Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Negara Ini Tinjau Ulang Kebijakan Tax Holiday

0
0
Suasana pedesaan di Ethiopia

ADDIS ABABA, DDTCNews – Kementerian Keuangan dan Kerjasama Ekonomi (MoFEC) Ethiopia menggandeng bank dunia (World Bank) untuk melakukan sebuah survei yang bertujuan untuk menilai efektivitas kebijakan tax holiday yang diterapkan di negara tersebut.

Menteri MoFEC Abraham Tekeste mengatakan bahwa survei tersebut dilakukan menyusul adanya rencana reformasi pajak yang sedang diusulkan dalam anggaran tahun fiskal berikutnya. Sebuah komite dibentuk yang terdiri dari MoFEC, World Bank, dan Otoritas Pendapatan & Bea Cukai Ethiopia (ERCA) untuk melakukan survei tersebut.

“Kami melakukan penelitian untuk menganalisis mengapa penerimaan pajak tidak tumbuh sejalan dengan pertumbuhan ekonomi negara. Tidak hanya itu, target rasio pajak sebesar 17% dalam tiga tahun ke depan juga menjadi alasan pentingnya survei dilakukan,” ungkapnya, Senin (3/7).

Baca Juga: Agenda Pajak Internasional Alami Kemajuan Signifikan, Lalu Apa?

Meskipun pemerintah Ethiopia telah merencanakan untuk menaikkan porsi pajak ke PDB setiap tahun sebesar 1%, namun tahun lalu turun menjadi 12,4% dari 13,3% pada 2014-2015.

Selain itu, MoFEC telah mengusulkan revisi anggaran untuk menaikkan porsi penerimaan pajak menjadi ETB196,4 miliar pada tahun anggaran 2017-2018 dari yang ditetapkan sebelumnya sebesar ETB170 miliar.

Survei tersebut akan menilai ketentuan undang-undang, peraturan, atau praktik pajak yang dinilai dapat mengurangi pendapatan pajak. Ini termasuk insentif pajak khusus yang datang dalam bentuk pengecualian (tax exemption) dan tax holiday.

Baca Juga: Penghasilan Individu Negara Ini Dikelompokkan & Dihitung Terpisah

Survei akan dilakukan setelah pemerintah Ethiopia menyatakan menolak untuk mempertimbangkan rekomendasi dari International Monetary Fund (IMF) sembilan bulan yang lalu untuk meninjau tax holiday yang diberikan kepada investor lokal maupun asing.

IMF, seperti dilansir dalam allafrica.com, mengatakan bahwa rasio pajak terhadap PDB yang rendah, pemberian insentif pajak dalam bentuk tax holiday merupakan tantangan utama bagi sistem administrasi perpajakan di negara Ethiopia.

“Ketika pemerintah memberikan preferensi pajak kepada kelompok tertentu, hal itu akan meningkatkan beban para pembayar pajak lainny. Jadi, pemberian insentif pajak harus dievaluasi untuk efektivitas biaya,” kata IMF. (Gfa/Amu)

Baca Juga: KAPj IAI Gelar Konferensi Pajak Internasional 2019, Berminat?

“Kami melakukan penelitian untuk menganalisis mengapa penerimaan pajak tidak tumbuh sejalan dengan pertumbuhan ekonomi negara. Tidak hanya itu, target rasio pajak sebesar 17% dalam tiga tahun ke depan juga menjadi alasan pentingnya survei dilakukan,” ungkapnya, Senin (3/7).

Baca Juga: Agenda Pajak Internasional Alami Kemajuan Signifikan, Lalu Apa?

Meskipun pemerintah Ethiopia telah merencanakan untuk menaikkan porsi pajak ke PDB setiap tahun sebesar 1%, namun tahun lalu turun menjadi 12,4% dari 13,3% pada 2014-2015.

Selain itu, MoFEC telah mengusulkan revisi anggaran untuk menaikkan porsi penerimaan pajak menjadi ETB196,4 miliar pada tahun anggaran 2017-2018 dari yang ditetapkan sebelumnya sebesar ETB170 miliar.

Survei tersebut akan menilai ketentuan undang-undang, peraturan, atau praktik pajak yang dinilai dapat mengurangi pendapatan pajak. Ini termasuk insentif pajak khusus yang datang dalam bentuk pengecualian (tax exemption) dan tax holiday.

Baca Juga: Penghasilan Individu Negara Ini Dikelompokkan & Dihitung Terpisah

Survei akan dilakukan setelah pemerintah Ethiopia menyatakan menolak untuk mempertimbangkan rekomendasi dari International Monetary Fund (IMF) sembilan bulan yang lalu untuk meninjau tax holiday yang diberikan kepada investor lokal maupun asing.

IMF, seperti dilansir dalam allafrica.com, mengatakan bahwa rasio pajak terhadap PDB yang rendah, pemberian insentif pajak dalam bentuk tax holiday merupakan tantangan utama bagi sistem administrasi perpajakan di negara Ethiopia.

“Ketika pemerintah memberikan preferensi pajak kepada kelompok tertentu, hal itu akan meningkatkan beban para pembayar pajak lainny. Jadi, pemberian insentif pajak harus dievaluasi untuk efektivitas biaya,” kata IMF. (Gfa/Amu)

Baca Juga: KAPj IAI Gelar Konferensi Pajak Internasional 2019, Berminat?
Topik : pajak internasional, tax holidasy, ethiopia
Komentar
Dapatkan hadiah berupa smartphone yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Sabtu, 14 September 2019 | 15:45 WIB
ZONE EURO EROPA
Selasa, 23 April 2019 | 11:16 WIB
ZIMBABWE
Senin, 12 September 2016 | 17:01 WIB
ZIMBABWE
Kamis, 31 Agustus 2017 | 08:54 WIB
ZIMBABWE
berita pilihan
Sabtu, 19 Oktober 2019 | 16:33 WIB
EKONOMI GLOBAL
Jum'at, 18 Oktober 2019 | 15:59 WIB
KEJAHATAN PAJAK
Jum'at, 18 Oktober 2019 | 12:09 WIB
THAILAND
Jum'at, 18 Oktober 2019 | 11:32 WIB
JERMAN
Kamis, 17 Oktober 2019 | 15:24 WIB
SINGAPURA
Kamis, 17 Oktober 2019 | 14:33 WIB
MALAYSIA
Kamis, 17 Oktober 2019 | 11:35 WIB
JERMAN
Kamis, 17 Oktober 2019 | 10:48 WIB
AMERIKA SERIKAT