Review
Rabu, 08 Desember 2021 | 11:15 WIB
TAJUK PAJAK
Rabu, 08 Desember 2021 | 10:15 WIB
WAKIL MENTERI KEUANGAN SUAHASIL NAZARA:
Senin, 06 Desember 2021 | 15:43 WIB
OPINI PAJAK
Kamis, 02 Desember 2021 | 14:57 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Rabu, 08 Desember 2021 | 15:00 WIB
TIPS PERPAJAKAN
Rabu, 08 Desember 2021 | 10:45 WIB
KAMUS KEBIJAKAN FISKAL
Senin, 06 Desember 2021 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 06 Desember 2021 | 17:00 WIB
TIPS CUKAI
Data & Alat
Rabu, 08 Desember 2021 | 08:31 WIB
KURS PAJAK 8 DESEMBER - 14 DESEMBER 2021
Rabu, 01 Desember 2021 | 08:17 WIB
KURS PAJAK 1 DESEMBER - 7 DESEMBER 2021
Rabu, 24 November 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 24 NOVEMBER - 30 NOVEMBER 2021
Rabu, 17 November 2021 | 08:51 WIB
KURS PAJAK 17 NOVEMBER - 23 NOVEMBER 2021
Reportase
Perpajakan.id

Pacu Industri Mobil Listrik, Pemberian Insentif Pajak Bakal Jorjoran

A+
A-
0
A+
A-
0
Pacu Industri Mobil Listrik, Pemberian Insentif Pajak Bakal Jorjoran

Ilustrasi.

KUALA LUMPUR, DDTCNews - Pemerintah Malaysia menawarkan sejumlah insentif perpajakan untuk pengembangan ekosistem kendaraan listrik, termasuk fasilitas pengisian daya.

Menteri Perdagangan dan Perindustrian Internasional Mohamed Azmin Ali mengatakan insentif yang ditawarkan pemerintah di antaranya pemberian status pionir, keringanan pajak, serta pembebasan bea masuk dan cukai.

"Kami mengambil pendekatan compare and offer dengan membentuk kebijakan yang komprehensif, jelas, dan konsisten untuk menarik penggunaan kendaraan listrik ketimbang pesaing regional yang fokus pada insentif untuk produsen peralatan asli," katanya, Selasa (5/9/2021).

Baca Juga: Belanja Online Barang Impor Melonjak, Aturan Kepabeanan Bakal Direvisi

Ali menuturkan pembaruan kebijakan otomotif nasional menggarisbawahi inisiatif khusus untuk memperkuat ekosistem kendaraan listrik seperti produsen suku cadang, penetapan standar, penelitian dan pengembangan, komersialisasi, serta inovasi untuk mengembangkan teknologi lokal.

Kementerian juga terus menyempurnakan paket insentif untuk pengguna mobil listrik. Insentif itu seperti pembebasan pajak jalan, keringanan pajak untuk pembelian kendaraan listrik, serta keringanan pajak untuk pemasangan fasilitas pengisian kendaraan listrik.

Ali menyebut rencana pemberian insentif perpajakan untuk ekonomi kendaraan listrik tersebut telah direncanakan sejak beberapa waktu lalu. Pemberian insentif akan membuat Malaysia kompetitif di antara negara-negara regional.

Baca Juga: Eks Menkeu Nasihati Otoritas: Tak Perlu Tambah Pajak Berbasis Konsumsi

Dia berharap insentif mendorong industri kendaraan listrik di Malaysia dan membantu memulihkan ekonomi. Menteri perdagangan juga berharap perjanjian perdagangan yang telah disepakati segera diratifikasi, seperti Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional (RCEP) dan Perjanjian Komprehensif dan Progresif untuk Kemitraan Trans-Pasifik (CPTPP).

"Perjanjian perdagangan bebas akan memperluas pasar ekspor produk lokal melalui pengurangan atau penghapusan bea masuk di negara-negara anggota serta pengurangan hambatan non-tarif," ujarnya seperti dilansir malaymail.com. (rig)

Baca Juga: Daftar 10 Negara Tujuan Investasi UKM Terfavorit di Eropa, Apa Saja?
Topik : malaysia, pajak, mobil listrik, insentif pajak, pajak internasional

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 08 Desember 2021 | 10:30 WIB
INFOGRAFIS PAJAK FOKUS AKHIR TAHUN

Perkembangan APBN Sebelum Defisit Kembali Maksimal 3% PDB

Rabu, 08 Desember 2021 | 09:00 WIB
KABUPATEN SIDOARJO

Kejar Setoran PBB Akhir Tahun, Camat Dikerahkan ke Lapangan

Rabu, 08 Desember 2021 | 08:31 WIB
KURS PAJAK 8 DESEMBER - 14 DESEMBER 2021

Rupiah Lanjutkan Tren Pelemahan Terhadap Dolar AS

berita pilihan

Rabu, 08 Desember 2021 | 16:39 WIB
RUU HKPD

RUU HKPD Turunkan Tarif Maksimal Pajak Hiburan, Begini Detailnya

Rabu, 08 Desember 2021 | 16:30 WIB
APARATUR SIPIL NEGARA

Tjahjo Kumolo Ingatkan ASN Soal 8 Area Rawan Korupsi

Rabu, 08 Desember 2021 | 16:00 WIB
KEPATUHAN PAJAK

Begini Tren Rasio Kepatuhan Laporan SPT Tahunan 2016-2021

Rabu, 08 Desember 2021 | 15:43 WIB
KPP PRATAMA MEDAN POLONIA

Sosialisasi UU HPP, Wajib Pajak Dapat Penjelasan Soal PPS dari DJP

Rabu, 08 Desember 2021 | 15:30 WIB
PENEGAKAN HUKUM

Perusahaan Bisa Dijatuhi Hukuman Pidana Perpajakan, Simak Ketentuannya