Trusted Indonesian Tax News Portal
|
 
 
Review
Sabtu, 16 Juni 2018 | 17:12 WIB
KONSULTASI PAJAK
Kamis, 17 Mei 2018 | 15:42 WIB
DIRJEN PERIMBANGAN KEUANGAN BOEDIARSO TEGUH WIDODO
Kamis, 17 Mei 2018 | 14:27 WIB
SURAT DARI KELAPA GADING:
Fokus
Literasi
Kamis, 14 Juni 2018 | 15:31 WIB
KAMUS PAJAK
Selasa, 05 Juni 2018 | 10:34 WIB
PROFIL PAJAK KOTA MAKASSAR
Kamis, 31 Mei 2018 | 13:50 WIB
PROFIL PAJAK PROVINSI RIAU
 
Data & alat
Rabu, 06 Juni 2018 | 13:43 WIB
KURS PAJAK 6-26 JUNI 2018
Rabu, 30 Mei 2018 | 10:49 WIB
KURS PAJAK 30 MEI-5 JUNI 2018
Rabu, 23 Mei 2018 | 09:58 WIB
KURS PAJAK 23-29 MEI 2018
 
Komunitas
Jum'at, 15 Juni 2018 | 17:48 WIB
FAN BINGBING
Jum'at, 15 Juni 2018 | 17:30 WIB
LOMBA MENULIS
Senin, 04 Juni 2018 | 15:50 WIB
ANEKDOT PAJAK
 
Reportase

Pajak Final Sukuk akan Dipangkas

0

JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah akan memberikan insentif pajak berupa penghapusan pajak penghasilan (PPh) atas surat berharga syariah atau sukuk guna mendorong perkembangan instrumen surat utang pemerintah tersebut.

Dengan revisi itu, tarif pajak atas sukuk akan dipangkas atau bahkan bebas, dari posisi saat ini terkena PPh final 15%. “Insentif ini akan dicantumkan dalam revisi UU PPh,” ujar Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Suahasil Nazara, pekan lalu (17/5).

pilihan redaksi

Dia menjelaskan penghapusan PPh sukuk ini dilakukan atas permintaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), menyusul perkembangan sukuk yang terkesan berjalan di tempat. Insentif untuk sukuk diyakini akan membantu memacu perkembangan industri tersebut.

Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal OJK Sardjito menambahkan yang terpenting bagi pasar adalah insentif pajak. Tanpa itu, sukuk sulit bersaing dengan surat utang konvensional. “Insentif pajak ini akan membuat sukuk lebih menarik lagi bagi investor,” katanya.

Menurutnya, seperti dilansir Kontan, insentif pajak terhadap keuangan syariah sudah diterapkan oleh banyak negara lain, seperti Malaysia dan Inggris. Dengan stimulus ini, banyak orang yang akhirnya tertarik untuk ‘terjun’ ke sektor keuangan syariah.

Revisi UU PPh sendiri saat ini masih dalam proses pembahasan di internal Kementerian Keuangan. Menurut rencana, revisi UU ini akan diajukan ke DPR pada akhir tahun 2016, dan diharapkan sudah dapat diundangkan pada 2017. (Bsi)

 

Dia menjelaskan penghapusan PPh sukuk ini dilakukan atas permintaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), menyusul perkembangan sukuk yang terkesan berjalan di tempat. Insentif untuk sukuk diyakini akan membantu memacu perkembangan industri tersebut.

Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal OJK Sardjito menambahkan yang terpenting bagi pasar adalah insentif pajak. Tanpa itu, sukuk sulit bersaing dengan surat utang konvensional. “Insentif pajak ini akan membuat sukuk lebih menarik lagi bagi investor,” katanya.

Menurutnya, seperti dilansir Kontan, insentif pajak terhadap keuangan syariah sudah diterapkan oleh banyak negara lain, seperti Malaysia dan Inggris. Dengan stimulus ini, banyak orang yang akhirnya tertarik untuk ‘terjun’ ke sektor keuangan syariah.

Revisi UU PPh sendiri saat ini masih dalam proses pembahasan di internal Kementerian Keuangan. Menurut rencana, revisi UU ini akan diajukan ke DPR pada akhir tahun 2016, dan diharapkan sudah dapat diundangkan pada 2017. (Bsi)

 

Topik : pajak final sukuk, revisi UU PPh, tarif pajak sukuk
artikel terkait
Jum'at, 15 Juni 2018 | 18:05 WIB
KREDIT PAJAK
Jum'at, 15 Juni 2018 | 17:59 WIB
KABUPATEN BANYUMAS
Jum'at, 15 Juni 2018 | 17:55 WIB
REKRUITMEN HAKIM PAJAK
Kamis, 14 Juni 2018 | 15:41 WIB
KOMPETENSI KONSULTAN PAJAK
0