ARAB SAUDI

Negara Teluk Ini Mulai Lepas dari Ketergantungan Minyak

Muhamad Wildan | Sabtu, 07 November 2020 | 15:01 WIB
Negara Teluk Ini  Mulai Lepas dari Ketergantungan Minyak

Aktivitas di salah satu tambang minyak di Arab Saudi. (Foto: weforum.org)

RIYADH, DDTCNews - Pemerintah Arab Saudi mencatat penerimaan nonminyak per kuartal III/2020 mencapai SAR123 miliar atau setara dengan Rp475,4 triliun, tumbuh 63% dibandingkan dengan penerimaan nonminyak pada kuartal III/2019.

Berbanding terbalik, penerimaan dari minyak bumi tercatat mengalami kontraksi hingga -30% dibandingkan dengan kuartal yang sama tahun sebelumnya. Realisasi penerimaan dari minyak pada kuartal III/2020 tercatat sebesar SAR92,6 miliar.

Dominannya penerimaan nonminyak dibandingkan dengan penerimaan dari minyak dinilai sebagai imbas dari berjalannya diversifikasi ekonomi di Arab Saudi.

Baca Juga:
Bagikan Buku Baru, Darussalam Tegaskan Lagi Komitmen DDTC

"Hal ini merefleksikan semakin kuatnya stabilitas fiskal Arab Saudi pada masa yang akan datang," ujar Financial Adviser Team One Financial Consultants Abdullah Baeshen, seperti dikutip Selasa (3/11/2020).

Sebelum pandemi Covid-19 dan terutama sebelum dicanangkannya Saudi Vision 2030 oleh Arab Saudi, penerimaan Arab Saudi tercatat sangat bergantung pada minyak bumi. Kontribusi penerimaan minyak terhadap penerimaan secara keseluruhan tercatat sempat mencapai 90%.

Untuk diketahui, Saudi Vision 2030 adalah inisiatif Pemerintah Arab Saudi yang dicanangkan pada 2016 guna mengurangi ketergantungan Arab Saudi terhadap minyak.

Baca Juga:
Sengketa Nilai Pabean atas Bea Masuk Impor Ventilator

Inisiatif ini, seperti dilansir arabnews.com. juga mendorong diversifikasi perekonomian melalui pengembangan berbagai sektor perekonomian seperti kesehatan, pendidikan, infrastruktur, hingga pariwisata.

Meski demikian, perlu dicatat peningkatan penerimaan nonminyak Arab Saudi yang dikumpulkan pada kuartal III/2020 tidak terlepas dari peran kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) dari 5% menjadi 15% pada Juli 2020.

Di tengah tarif PPN yang meningkat, relaksasi pembatasan aktivitas ekonomi tercatat sudah mulai mendorong aktivitas konsumsi di Arab Saudi. Aktivitas belanja tercatat sudah mendekati level sebelum pandemi Covid-19.

Dalam waktu 3 bulan, tercatat peningkatan tarif PPN mampu meningkatkan penerimaan negara hingga SAR14 miliar. Dengan demikian, penerimaan PPN dalam setahun penuh diekspektasikan mencapai SAR28 miliar dan akan meningkat menjadi SAR88 miliar pada 2021. (Bsi)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

08 November 2020 | 00:13 WIB

Semoga keberhasilan Kerajaan Arab Saudi ini juga dapat dicontoh Indonesia untuk mengurangi ketergantungannya dengan SDA yg tidak dapat diperbaharui dengan meningkatkan pemasukan negara dari sektor-sektor lain seperti jasa dan industri.

08 November 2020 | 00:13 WIB

Semoga keberhasilan Kerajaan Arab Saudi ini juga dapat dicontoh Indonesia untuk mengurangi ketergantungannya dengan SDA yg tidak dapat diperbaharui dengan meningkatkan pemasukan negara dari sektor-sektor lain seperti jasa dan industri.

07 November 2020 | 23:45 WIB

Dominannya penerimaan nonminyak dibandingkan dengan penerimaan dari minyak merupakan diversifikasi ekonomi di Arab Saudi yang bisa dicontoh. Mulai melepas diri dari ketergantungan yang suatu saat bisa habis, Arab saudi berpikir cerdas melihat masa depan. Peningkatan penerimaan nonminyak tidak terlepas dari peran kenaikan tarif PPN. Bahkan dalam waktu 3 bulan, tercatat peningkatan tarif PPN mampu meningkatkan penerimaan negara hingga SAR14 miliar. Hal ini bisa menjadi contoh bagi negara lain untuk melakukan pengembangan maupun diversifikasi agar stabilitas fiskal negara semakin kuat.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 17 Mei 2024 | 20:35 WIB HUT KE-17 DDTC

Bagikan Buku Baru, Darussalam Tegaskan Lagi Komitmen DDTC

Jumat, 17 Mei 2024 | 19:45 WIB RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa Nilai Pabean atas Bea Masuk Impor Ventilator

Jumat, 17 Mei 2024 | 19:45 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Beralih Pakai Tarif PPN Umum, PKP BHPT Harus Beri Tahu KPP Dahulu

BERITA PILIHAN
Jumat, 17 Mei 2024 | 20:35 WIB HUT KE-17 DDTC

Bagikan Buku Baru, Darussalam Tegaskan Lagi Komitmen DDTC

Jumat, 17 Mei 2024 | 19:51 WIB UNIVERSITAS SEBELAS MARET (UNS)

KAFEB UNS, Wadah Alumni Berkontribusi untuk Kampus dan Indonesia

Jumat, 17 Mei 2024 | 19:45 WIB RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa Nilai Pabean atas Bea Masuk Impor Ventilator

Jumat, 17 Mei 2024 | 19:45 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Beralih Pakai Tarif PPN Umum, PKP BHPT Harus Beri Tahu KPP Dahulu

Jumat, 17 Mei 2024 | 17:30 WIB SEJARAH PAJAK INDONESIA

Mengenal Pajak Usaha yang Dikenakan ke Pedagang di Era Mataram Kuno

Jumat, 17 Mei 2024 | 17:00 WIB KAMUS CUKAI

Apa Itu Dokumen CK-1 dalam Konteks Percukaian?

Jumat, 17 Mei 2024 | 16:30 WIB PENERIMAAN PAJAK

Setoran Pajak Kripto Tembus Rp689 Miliar dalam 2 Tahun Terakhir