh atas bunga deposito. PPh tersebut bersifat final dan langsung dipotong oleh lembaga jasa keuangan setiap bulan.

Baca Juga: Punya Utang Pajak, Aset 5 Perusahaan Ini Disita DJP

Dengan imbal hasil yang lebih tinggi dan tarif pajak lebih kecil, menurut Deni, investasi pada SBR010 akan lebih menguntungkan ketimbang deposito. Di sisi lain, lanjut Deni, pemerintah juga akan kembali menggunakan pajak 15% yang dibayarkan investor SBR010 untuk berbagai program pembangunan.

"Jadi dua kali kita bisa membantu. Satu di sisi pembiayaan kita membantu defisit APBN dan di sisi lain juga ikut membayar pajak 15%. Jadi dobel kita membantu negara," ujarnya.

Pemerintah menawarkan SBR010 mulai 21 Juni 2021 pukul 09.00 WIB hingga 15 Juli 2021 pukul 10.00 WIB. Masyarakat dapat memesan SBR010 mulai dari Rp1 juta sampai dengan maksimum Rp3 miliar.

Baca Juga: Sri Mulyani Ungkap Respons Debitur BLBI Saat Ditagih Bayar Utang

Penetapan hasil penjualan akan dilakukan pada 19 Juli 2021. Setelmen pada 22 Juli 2021 dan jatuh tempo pada 10 Juli 2023. Tingkat kupon periode 3 bulan pertama pada 22 Juli-10 Oktober 2021 sebesar 5,10%, sedangkan tingkat kupon berikutnya akan disesuaikan setiap 3 bulan.

Penyesuaian tingkat kupon tersebut didasarkan pada suku bunga acuan ditambah spread tetap 160 bps atau 1,60%.

Pemerintah membayarkan kupon setiap tanggal 10 per bulan. Pembayaran kupon pertama kali adalah 10 September 2021, sedangkan periode pengajuan early redemption dibuka pada 27 Juli-4 Agustus 2022 dengan nilai maksimal sebesar 50% dari transaksi pembelian.

Baca Juga: Mahfud MD: Proses Penagihan Utang Debitur & Obligator BLBI Dipercepat

Masyarakat dapat memesan pembelian SBR010 secara online melalui empat tahap, yakni registrasi/ pendaftaran, pemesanan, pembayaran, dan setelmen/ konfirmasi. Pemesanan pembelian disampaikan melalui sistem elektronik pada mitra distribusi yang memiliki interface dengan sistem e-SBN, yakni 16 bank umum, 4 perusahaan efek, serta 6 perusahaan financial technology (fintech). (kaw)

Topik : SUN, SBN, SBR010, utang, surat utang negara, Kemenkeu

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 08 September 2021 | 10:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Diskon PPnBM Mobil 100% Diusulkan Diperpanjang Lagi, Ini Kata Kemenkeu

Selasa, 07 September 2021 | 18:00 WIB
RUU HKPD

Pemungutan Pajak Daerah Bakal Diperkuat Lewat RUU Ini

Selasa, 07 September 2021 | 13:35 WIB
APBN 2020

DPR Sahkan RUU P2 APBN 2020 Jadi Undang-undang

Senin, 06 September 2021 | 15:00 WIB
KINERJA FISKAL

Banggar DPR Setujui RUU P2 APBN 2020, Ini Respons Sri Mulyani

berita pilihan

Rabu, 22 September 2021 | 19:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu Kawasan Daur Ulang Berikat?

Rabu, 22 September 2021 | 18:30 WIB
MAURITIUS

Kapok Jadi Tax Haven, Negara Ini Reformasi Aturan Pajaknya

Rabu, 22 September 2021 | 18:12 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa Pengenaan PPN Jasa Keagenan Kapal Asing

Rabu, 22 September 2021 | 18:09 WIB
KEBIJAKAN MONETER

Likuiditas Positif, Uang Beredar di Indonesia Tembus Rp7.198 Triliun

Rabu, 22 September 2021 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Sistem Pajak Progresif Makin Tak Relevan, Begini Penjelasan DPD RI

Rabu, 22 September 2021 | 17:55 WIB
KONSULTASI PAJAK

Penurunan Tarif Pajak Bunga Obligasi, Apakah Hanya untuk WPLN?

Rabu, 22 September 2021 | 17:30 WIB
KANWIL DJP JAWA BARAT I

Sandera Wajib Pajak, Kanwil DJP Jajaki Kerja Sama dengan Kemenkumham

Rabu, 22 September 2021 | 17:27 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021

Perlunya Antisipasi Risiko Kenaikan Tarif PPN

Rabu, 22 September 2021 | 17:00 WIB
UNI EROPA

Tekan Penyimpangan, Sistem PPN dan Kepabeanan Perlu Diperkuat

Rabu, 22 September 2021 | 16:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

DPR Sampaikan Beberapa Usulan Perihal Alternative Minimum Tax