Review
Selasa, 26 Mei 2020 | 14:16 WIB
Seri Tax Control Framework (8)
Selasa, 26 Mei 2020 | 10:01 WIB
OPINI PAJAK
Senin, 25 Mei 2020 | 09:30 WIB
KONSULTASI PAJAK
Minggu, 24 Mei 2020 | 14:42 WIB
LAPORAN DDTC DARI VIENNA
Fokus
Data & alat
Minggu, 24 Mei 2020 | 12:00 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Jum'at, 22 Mei 2020 | 10:08 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Rabu, 20 Mei 2020 | 09:59 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Rabu, 20 Mei 2020 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 20 MEI-2 JUNI 2020
Reportase

Negara Ini Tinjau Ulang Kebijakan Tax Holiday

A+
A-
0
A+
A-
0
Negara Ini Tinjau Ulang Kebijakan Tax Holiday
Suasana pedesaan di Ethiopia

ADDIS ABABA, DDTCNews – Kementerian Keuangan dan Kerjasama Ekonomi (MoFEC) Ethiopia menggandeng bank dunia (World Bank) untuk melakukan sebuah survei yang bertujuan untuk menilai efektivitas kebijakan tax holiday yang diterapkan di negara tersebut.

Menteri MoFEC Abraham Tekeste mengatakan bahwa survei tersebut dilakukan menyusul adanya rencana reformasi pajak yang sedang diusulkan dalam anggaran tahun fiskal berikutnya. Sebuah komite dibentuk yang terdiri dari MoFEC, World Bank, dan Otoritas Pendapatan & Bea Cukai Ethiopia (ERCA) untuk melakukan survei tersebut.

“Kami melakukan penelitian untuk menganalisis mengapa penerimaan pajak tidak tumbuh sejalan dengan pertumbuhan ekonomi negara. Tidak hanya itu, target rasio pajak sebesar 17% dalam tiga tahun ke depan juga menjadi alasan pentingnya survei dilakukan,” ungkapnya, Senin (3/7).

Baca Juga: Pemerintah Bakal Perkenalkan Beberapa Pajak Baru Tahun Depan

Meskipun pemerintah Ethiopia telah merencanakan untuk menaikkan porsi pajak ke PDB setiap tahun sebesar 1%, namun tahun lalu turun menjadi 12,4% dari 13,3% pada 2014-2015.

Selain itu, MoFEC telah mengusulkan revisi anggaran untuk menaikkan porsi penerimaan pajak menjadi ETB196,4 miliar pada tahun anggaran 2017-2018 dari yang ditetapkan sebelumnya sebesar ETB170 miliar.

Survei tersebut akan menilai ketentuan undang-undang, peraturan, atau praktik pajak yang dinilai dapat mengurangi pendapatan pajak. Ini termasuk insentif pajak khusus yang datang dalam bentuk pengecualian (tax exemption) dan tax holiday.

Baca Juga: Capai Kesepakatan, Raksasa Ritel Ini Bayar Pajak Rp5,2 Triliun

Survei akan dilakukan setelah pemerintah Ethiopia menyatakan menolak untuk mempertimbangkan rekomendasi dari International Monetary Fund (IMF) sembilan bulan yang lalu untuk meninjau tax holiday yang diberikan kepada investor lokal maupun asing.

IMF, seperti dilansir dalam allafrica.com, mengatakan bahwa rasio pajak terhadap PDB yang rendah, pemberian insentif pajak dalam bentuk tax holiday merupakan tantangan utama bagi sistem administrasi perpajakan di negara Ethiopia.

“Ketika pemerintah memberikan preferensi pajak kepada kelompok tertentu, hal itu akan meningkatkan beban para pembayar pajak lainny. Jadi, pemberian insentif pajak harus dievaluasi untuk efektivitas biaya,” kata IMF. (Gfa/Amu)

Baca Juga: Pemerintah Janjikan Diskon 30% PPh Badan Bagi Perusahaan Kecil
Topik : pajak internasional, tax holidasy, ethiopia
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Kamis, 26 Maret 2020 | 17:40 WIB
PAJAK INTERNASIONAL
Senin, 23 Maret 2020 | 17:13 WIB
PAJAK INTERNASIONAL
Jum'at, 21 Februari 2020 | 14:11 WIB
PERTEMUAN G20
Kamis, 26 Desember 2019 | 15:01 WIB
DIRECTOR OF WU GLOBAL TAX POLICY CENTER PROF. JEFFREY OWENS:
berita pilihan
Selasa, 26 Mei 2020 | 19:30 WIB
AUDIT BPK
Selasa, 26 Mei 2020 | 18:53 WIB
AUDIT
Selasa, 26 Mei 2020 | 18:06 WIB
CUKAI EMISI KARBON
Selasa, 26 Mei 2020 | 17:17 WIB
EFEK VIRUS CORONA
Selasa, 26 Mei 2020 | 17:11 WIB
EFEK VIRUS CORONA
Selasa, 26 Mei 2020 | 16:41 WIB
KOTA SUKABUMI
Selasa, 26 Mei 2020 | 16:27 WIB
KABUPATEN BULUNGAN
Selasa, 26 Mei 2020 | 16:14 WIB
FILIPINA
Selasa, 26 Mei 2020 | 16:01 WIB
EKONOMI DIGITAL
Selasa, 26 Mei 2020 | 16:00 WIB
KONSULTASI