Opini WTP di Pemerintah Pusat Turun, di Pemda Naik

JAKARTA, DDTCNews  – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyampaikan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pada tahun 2015 kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Merdeka, Rabu (5/10).

Ketua BPK Hary Azhar Azis mencatat predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) yang diraih pemerintah pusat menurun menjadi 65%. Sebelumnya atas laporan keuangan tahun 2014, pemerintah pusat yang berhasil meraih predikat WTP sebanyak 71%.

“Tetapi disclaimer-nya juga turun dari 7 K/L (kementerian/lembaga) menjadi 4 K/L, yang naik adalah WDP-nya (wajar dengan pengecualian),” katanya, Rabu (5/10).

Menariknya, kinerja laporan keuangan pemerintah daerah justru membaik. Tercatat pada 2015 sebanyak 58% dari keseluruhan pemerintah daerah yang ada berhasil meraih opini WTP. Angka itu lebih tinggi dibandingkan dengan pencapaian tahun lalu yang hanya sebesar 47%.

“Temuan yang kita terima selama pemeriksaan 1 semester 2016, itu ada 10.198 dan temuannya itu mengandung 15.568 permasalahan,” tambahnya seperti dikutip laman Sekretariat Kabinet.

Menurut BPK sebagian permasalahan itu muncul akibat ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan dan sistem pengendalian internal yang lemah.

“Tanggapan Bapak Presiden beliau akan memperkuat sistem pengendalian internal termasuk juga supaya segera pemerintah, baik itu K/L maupun pemerintah daerah betul-betul memperhatikan rekomendasi BPK untuk diselesaikan setiap tahunnya,” jelasnya.

Pada kesempatan itu BPK juga meminta Presiden Jokowi untuk mendukung rencana revisi Undang-Undang BPK Nomor 15 Tahun 2006 untuk semakin memperkuat aktivitas pemeriksaan yang dilakukan BPK. (Bsi)