Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

OECD: Pajak Korporasi Masih Jadi Tumpuan Penerimaan Negara

2
2

Rata-rata persentase penerimaan pajak korporasi dibandingkan dengan total penerimaan pajak dan dibandingkan dengan PDB. (sumber: OECD)

JAKARTA, DDTCNews – Hasil dari pemungutan pajak dari badan atau korporasi masih menjadi sumber utama bagi penerimaan negara dalam hampir dua dekade terakhir.

Hal ini terlihat dalam laporan OECD ‘Corporate Tax Statistics’ edisi pertama. Pada 2016, pendapatan pajak dari korporasi menyumbang sekitar rata-rata sekitar 13,3% dari total pendapatan pajak di 88 yurisdiksi. Persentase tersebut meningkat dibandingkan posisi pada 2000 yang hanya mencapai 12%.

Pada 2016, rata-rata penerimaan pajak dari korporasi negara-negara OECD mencapai 9% dari total penerimaan pajak. Pada periode yang sama, masih dalam laporan tersebut, setoran pajak korporasi di Indonesia tercatat sebesar 19,8% dari total penerimaan pajak.

Baca Juga: Pemungutan Pajak Si Penghasil Rempah Belum Optimal

“Pajak yang dibayarkan oleh perusahaan tetap menjadi sumber utama pendapatan pemerintah, terutama di negara-negara berkembang,” tulis OECD dalam laporan tersebut, seperti dikutip pada Rabu (16/1/2019).

Indonesia menduduki peringkat ke-17 dari 88 yurisdiksi yang memiliki porsi penerimaan pajak dari korporasi – dibandingkan total penerimaan pajak – paling besar. Peringkat pertama terbesar ditempati oleh Malaysia dengan persentase 41,1%.

Namun demikian, jika menggunakan rasio penerimaan pajak dari perusahaan terhadap produk domestik bruto (PDB), statistik bergeser. Secara umum, rata-rata rasio penerimaan pajak perusahaan terhadap PDB dari 88 negara itu adalah 2,7%. Angka itu naik pada 2016 menjadi sebesar 3,0%.

Baca Juga: Pemerintah Pertimbangkan Pajak Berbasis Jarak Tempuh

Pada 2016, rata-rata rasio penerimaan pajak korporasi terhadap PDB negara-negara OECD mencapai 2,9%. Pada periode yang sama, rasio yang dicatatkan oleh Indonesia justru lebih rendah, atau hanya mencapai 2,3%. Indonesia hanya menempati posisi 24 terbawah dari 88 yurisdiksi.

Performa rasio ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti perbedaan tarif pajak korporasi yang tercantum dalam undang-undang (UU) maupun persentase total perpajakan dalam keseluruhan PDB suatu negara (tax ratio). (kaw)

Baca Juga: DJP: Konsensus Pemajakan Ekonomi Digital Harus Sederhana

Pada 2016, rata-rata penerimaan pajak dari korporasi negara-negara OECD mencapai 9% dari total penerimaan pajak. Pada periode yang sama, masih dalam laporan tersebut, setoran pajak korporasi di Indonesia tercatat sebesar 19,8% dari total penerimaan pajak.

Baca Juga: Pemungutan Pajak Si Penghasil Rempah Belum Optimal

“Pajak yang dibayarkan oleh perusahaan tetap menjadi sumber utama pendapatan pemerintah, terutama di negara-negara berkembang,” tulis OECD dalam laporan tersebut, seperti dikutip pada Rabu (16/1/2019).

Indonesia menduduki peringkat ke-17 dari 88 yurisdiksi yang memiliki porsi penerimaan pajak dari korporasi – dibandingkan total penerimaan pajak – paling besar. Peringkat pertama terbesar ditempati oleh Malaysia dengan persentase 41,1%.

Namun demikian, jika menggunakan rasio penerimaan pajak dari perusahaan terhadap produk domestik bruto (PDB), statistik bergeser. Secara umum, rata-rata rasio penerimaan pajak perusahaan terhadap PDB dari 88 negara itu adalah 2,7%. Angka itu naik pada 2016 menjadi sebesar 3,0%.

Baca Juga: Pemerintah Pertimbangkan Pajak Berbasis Jarak Tempuh

Pada 2016, rata-rata rasio penerimaan pajak korporasi terhadap PDB negara-negara OECD mencapai 2,9%. Pada periode yang sama, rasio yang dicatatkan oleh Indonesia justru lebih rendah, atau hanya mencapai 2,3%. Indonesia hanya menempati posisi 24 terbawah dari 88 yurisdiksi.

Performa rasio ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti perbedaan tarif pajak korporasi yang tercantum dalam undang-undang (UU) maupun persentase total perpajakan dalam keseluruhan PDB suatu negara (tax ratio). (kaw)

Baca Juga: DJP: Konsensus Pemajakan Ekonomi Digital Harus Sederhana
Topik : OECD, pajak korporasi, WP badan, BEPS, tax ratio
artikel terkait
Kamis, 18 Juli 2019 | 17:55 WIB
EDUKASI PAJAK
Kamis, 18 Juli 2019 | 15:48 WIB
KEBIJAKAN MONETER
Kamis, 18 Juli 2019 | 15:24 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Kamis, 18 Juli 2019 | 14:34 WIB
REGULAR TAX DISCUSSION KAPj IAI
berita pilihan
Sabtu, 03 November 2018 | 13:40 WIB
WORLDWIDE TAX SYSTEM
Kamis, 22 November 2018 | 16:19 WIB
WORLD TRANSFER PRICING
Jum'at, 25 Agustus 2017 | 12:05 WIB
WORKSHOP PAJAK INTERNASIONAL
Selasa, 10 Oktober 2017 | 16:01 WIB
WORKSHOP PAJAK INTERNASIONAL
Selasa, 02 Agustus 2016 | 20:02 WIB
WIEF KE-12
Selasa, 11 April 2017 | 14:01 WIB
WAMENKEU:
Senin, 05 Juni 2017 | 13:52 WIB
VIETNAM
Rabu, 15 Agustus 2018 | 10:40 WIB
VAT REFUND
Kamis, 16 Agustus 2018 | 17:11 WIB
VAT REFUND
Jum'at, 27 Juli 2018 | 14:59 WIB
UU PNBP