Fokus
Literasi
Senin, 06 Desember 2021 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 06 Desember 2021 | 17:00 WIB
TIPS CUKAI
Jum'at, 03 Desember 2021 | 19:00 WIB
KAMUS PERPAJAKAN
Jum'at, 03 Desember 2021 | 16:00 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 01 Desember 2021 | 08:17 WIB
KURS PAJAK 1 DESEMBER - 7 DESEMBER 2021
Rabu, 24 November 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 24 NOVEMBER - 30 NOVEMBER 2021
Rabu, 17 November 2021 | 08:51 WIB
KURS PAJAK 17 NOVEMBER - 23 NOVEMBER 2021
Rabu, 10 November 2021 | 07:33 WIB
KURS PAJAK 10-16 NOVEMBER 2021
Reportase
Perpajakan.id

Pajak Karbon Berlaku 2022, Kemenkeu: Tujuan Utamanya Bukan Penerimaan

A+
A-
1
A+
A-
1
Pajak Karbon Berlaku 2022, Kemenkeu: Tujuan Utamanya Bukan Penerimaan

Kapal tongkang pengangkut batu bara melintas di Sungai Barito, Barito Kuala, Kalimantan Selatan, Rabu (1/9/2021). ANTARA FOTO/Makna Zaezar/rwa.

 

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah menegaskan penerapan pajak karbon tidak semata-mata demi menambah sumber pendapatan baru negara.

Plt. Kepala Pusat Kebijakan Pendapatan Negara BKF Kemenkeu, Pande Putu Oka Kusumawardani, mengatakan tujuan utama penerapan pajak karbon sebenarnya adalah mengubah perilaku masyarakat.

Pemerintah ingin membangun kegiatan usaha di Tanah Air yang rendah emisi. Ujungnya, ujar Oka, Indonesia bisa memenuhi komitmen penurunan emisi dalam konvensi kerangka kerja perubahan iklim PBB.

Baca Juga: Restitusi Pajak Turis Asing Terus Meningkat, Pariwisata Makin Pulih

"Pajak karbon tujuan utamanya bukan untuk menambah penerimaan tetapi perubahan perilaku," katanya dalam acara Carbon Tax Policy: A Key Role in Indonesia’s Sustainability, Rabu (6/10/2021).

Oka menjelaskan Indonesia menyampaikan komitmen penurunan emisi sebesar 29% melalui upaya nasional pada tahun fiskal 2030. Jika dibantu dengan dukungan internasional maka komitmen penurunan emisi mencapai 41%.

Estimasi biaya yang perlu dikeluarkan pemerintah untuk mendukung pencapaian komitmen penurunan emisi tersebut ditaksir mencapai Rp3.461 triliun. Angka tersebut merupakan proyeksi biaya kumulatif pada 2020 hingga 2030.

Baca Juga: Tok! DPR Resmi Setujui RUU HKPD Jadi Undang-Undang

Kebutuhan pembiayaan yang besar tersebut menjadi tantangan dalam memenuhi komitmen penurunan emisi. Sejauh ini pembiayaan utama berasal dari anggaran negara melalui belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah. Kemudian ditambah dari pembiayaan utang pemerintah.

"Inisiatif itu tidak lepas dari tantangan dan ini harus disiapkan, misalnya dari sisi pendanaan. Jadi perlu reform dan konsolidasi fiskal," terangnya.

Dia menambahkan munculnya pajak karbon dalam RUU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) menjadi payung hukum dalam memperkenalkan jenis pajak baru. Menurutnya, implementasi pajak karbon secara detail akan diatur melalui regulasi turunan selanjutnya.

Baca Juga: Masa Transisi RUU HKPD 5 Tahun, Begini Penjelasan Sri Mulyani

"Dalam RUU HPP memberikan payung hukum pajak karbon. Selanjutnya tentang detail seperti roadmap dan bagaimana penerapannya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) dan PMK. Ini juga akan dikoordinasikan dengan kementerian/lembaga terkait," ujarnya. (sap)

Topik : UU HPP, RUU KUP, RUU HPP, PPh, PPN, pajak karbon, Sri Mulyani

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

Daffa Abyan

Kamis, 14 Oktober 2021 | 08:26 WIB
Kebijakan pajak terkiat karbon ini diharapkan untuk menstimulasi perkembangan inovasi teknologi hijau yang lebih ramah lingkungan sehingga efek kerusakan lingkungan dapat diminimalisasi
1

ARTIKEL TERKAIT

Sabtu, 04 Desember 2021 | 15:11 WIB
WEBINAR FIA UI

Ingatkan Kembali Peran Krusial UU HPP, Begini Pesan Dirjen Pajak

Sabtu, 04 Desember 2021 | 14:37 WIB
AGENDA PAJAK

Gratis, Tax Center PKN STAN Gelar Webinar Perpajakan Soal UU HPP

berita pilihan

Selasa, 07 Desember 2021 | 18:34 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Prepopulated Dokumen CK-1 dan PEB Diimplementasikan Secara Nasional

Selasa, 07 Desember 2021 | 18:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Debitur KUR Terdampak Erupsi Semeru Dapat Keringanan

Selasa, 07 Desember 2021 | 17:45 WIB
LEGISLASI

Tok! DPR Resmi Setujui RUU HKPD Jadi Undang-Undang

Selasa, 07 Desember 2021 | 17:00 WIB
RUU HKPD

Masa Transisi RUU HKPD 5 Tahun, Begini Penjelasan Sri Mulyani

Selasa, 07 Desember 2021 | 16:30 WIB
METERAI ELEKTRONIK

Simak Perbedaan Cara Pembubuhan Meterai Tempel dan Elektronik

Selasa, 07 Desember 2021 | 16:00 WIB
MEKSIKO

AS Mau Subsidi Mobil Listrik, Meksiko Ancam Retaliasi Dagang

Selasa, 07 Desember 2021 | 15:42 WIB
RUU HKPD

RUU HKPD Disahkan, Tarif Maksimal Pajak Kendaraan dan BBNKB Dipangkas

Selasa, 07 Desember 2021 | 15:30 WIB
KPP PRATAMA SURABAYA GUBENG

Tunggakan Pajak Capai Ratusan Juta, Mobil Perusahaan Disita DJP