Berita
Senin, 21 September 2020 | 18:41 WIB
BANTUAN LANGSUNG TUNAI
Senin, 21 September 2020 | 17:45 WIB
PROVINSI PAPUA BARAT
Senin, 21 September 2020 | 17:10 WIB
PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL
Senin, 21 September 2020 | 17:00 WIB
EFEK VIRUS CORONA
Review
Minggu, 20 September 2020 | 09:01 WIB
KEPALA KANWIL BEA CUKAI SULBAGSEL PARJIYA:
Rabu, 16 September 2020 | 14:21 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 15 September 2020 | 11:02 WIB
TAJUK PAJAK
Selasa, 15 September 2020 | 09:01 WIB
OPINI PAJAK
Fokus
Literasi
Senin, 21 September 2020 | 17:31 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 21 September 2020 | 17:02 WIB
TIPS PAJAK
Senin, 21 September 2020 | 16:18 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Senin, 21 September 2020 | 15:36 WIB
PENINJAUAN KEMBALI (6)
Data & alat
Jum'at, 18 September 2020 | 15:48 WIB
STATISTIK MANAJEMEN PAJAK
Rabu, 16 September 2020 | 15:58 WIB
STATISTIK STIMULUS FISKAL
Rabu, 16 September 2020 | 09:21 WIB
KURS PAJAK 16 SEPTEMBER-22 SEPTEMBER 2020
Jum'at, 11 September 2020 | 16:37 WIB
STATISTIK PAJAK MULTINASIONAL
Komunitas
Senin, 21 September 2020 | 17:24 WIB
UNIVERSITAS AIRLANGGA
Sabtu, 19 September 2020 | 07:00 WIB
KOMIK PAJAK
Kamis, 17 September 2020 | 09:53 WIB
Universitas Kristen Krida Wacana
Rabu, 16 September 2020 | 16:30 WIB
UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA
Reportase

Tjip Ismail: Bukan Zamannya Bergantung Pada Pusat

A+
A-
0
A+
A-
0
Tjip Ismail: Bukan Zamannya Bergantung Pada Pusat

JAKARTA, DDTCNews – Jika melihat kondisi realisasi penerimaan pajak di beberapa daerah akhir-akhir ini, banyak berita yang menyebut sulitnya pemerintah daerah (pemda) dalam memenuhi target dan meningkatkan Penerimaan Asli Daerah (PAD)-nya.

(Baca: Penerimaan Pajak di Kota Ini Baru Capai 33%, Pengelolaan APBD Dinilai Mengecewakan)

Terkait hal ini, Dosen Hukum Pajak Pascasarjana Universitas Indonesia Tjip Ismail berpendapat, sebenarnya masing-masing pemda memiliki kesempatan emas berupa otonomi daerah untuk menaikkan PAD. Namun sayangnya banyak daerah yang belum memanfaatkan hal ini.

Baca Juga: Asyik, Ada Pemutihan Denda Pajak Kendaraan Hingga 31 Oktober 2020

“Saat ini, objek daerah pun banyak yang masih dipungut di pusat, lalu kemudian dibagi hasilkan dengan daerah. Walau dipungut pusat, tapi harus jelas berapa bagian daerah dan berapa bagian pusat. Bukan dibagi hasilkan seperti itu,” ujar Tjip saat dihubungi redaksi DDTCNews, Kamis (4/8).

Menurutnya, pemerintah pusat sebaiknya membiarkan apa yang menjadi potensi dan milik daerah dipungut oleh daerah. Jika terus menerus diambil alih oleh pusat, Pemda akan kesulitan melihat kemampuan daerahnya dan menjadi sangat tergantung dengan dana perimbangan dari Pemerintah Pusat. Apalagi belakangan banyak perda tentang pajak yang dicabut pemerintah.

(Baca: Perda Dibatalkan, PAD Terancam Hilang, Dua Perda Jokowi Dibatalkan)

Baca Juga: Deretan Aplikasi Ini Jadi Saluran Pembayaran Pajak Via QR Code

Tjip menunjukkan bahaya yang timbul jika daerah terus-terusan bergantung kepada pusat. Salah satunya adalah usulan pemekaran daerah yang digunakan bukan untuk melihat potensi penerimaan daerahnya, namun semata-mata untuk mendapat Dana Alokasi Umum (DAU) dari pemerintah pusat.

“Sekarang daerah berlomba-lomba melakukan pemekaran. Daerah yang miskin memang akan dapat bantuan DAU, padahal kenyataannya potensi untuk peroleh PAD dari daerah pemekaran tersebut tidak ada sama sekali,” kata Tjip.

Pakar hukum pajak yang merupakan mantan Ketua Pengadilan Pajak ini juga menilai sudah saatnya menjalankan kompetisi antardaerah yang sehat. Pemda perlu melakukan inovasi untuk meningkatkan PAD dengan memerhatikan potensi daerah dan menggunakan otonomi daerah secara lebih luas dan mendalam.

Baca Juga: Ini Alasan Masih Adanya Utang DBH Pajak Daerah Sejak 2018

“Karena percuma saja otonomi daerah kalau dananya sebagian besar masih dari pusat,” pungkas Tjip.

Sebagai informasi, terkait dengan kondisi pajak dan otonomi fiskal di daerah, Tjip akan menjelaskannya lebih lanjut dalam pelatihan kebijakan pajak bertajuk 'Fiscal Decentralization and Local Tax Management Course' pada 8-11 Agustus 2016 dan 3-6 Oktober 2016.(Amu)

Baca Juga: Begini Perincian Pemutihan Pajak Kendaraan di Provinsi Ini
Topik : tjip ismail, pajak daerah, otonomi daerah
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Jum'at, 11 September 2020 | 15:02 WIB
KABUPATEN KEBUMEN
Jum'at, 11 September 2020 | 14:00 WIB
PROFIL PAJAK KOTA BALIKPAPAN
Jum'at, 11 September 2020 | 11:34 WIB
PROVINSI BENGKULU
Kamis, 10 September 2020 | 18:45 WIB
KOTA PADANG
berita pilihan
Senin, 21 September 2020 | 18:41 WIB
BANTUAN LANGSUNG TUNAI
Senin, 21 September 2020 | 17:45 WIB
PROVINSI PAPUA BARAT
Senin, 21 September 2020 | 17:31 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 21 September 2020 | 17:24 WIB
UNIVERSITAS AIRLANGGA
Senin, 21 September 2020 | 17:10 WIB
PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL
Senin, 21 September 2020 | 17:02 WIB
TIPS PAJAK
Senin, 21 September 2020 | 17:00 WIB
EFEK VIRUS CORONA
Senin, 21 September 2020 | 16:45 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Senin, 21 September 2020 | 16:43 WIB
KEBIJAKAN BEA MASUK
Senin, 21 September 2020 | 16:18 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI