Fokus
Literasi
Jum'at, 19 Agustus 2022 | 21:14 WIB
PPH FINAL (9)
Jum'at, 19 Agustus 2022 | 17:00 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 19 Agustus 2022 | 15:30 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 17 Agustus 2022 | 12:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Data & Alat
Rabu, 17 Agustus 2022 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 17 AGUSTUS - 23 AGUSTUS 2022
Rabu, 10 Agustus 2022 | 09:07 WIB
KURS PAJAK 10 AGUSTUS - 16 AGUSTUS 2022
Rabu, 03 Agustus 2022 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 3 AGUSTUS - 9 AGUSTUS 2022
Senin, 01 Agustus 2022 | 16:00 WIB
KMK 39/2022
Reportase

One on One Lagi, WP Diingatkan Omzet Melebihi Rp4,8 M Pakai Tarif Umum

A+
A-
7
A+
A-
7
One on One Lagi, WP Diingatkan Omzet Melebihi Rp4,8 M Pakai Tarif Umum

Petugas dari KP2KP Banawa, Donggala saat berkunjung ke salah satu alamat wajib pajak. (foto: DJP)

DONGGALA, DDTCNews - Petugas pajak dari KP2KP Banawa, Kabupaten Donggala memberikan edukasi perpajakan secara one on one alias tatap muka kepada Kelompok Tani Bina Usaha Kelapa Sawit. Tim penyuluh memberikan informasi tentang kewajiban perhitungan dan penyetoran pajak yang perlu dilakukan oleh kelompok tani.

Salah satu petugas, Fadilah Inni Arsy, juga menjelaskan tentang ketentuan perpajakan yang diatur dalam PP 23/2018 dan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Kedua beleid tersebut mengatur bahwa wajib pajak orang pribadi dengan omzet di atas Rp500 juta namun di bawah Rp4,8 miliar per tahun berhak menggunakan tarif khusus UMKM 0,5%.

"Akan tetapi, jika sudah melebihi Rp4,8 miliar menggunakan tarif umum Pasal 17 PPh, dan wajib dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak (PKP)," ujar Fadilah dilansir pajak.go.id, Senin (20/6/2022).

Baca Juga: Pajak atas Hadiah Undian

Sebagaimana diketahui, Pasal 7 ayat (1) PP 23/2018 menyebutkan bahwa wajib pajak yang peredaran brutonya pada tahun pajak berjalan telah melebihi Rp4,8 miliar, atas penghasilan dari usaha tetap dikenai PPh final (UMKM) 0,5% sampai dengan akhir tahun pajak.

Kemudian, Pasal 7 ayat (2) menambahkan bahwa atas penghasilan pada tahun pajak berikutnya akan dikenai PPh berdasarkan tarif Pasal 17 dan Pasal 31E UU PPh.

Fadilah menambahkan penyuluhan perpajakan secara one on one ini telah dilaksanakan rutin untuk mendampingi wajib pajak agar patuh terhadap kewajiban perpajakannya

Baca Juga: Jenis Tarif PPh Final Jasa Konstruksi Bertambah, Simak Lagi Aturannya

"Kegiatan ini akan dilaksanakan secara berkelanjutan namun kami harus memilih dalam Daftar Sasaran Penyuluhan (DSP) Compliance Risk Management (CRM) terlebih dahulu siapa saja wajib pajak yang sekiranya harus diundang ke kantor atau didatangi langsung," kata Fadilah.

Tidak lupa petugas pun menyampaikan edukasi Program Pengungkapan Sukarela (PPS) kepada wajib pajak, yaitu program pemberian kesempatan kepada wajib pajak untuk melaporkan/mengungkapkan kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi secara sukarela melalui pembayaran berdasarkan pengungkapan harta.

Melalui edukasi perpajakan secara one on one ini diharapkan wajib pajak semakin patuh terhadap kewajiban perpajakannya. (sap)

Baca Juga: Optimalisasi Pajak 2023, Pemerintah Sebut Ada Tantangan dari Kebijakan

Topik : UU HPP, batas omzet tak kena pajak, UMKM, PP 23/2018, PPh final, one on one

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 10 Agustus 2022 | 10:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Soal Implementasi Pajak Karbon pada Tahun Ini, Begini Pernyataan BKF

Selasa, 09 Agustus 2022 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Catat! DJP Punya Satgas Khusus untuk Bina dan Awasi Kepatuhan UMKM

Selasa, 09 Agustus 2022 | 09:34 WIB
KONSULTASI UU HPP

Bagaimana Kewajiban PPN bagi PPMSE Aset Kripto?

Senin, 08 Agustus 2022 | 14:00 WIB
KP2KP BUMIAYU

Sisir Pelaku Usaha One On One, Fiskus Gali Potensi Pajak

berita pilihan

Jum'at, 19 Agustus 2022 | 21:14 WIB
PPH FINAL (9)

Pajak atas Hadiah Undian

Jum'at, 19 Agustus 2022 | 18:34 WIB
HUT KE-15 DDTC

Perpajakan ID, DDTC Integrasikan Berbagai Dokumen dengan Teknologi

Jum'at, 19 Agustus 2022 | 18:15 WIB
KOTA TANGERANG

HUT Kemerdekaan RI, Pemkot Berikan Diskon PBB 77% Hingga Akhir Bulan

Jum'at, 19 Agustus 2022 | 18:00 WIB
MALAYSIA

Perusahaan Ini Minta Insentif Pajak untuk Mobil Listrik Diperpanjang

Jum'at, 19 Agustus 2022 | 17:30 WIB
KP2KP MARISA

Kantor Pajak Panggil ASN yang Belum Lapor SPT, Beri Peringatan Ini

Jum'at, 19 Agustus 2022 | 17:00 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Lelang Eksekusi Pajak?

Jum'at, 19 Agustus 2022 | 16:51 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Subsidi Bebani APBN, Luhut Sebut Harga Pertalite dan Solar akan Naik

Jum'at, 19 Agustus 2022 | 16:30 WIB
KABUPATEN SUKABUMI

Segara Manfaatkan! Pemutihan Pajak Cuma Sampai 31 September 2022

Jum'at, 19 Agustus 2022 | 16:15 WIB
PER-11/PJ/2022

Catat! Pajak Masukan dalam Faktur Telat Upload Tak Dapat Dikreditkan

Jum'at, 19 Agustus 2022 | 16:00 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Wah! Analisis PPATK Sumbang Rp7,4 Triliun ke Penerimaan Pajak