Berita
Kamis, 24 September 2020 | 18:31 WIB
RUU CIPTA KERJA
Kamis, 24 September 2020 | 17:21 WIB
PERPAJAKAN INDONESIA
Kamis, 24 September 2020 | 17:11 WIB
INPRES 8/2020
Kamis, 24 September 2020 | 17:06 WIB
KEBIJAKAN FISKAL
Review
Kamis, 24 September 2020 | 09:50 WIB
TAJUK PAJAK
Rabu, 23 September 2020 | 14:02 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 22 September 2020 | 20:22 WIB
REPORTASE DARI TILBURG BELANDA
Selasa, 22 September 2020 | 09:39 WIB
OPINI PAJAK
Fokus
Literasi
Kamis, 24 September 2020 | 16:12 WIB
PENELITIAN PERPAJAKAN
Kamis, 24 September 2020 | 14:22 WIB
PAJAK DAERAH (17)
Rabu, 23 September 2020 | 18:42 WIB
KAMUS PAJAK
Rabu, 23 September 2020 | 17:04 WIB
TIPS FAKTUR PAJAK
Data & alat
Rabu, 23 September 2020 | 18:13 WIB
STATISTIK MANAJEMEN PAJAK
Rabu, 23 September 2020 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 23 SEPTEMBER-29 SEPTEMBER 2020
Jum'at, 18 September 2020 | 15:48 WIB
STATISTIK MANAJEMEN PAJAK
Rabu, 16 September 2020 | 15:58 WIB
STATISTIK STIMULUS FISKAL
Kolaborasi
Selasa, 22 September 2020 | 13:50 WIB
KONSULTASI
Selasa, 22 September 2020 | 11:00 WIB
KONSULTASI
Selasa, 15 September 2020 | 13:45 WIB
KONSULTASI
Selasa, 15 September 2020 | 10:28 WIB
KONSULTASI
Reportase

Pajak Final Sukuk akan Dipangkas

A+
A-
0
A+
A-
0
Pajak Final Sukuk akan Dipangkas

JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah akan memberikan insentif pajak berupa penghapusan pajak penghasilan (PPh) atas surat berharga syariah atau sukuk guna mendorong perkembangan instrumen surat utang pemerintah tersebut.

Dengan revisi itu, tarif pajak atas sukuk akan dipangkas atau bahkan bebas, dari posisi saat ini terkena PPh final 15%. “Insentif ini akan dicantumkan dalam revisi UU PPh,” ujar Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Suahasil Nazara, pekan lalu (17/5).

Dia menjelaskan penghapusan PPh sukuk ini dilakukan atas permintaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), menyusul perkembangan sukuk yang terkesan berjalan di tempat. Insentif untuk sukuk diyakini akan membantu memacu perkembangan industri tersebut.

Baca Juga: Revisi UU PPh Bukan Hanya Soal Turunkan Tarif

Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal OJK Sardjito menambahkan yang terpenting bagi pasar adalah insentif pajak. Tanpa itu, sukuk sulit bersaing dengan surat utang konvensional. “Insentif pajak ini akan membuat sukuk lebih menarik lagi bagi investor,” katanya.

Menurutnya, seperti dilansir Kontan, insentif pajak terhadap keuangan syariah sudah diterapkan oleh banyak negara lain, seperti Malaysia dan Inggris. Dengan stimulus ini, banyak orang yang akhirnya tertarik untuk ‘terjun’ ke sektor keuangan syariah.

Revisi UU PPh sendiri saat ini masih dalam proses pembahasan di internal Kementerian Keuangan. Menurut rencana, revisi UU ini akan diajukan ke DPR pada akhir tahun 2016, dan diharapkan sudah dapat diundangkan pada 2017. (Bsi)

Baca Juga: Ditjen Pajak Kaji Soal Perencanaan Pajak Agresif

Topik : pajak final sukuk, revisi UU PPh, tarif pajak sukuk
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
berita pilihan
Kamis, 24 September 2020 | 18:31 WIB
RUU CIPTA KERJA
Kamis, 24 September 2020 | 17:21 WIB
PERPAJAKAN INDONESIA
Kamis, 24 September 2020 | 17:11 WIB
INPRES 8/2020
Kamis, 24 September 2020 | 17:06 WIB
KEBIJAKAN FISKAL
Kamis, 24 September 2020 | 16:49 WIB
PERPRES 94/2020
Kamis, 24 September 2020 | 16:15 WIB
EKOSISTEM LOGISTIK NASIONAL
Kamis, 24 September 2020 | 16:12 WIB
PENELITIAN PERPAJAKAN
Kamis, 24 September 2020 | 15:56 WIB
KERJA SAMA PERPAJAKAN
Kamis, 24 September 2020 | 15:54 WIB
SWISS
Kamis, 24 September 2020 | 15:25 WIB
ADMINISTRASI PAJAK