Review
Kamis, 09 Februari 2023 | 17:41 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 08 Februari 2023 | 11:44 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 07 Februari 2023 | 08:00 WIB
MENDESAIN PAJAK NATURA DAN KENIKMATAN (5)
Kamis, 02 Februari 2023 | 17:05 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Kamis, 09 Februari 2023 | 18:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Kamis, 09 Februari 2023 | 13:45 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Selasa, 07 Februari 2023 | 10:00 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 06 Februari 2023 | 12:00 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 08 Februari 2023 | 10:00 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Rabu, 08 Februari 2023 | 09:05 WIB
KURS PAJAK 8 FEBRUARI 2023 - 14 FEBRUARI 2023
Rabu, 01 Februari 2023 | 10:00 WIB
KMK 6/2023
Rabu, 01 Februari 2023 | 09:31 WIB
KURS PAJAK 1 FEBRUARI - 7 FEBRUARI 2023
Reportase

OECD Minta Negara Ini Cabut Pengenaan Pajak Digital

A+
A-
2
A+
A-
2
OECD Minta Negara Ini Cabut Pengenaan Pajak Digital

Ilustrasi.

PARIS, DDTCNews - Organisation for Economic Co-operation (OECD) mendorong Pemerintah Kenya untuk menghentikan pemungutan pajak digital atau digital services tax (DST).

OECD menjelaskan ketentuan Pilar 1: Unified Approach mendorong pengenaan pajak digital secara unilateral untuk dihentikan. Namun, Pemerintah Kenya justru meningkatkan tarif pajak digital dari 1,5% menjadi 3%.

"Kenya sebaiknya mencabut kebijakan pengenaan pajak digital secara unilateral dan turut serta dalam konsensus saat pembahasan teknis Pilar 1 sudah selesai," sebut OECD dikutip dari bnnbloomberg.ca, dikutip pada Kamis (28/4/2022).

Baca Juga: Ada Opsen Pajak Kendaraan Bermotor, Bagaimana Ketentuan Pemungutannya?

Kenya merupakan salah satu dari 4 negara anggota Inclusive Framework yang tak menyetujui solusi 2 pilar yang telah disepakati oleh lebih dari 130 negara anggota Inclusive Framework.

Selain Kenya, negara-negara anggota Inclusive Framework yang tak menyetujui solusi 2 pilar yang ditawarkan oleh OECD adalah Pakistan, Sri Lanka, dan Nigeria.

Secara umum, keempat negara tersebut belum mau menyetujui solusi 2 pilar karena klausul-klausul dalam konsensus perpajakan yang diinisiasi OECD lantaran tidak memberikan manfaat yang optimal bagi negara-negara berkembang.

Baca Juga: Bupati Ingatkan WP, Lapor SPT Tahunan Harus Benar dan Jangan Telat

Kenya bahkan menyatakan tidak bersedia memenuhi persyaratan pencabutan DST sebagaimana yang tercantum pada Pilar 1. Komisioner Kenya Revenue Authority (KRA) Terra Saidimu sebelumnya mengatakan DST telah memberikan manfaat besar terhadap penerimaan pajak Kenya.

Saidimu mengeklaim DST berhasil mengoptimalkan penerimaan pajak dan telah menekan praktik penghindaran pajak oleh beberapa korporasi di Kenya.

"Kita harus benar-benar mengetahui apa yang bisa kita dapat [dari Pilar 1] sebelum kita melepaskan apa yang sudah kita miliki [DST]," ujar Saidimu pada Oktober tahun lalu. (rig)

Baca Juga: Tak Hanya ASN, TNI/Polri Sekarang Wajib Lapor Harta di SPT Tahunan

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : oecd, kenya, pajak digital, pajak, pajak internasional, OECD, konsensus pajak global

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 08 Februari 2023 | 19:00 WIB
PROVINSI JAWA BARAT

Mudahkan Pegawai Pabrik Bayar PKB, Pemprov Jabar Hadirkan Samsat Kawin

Rabu, 08 Februari 2023 | 18:58 WIB
SENGKETA PAJAK

Ini Data Jumlah Berkas Sengketa yang Masuk Pengadilan Pajak

Rabu, 08 Februari 2023 | 18:00 WIB
PROVINSI LAMPUNG

Siap-Siap! Pemutihan Pajak Kendaraan Bakal Digelar Mulai April 2023

Rabu, 08 Februari 2023 | 17:30 WIB
KP2KP SAMBAS

NPWP 15 Digit Tak Berlaku Mulai 2024, Ini Langkah-Langkah Validasi NIK

berita pilihan

Kamis, 09 Februari 2023 | 18:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu Eigen Losing?

Kamis, 09 Februari 2023 | 17:41 WIB
KONSULTASI PAJAK

Ada Opsen Pajak Kendaraan Bermotor, Bagaimana Ketentuan Pemungutannya?

Kamis, 09 Februari 2023 | 17:30 WIB
KABUPATEN LUWU UTARA

Bupati Ingatkan WP, Lapor SPT Tahunan Harus Benar dan Jangan Telat

Kamis, 09 Februari 2023 | 17:15 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA

Awal Tahun, Tingkat Inflasi Beras Menanjak ke 7,7%

Kamis, 09 Februari 2023 | 17:00 WIB
KEPATUHAN PAJAK

Tak Hanya ASN, TNI/Polri Sekarang Wajib Lapor Harta di SPT Tahunan

Kamis, 09 Februari 2023 | 16:09 WIB
PMK 61/2021

Hak dan Kewajiban Perpajakan WP Pemegang Izin Tambang, Simak Aturannya

Kamis, 09 Februari 2023 | 16:00 WIB
KEBIJAKAN CUKAI

Roadmap Industri Rokok Masih Digodok, Kemenkeu Fokus Soal Cukai

Kamis, 09 Februari 2023 | 15:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Hindari Sistem Down, WP Diimbau Lapor SPT Tahunan Sesegera Mungkin

Kamis, 09 Februari 2023 | 15:00 WIB
KP2KP MUKOMUKO

Pastikan Kebenaran Alamat WP, Petugas Pajak Adakan Pemeriksaan

Kamis, 09 Februari 2023 | 14:30 WIB
PMK 28/2008

Bawa Barang Pindahan dari Luar Negeri Bebas Bea Masuk, Simak Aturannya