Fokus
Literasi
Senin, 06 Desember 2021 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 06 Desember 2021 | 17:00 WIB
TIPS CUKAI
Jum'at, 03 Desember 2021 | 19:00 WIB
KAMUS PERPAJAKAN
Jum'at, 03 Desember 2021 | 16:00 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 01 Desember 2021 | 08:17 WIB
KURS PAJAK 1 DESEMBER - 7 DESEMBER 2021
Rabu, 24 November 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 24 NOVEMBER - 30 NOVEMBER 2021
Rabu, 17 November 2021 | 08:51 WIB
KURS PAJAK 17 NOVEMBER - 23 NOVEMBER 2021
Rabu, 10 November 2021 | 07:33 WIB
KURS PAJAK 10-16 NOVEMBER 2021
Reportase
Perpajakan.id

Pajak Daerah Jadi Penopang PAD Ibu Kota Provinsi Bali

A+
A-
3
A+
A-
3
Pajak Daerah Jadi Penopang PAD Ibu Kota Provinsi Bali

KOTA Denpasar, Ibu Kota Provinsi Bali, ini juga menjadi pusat pemerintahan, perdagangan, pendidikan, dan industri Pulau Dewata.

Sebagai kota tujuan wisata mancanegara dan domestik, Denpasar memiliki potensi dan produk unggulan yang mendukung pengembangan pariwisata. Selain menawarkan keindahan alam, kota ini juga menjadi pusat perbelanjaan cendera mata tradisional, seperti ukiran dan patung.

Pada 2019, Kota Denpasar dinobatkan menjadi kota termakmur se-Indonesia berdasarkan Indeks Kemakmuran Kota yang dilakukan oleh Persatuan Pengusaha Real Estat Indonesia (REI). Indeks ini merupakan metode yang dikembangkan oleh UN-Habitat dan terdiri dari enam indikator penilaian.

Baca Juga: Dana Pemda yang Mengendap di Bank Segera Susut, Ini Alasan Pemerintah

Salah satu indikator untuk menentukan indeks kemakmuran kota adalah pembangunan infrastruktur dan kualitas hidup masyarakatnya. Meskipun termasuk kota metropolitan, ruang terbuka hijau dan taman bermain masih banyak ditemui di berbagai sudut Kota Denpasar.

Kondisi Ekonomi dan Pendapatan Daerah
MENGUTIP data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Denpasar, produk domestik regional bruto (PDRB) Denpasar pada 2018 tercatat senilai Rp5,14 triliun. Sebagai daerah pariwisata, tak mengherankan jika perekonomian kota ini ditopang bidang usaha penyediaan akomodasi serta makanan dan minuman. KontribusiNYA sebesar 41% dari PDRB pada 2018.

Selain itu, jasa pendidikan juga menjadi kontributor cukup besar dalam perekonomian Kota Denpasar, yakni sebesar 16% dari PDRB. Sektor konstruksi serta perdagangan besar dan eceran juga memberikan kontribusi cukup tinggi, masing-masing 14% terhadap PDRB. Sektor primer yaitu pertanian, kehutanan, dan perikanan, tercatat berkontribusi sebesar 4% dari PDRB daerah ini.

Baca Juga: Berlaku Hingga 31 Januari 2022, Pemprov Beri Diskon BBNKB untuk Mobil


Sumber: BPS Kota Denpasar (diolah)

Berdasarkan pada data Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan, total pendapatan Kota Denpasar pada 2018 menembus Rp2,12 triliun. Adapun pendapatan asli daerah (PAD) berkontribusi senilai Rp940,11 miliar atau 44% dari total pendapatan.

Sementara itu, dana perimbangan yang diterima daerah ini senilai Rp879,46 miliar atau sebesar 42% dari total pendapatan daerah. Komponen lain-lain pendapatan yang sah berkontribusi paling rendah, yaitu sebesar Rp301,47 miliar atau 14%.

Baca Juga: Mulai Desember 2021, PKP Wajib Terbitkan Faktur Pajak Digital

Apabila diperinci, penerimaan asli daerah didominasi oleh pajak daerah. Kontribusi pajak daerah mencapai Rp940,11 miliar pada 2018 atau sebesar 77% dari total PAD. Selanjutnya, lain-lain PAD yang sah memberikan kontribusi sebesar 15% atau senilai Rp143,06 miliar.

Adapun kontribusi terendah dalam PAD kota ini berasal dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan retribusi daerah dengan total realisasi berturut-turut hanya senilai Rp42,39 miliar dan Rp30,90 miliar.


