PAJAK SEKTOR PERTAMBANGAN

Objek Pajak Penghasilan/PPh di Sektor Pertambangan, Apa Saja?

Redaksi DDTCNews | Jumat, 19 April 2024 | 14:30 WIB
Objek Pajak Penghasilan/PPh di Sektor Pertambangan, Apa Saja?

Sejumlah pekerja menyelesaikan pembangunan proyek Smelter Freeport di kawasan Java Integrated and Industrial Port Estate (JIIPE), Gresik, Jawa Timur, Kamis (2/2/2023). Pembangunan proyek tersebut kini mencapai 51,7 persen dan ditargerkan selesai pada akhir 2023. ANTARA FOTO/Rizal Hanafi/Zk/aww.

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah mengatur tentang ketentuan pajak penghasilan (PPh) bagi usaha di bidang pertambangan melalui Peraturan Pemerintah (PP) 15/2022. Beleid tersebut, salah satunya mengatur tentang objek pajak di bidang usaha pertambangan.

Pasal 4 ayat(1) PP 15/2022 menyebutkan bahwa yang menjadi objek pajak di bidang usaha pertambangan merupakan penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak di bidang usaha pertambangan, sehubungan dengan penghasilan dari usaha dan penghasilan dari luar usaha.

"Penghasilan dari usaha merupakan penghasilan yang diterima atau diperoleh dari penjualan/pengalihan hasil produksi," bunyi Pasal 4 ayat (1) PP 15/2022, dikutip pada Jumat (19/4/2024).

Baca Juga:
Apa Itu Formulir 1721-B1?

Selanjutnya, penghitungan penghasilan dari usaha harus menggunakan harga yang lebih tinggi, antara harga yang lebih rendah antara harga patokan batu bara atau indeks harga batu bara pada saat transaksi, dan harga sesungguhnya atau seharusnya yang diterima oleh penjual.

Sementara itu, perlakuan penghasilan dari luar usaha dilaksanakan sesuai dengan ketentuan di bidang pajak penghasilan.

Penghitungan Penghasilan Kena Pajak Bidang Pertambangan

Dalam beleid yang sama juga diatur penghitungan penghasilan kena pajak dalam usaha bidang pertambangan.

Baca Juga:
BKF Catat Nilai Transaksi Bursa Karbon Masih Minim, Apa Tantangannya?

Besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak sektor pertambangan ditentukan berdasarkan penghasilan bruto yang menjadi objek pajak, dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak penghasilan.

Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan mencakup biaya kegiatan penyelidikan umum, biaya kegiatan eksplorasi, biaya kegiatan studi kelayakan, biaya kegiatan operasi produksi, dan biaya kegiatan pascatambang.

Ketentuan ini berlaku bagi pemegang IUP, pemegang IUPK, pemegang IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak/perjanjian, pemegang PKP2B yang dalam kontraknya diatur ketentuan kewajiban PPh berdasarkan PKP2B dimaksud, serta pemegang PKP2B yang dalam kontraknya diatur ketentuan kewajiban PPh sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. (sap)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Rabu, 29 Mei 2024 | 18:01 WIB KAMUS PPH

Apa Itu Formulir 1721-B1?

Rabu, 29 Mei 2024 | 17:45 WIB PERDAGANGAN KARBON

BKF Catat Nilai Transaksi Bursa Karbon Masih Minim, Apa Tantangannya?

Rabu, 29 Mei 2024 | 15:00 WIB IBU KOTA NUSANTARA (IKN)

DJP Sebut UMKM Lebih Untung Buka Usaha di IKN, Ternyata Ini Alasannya

Rabu, 29 Mei 2024 | 13:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Bisakah Perpanjang Jangka Waktu Tarif PPh Final UMKM 0,5 Persen?

BERITA PILIHAN
Rabu, 29 Mei 2024 | 19:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

BKF Sebut Pencairan Dana JETP Berpotensi Terkendala, Ini Sebabnya

Rabu, 29 Mei 2024 | 18:01 WIB KAMUS PPH

Apa Itu Formulir 1721-B1?

Rabu, 29 Mei 2024 | 17:45 WIB PERDAGANGAN KARBON

BKF Catat Nilai Transaksi Bursa Karbon Masih Minim, Apa Tantangannya?

Rabu, 29 Mei 2024 | 17:00 WIB KEBIJAKAN PERDAGANGAN

Relaksasi Lartas, Pengusaha Tekstil Khawatir Gempuran Produk Impor

Rabu, 29 Mei 2024 | 16:32 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Coretax DJP, Potensi Pajak dari Tiap WP Bisa Diprediksi Lebih Akurat

Rabu, 29 Mei 2024 | 16:15 WIB PERTUMBUHAN EKONOMI

Kadin Siapkan Whitepaper untuk Dukung Pelaksanaan Visi Misi Prabowo

Rabu, 29 Mei 2024 | 15:00 WIB IBU KOTA NUSANTARA (IKN)

DJP Sebut UMKM Lebih Untung Buka Usaha di IKN, Ternyata Ini Alasannya