PERTUMBUHAN EKONOMI

OECD Perkirakan Ekonomi Indonesia Hanya Tumbuh 4,9 Persen

Muhamad Wildan | Sabtu, 02 Desember 2023 | 11:15 WIB
OECD Perkirakan Ekonomi Indonesia Hanya Tumbuh 4,9 Persen

Rumah-rumah semi permanen berdiri di tepi Waduk Pluit dengan latar belakang gedung bertingkat di Jakarta Utara, Selasa (14/11/2023). ANTARA FOTO/Sulthony Hasanuddin/tom.

JAKARTA, DDTCNews - Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) memproyeksikan perekonomian Indonesia hanya akan bertumbuh sebesar 4,9% pada tahun ini.

Menurut OECD, beberapa indikator menunjukkan adanya peningkatan permintaan, seperti bertumbuhnya sektor manufaktur dan tingkat okupansi hotel.

"Meski demikian, pembelian semen dan impor mesin masih lebih rendah bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Penyaluran kredit perbankan juga masih lesu," tulis OECD dalam OECD Economic Outlook, dikutip Sabtu (2/12/2023).

Baca Juga:
Inflasi Bikin Beban PPh Pegawai di Negara-Negara OECD Meningkat

Menurut OECD, pembelian semen dan impor mesin merupakan 2 indikator utama untuk mengestimasikan tren pembentukan modal tetap bruto (PMTB). OECD memperkirakan PMTB pada tahun ini akan bertumbuh sebesar 5%.

Pengetatan kebijakan moneter dan perlambatan perdagangan global akan membebani pertumbuhan PMTB. Meski demikian, kegiatan investasi di Indonesia akan didukung oleh sektor konstruksi seiring dengan berlangsungnya pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Adapun konsumsi tetap akan menjadi motor pendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia meski nilai upah riil para pekerja tidak bertumbuh secara signifikan. Konsumsi rumah tangga pada 2023 diperkirakan tumbuh sebesar 4,8%.

Baca Juga:
BPS: Musim Panen, Harga Beras Turun 2,41 Persen

Untuk tahun-tahun selanjutnya, OECD memperkirakan Indonesia akan tetap memiliki pertumbuhan ekonomi yang stabil berkat kondisi pasar tenaga kerja yang baik, inflasi yang rendah, serta perbaikan sentimen investor. Perekonomian Indonesia diperkirakan tumbuh sebesar 5,2% pada 2024 dan 2025.

Walau demikian, prospek ekonomi Indonesia masih dihadapkan oleh beragam risiko eksternal seperti ketegangan geopolitik, gejolak pasar keuangan, dan hambatan nontarif terhadap produk ekspor Indonesia.

Pada sisi lain, OECD memandang risiko politik yang timbul akibat Pemilu 2024 cenderung terbatas. Menurut OECD, pergantian kekuasaan tidak akan mengubah kebijakan ekonomi Indonesia secara menyeluruh. (sap)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 30 April 2024 | 09:00 WIB KINERJA FISKAL

Posisi Utang Pemerintah Capai Rp8.262,1 Triliun pada Akhir Maret 2024

Senin, 29 April 2024 | 09:37 WIB BADAN PUSAT STATISTIK

BPS: Musim Panen, Harga Beras Turun 2,41 Persen

Minggu, 28 April 2024 | 14:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Peta Aksesi Keanggotaan OECD Terbit, Pemerintah RI Siap Lakukan Ini

BERITA PILIHAN
Rabu, 01 Mei 2024 | 13:00 WIB KELAS PPH PASAL 21 (4)

Memahami Pengurang Penghasilan dalam PPh Pasal 21

Rabu, 01 Mei 2024 | 12:00 WIB KOTA BANJARBARU

Pemkot Patok Tarif 40% Pajak Jasa Hiburan Karaoke dan Spa

Rabu, 01 Mei 2024 | 11:30 WIB PAJAK PENGHASILAN

Begini Cara Hitung Angsuran PPh Pasal 25 BUMN dan BUMD

Rabu, 01 Mei 2024 | 10:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Kriteria-Perbedaan Barang Kiriman Hasil Perdagangan dan Nonperdagangan

Rabu, 01 Mei 2024 | 09:33 WIB KURS PAJAK 01 MEI 2024 - 07 MEI 2024

Berjalan Sebulan Lebih, Kurs Pajak Berlanjut Melemah terhadap Dolar AS

Rabu, 01 Mei 2024 | 09:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Aturan Impor Susu Bakal Direlaksasi untuk Program Susu Gratis Prabowo

Rabu, 01 Mei 2024 | 08:00 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Impor Barang Bawaan Tak Dibatasi, Bea Masuk Tetap Sesuai PMK 203/2017