Sumber: Kementerian Keuangan (diolah)

Baca Juga: Digitalisasi Transaksi Pajak di Daerah Terus Bertambah, Ini Rinciannya

Kinerja Pajak
BERDASARKAN data Kementerian Keuangan, kinerja pajak Kota Denpasar memiliki tren peningkatan pada periode 2014 hingga 2018. Realisasi penerimaan pajak selalu melampaui target pajak yang ditetapkan dalam APBD pada setiap tahunnya.

Apabila diperinci, realisasi penerimaan pajak daerah pada 2014 tercatat senilai Rp510,58 miliar atau 109% dari target yang ditetapkan. Kinerja pajak mengalami penurunan pada 2015 atau hanya berhasil mencapai 105% dari target APBD. Kendati demikian, realisasi penerimaannya mengalami peningkatan dibandingkan kinerja pada 2014, yaitu senilai Rp549,36 miliar.

Persentasi realisasi penerimaan pajak terhadap target di Kota Denpasar menunjukkan tren yang positif pada 2016 hingga 2018. Pada 2016, realisasi penerimaan pajaknya senilai Rp574,26 miliar atau sebesar 108% dari target APBD.

Baca Juga: Sudah Bayar PBB-P2, Ratusan Wajib Pajak Ikut Undian Berhadiah

Pada 2017, realisasi penerimaan pajak meningkat signifikan mencapai Rp700,34 miliar atau sebesar 121% dari target APBD. Hal serupa juga terjadi pada 2018 dengan realisasi penerimaan pajak senilai Rp723,75 miliar atau mencapai 123% target APBD.


Sumber: Kementerian Keuangan (diolah)

Dari data Kementerian Keuangan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) membukukan capaian tertinggi dalam perolehan penerimaan pajak Kota Denpasar pada 2018, yakni senilai Rp187,25 miliar.

Baca Juga: Tagih Pajak PBB, Petugas Mulai Turun ke Lapangan

Selain itu, kontributor terbesar lainnya berasal dari penerimaan pajak hotel senilai Rp176,19 miliar serta pajak restoran sebesar Rp129,73 miliar. Sebaliknya, pajak parkir menjadi kontributor paling rendah untuk peneriman pajak daerah kota ini dengan realisasi senilai Rp4,83 miliar.

Jenis dan Tarif Pajak
KETENTUAN mengenai tarif pajak di Kota Denpasar tersebar di beberapa peraturan daerah. Informasi mengenai peraturan daerah Kota Denpasar dapat diakses melalui laman resmi https://jdih.denpasarkota.go.id/. Berikut daftar jenis dan tarif pajak serta ketentuan yang mengatur jenis-jenis pajak daerah di Kota Denpasar.


Keterangan:

  1. Rentang tarif mengacu pada UU No 28 Tahun2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD).
  2. Tarif bergantung pada sumber tenaga listrik dan tujuan penggunaan.
  3. Tarif bergantung pada jumlah nilai jual objek pajak (NJOP).

Berbeda dengan mayoritas kabupaten dan kota lainnya, Denpasar menerapkan tarif tunggal bagi pajak hiburan. Seluruh objek pajak hiburan di Denpasar dikenakan tarif sebesar 10%.

Baca Juga: DPR Minta Otoritas Mudahkan Pekerja di Luar Negeri Buat NPWP

Pemerintah Kota Denpasar melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) juga mengeluarkan kebijakan perpanjangan jatuh tempo untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2).

Relaksasi tersebut merupakan upaya untuk memberikan keringanan bagi masyarakat akibat pandemi Covid-19 di Kota Denpasar. Pembayaran yang mulanya dilaksanakan hingga 30 September 2020 dilakukan perpanjangan hingga akhir 2020. Bapenda Kota Denpasar juga sebelumnya telah melakukan penundaan jatuh tempo pembayaran pajak hotel, pajak retoran, dan pajak hiburan.

Tax Ratio
BERDASARKAN penghitungan yang dilakukan oleh DDTC Fiscal Research, kinerja pajak daerah dan retribusi daerah terhadap PDRB (tax ratio) Kota Denpasar pada 2017 tercatat sebesar 1,60%.

Baca Juga: 21 Proses Bisnis DJP Dirancang Ulang, Ini Daftarnya

Adapun rata-rata tax ratio kabupaten/kota berada di angka 0,54%. Indikator ini menunjukkan kinerja pajak dan retribusi daerah Kota Denpasar relatif lebih tinggi dibanding rata-rata seluruh kabupaten/kota di Indonesia.


Sumber: DJPK Kementerian Keuangan dan BPS (diolah)

Catatan:

  • Tax ratio dihitung berdasarkan total penerimaan pajak dan retribusi daerah terhadap PDRB.
  • Rata-rata kabupaten/kota dihitung dari rata-rata berimbang (dibobot berdasarkan kontribusi PDRB) tax ratio seluruh kabupaten/kota di Indonesia.
  • Rasio terendah dan tertinggi berdasarkan peringkat tax ratio seluruh kabupaten/kota di Indonesia.

Administrasi Pajak
PEMUNGUTAN pajak dan retribusi daerah Kota Denpasar dilakukan oleh Bapenda Kota Denpasar. Informasi mengenai pajak dan retribusi daerah di daerah ini dapat diakses melalui laman resmi https://pendapatan.denpasarkota.go.id/

Berbagai inovasi telah dilakukan oleh Bapenda Denpasar dalam mengoptimalisasi pelayanan dan penerimaan pajak daerah. Bapenda memberikan kemudahan kepada wajib pajak Kota Denpasar dengan mengembangkan berbagai platform online seperti e-Pajak dan e-SPTD. Kedua platform tersebut ditujukan untuk pelaporan pajak khususnya jenis pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan.

Baca Juga: Gali Potensi Penerimaan, Petugas Pajak Aktif Lakukan KPDL

Selain itu, untuk pelayanan PBB P2, wajib pajak dapat mengakses melalui aplikasi informasi pajak bumi bangunan (IPBB) yang dapat diunduh pada gawai yang memiliki sistem operasi android. Aplikasi ini dapat digunakan untuk mengecek informasi pembayaran, pendaftaran, dan pengecekan berkas PBB P2.

Bapenda Denpasar juga terus melakukan optimalisasi tapping box bagi objek pajak hotel, pajak restoran, dan pajak parkir. Alat perekam ini berfungsi untuk mengawasi dan memantau transaksi penjualan dari objek pajak tersebut.*

Baca Juga: DPRD Minta Pemprov Naikkan Target PAD Tahun 2022, Ini Alasannya
Topik : profil pajak daerah, pajak daerah, tax ratio, PDRB, kajian pajak, administrasi pajak, Kota Denpasar

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 01 Desember 2021 | 13:00 WIB
KOTA KUPANG

Rumah Kos Menjamur Tapi Tidak Semua Bisa Dipajaki, Ini Sebabnya

Rabu, 01 Desember 2021 | 09:30 WIB
KOTA BOGOR

PPKM Diasumsikan Usai, Target Penerimaan Pajak 2022 Naik 34%

Selasa, 30 November 2021 | 19:00 WIB
PROVINSI JAWA TENGAH

Penerimaan PBB Tembus Target, Kepala Desa Dapat Penghargaan

Selasa, 30 November 2021 | 15:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Soal Kesiapan Sistem Elektronik untuk Pelaksanaan PPS, Ini Kata DJP

berita pilihan

Senin, 06 Desember 2021 | 19:00 WIB
MALAYSIA

Pacu Industri Pariwisata 2022, Berbagai Insentif Pajak Disiapkan

Senin, 06 Desember 2021 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Tempat Lelang Berikat?

Senin, 06 Desember 2021 | 18:00 WIB
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

Jangan Gampang Tergiur Penawaran Aset Kripto, Investor Perlu Tahu Ini

Senin, 06 Desember 2021 | 17:21 WIB
PRESIDENSI G-20 INDONESIA

Target Presidensi G-20 Indonesia: Proposal Pilar 1 Diteken Juli 2022

Senin, 06 Desember 2021 | 17:00 WIB
TIPS CUKAI

Cara Mengajukan Pemesanan Pita Cukai Rokok

Senin, 06 Desember 2021 | 16:37 WIB
KPP PRATAMA KUBU RAYA

Telusuri Aset WP yang Tunggak Pajak, DJP Gandeng Pemda

Senin, 06 Desember 2021 | 16:30 WIB
KINERJA FISKAL

Dana Pemda yang Mengendap di Bank Segera Susut, Ini Alasan Pemerintah

Senin, 06 Desember 2021 | 16:13 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Curhat Komunitas Difabel ke DJP: Literasi Pajak Masih Minim