Ilustrasi.
HANOI, DDTCNews – Seiring dengan disahkannya alokasi anggaran pemulihan ekonomi senilai VND350 triliun atau setara dengan Rp220,77 triliun, Pemerintah Vietnam berencana memangkas tarif PPN sebesar 2% pada tahun ini.
Menteri Keuangan Ho Duc Phoc menuturkan pemangkasan tarif PPN bertujuan untuk mendorong pertumbuhan di seluruh sektor bisnis. Jika tidak ada aral melintang, penurunan tarif PPN dari 10% menjadi 8% akan berlalu mulai Februari 2022.
“Pemerintah lebih memilih menurunkan tarif PPN daripada pengurangan pajak penghasilan karena pemotongan PPN akan membantu semua bisnis, bukan hanya mereka yang melaporkan keuntungan,”, katanya, Rabu (19/1/2022).
Seperti dilansir en.vietnamplus.vn, Phoc menjelaskan keringanan pajak untuk sektor usaha mencapai VND49,4 triliun atau Rp31,16 triliun. Angka ini hampir mencapai 3 kali lipat pemotongan pajak yang diterima sektor usaha sepanjang tahun 2021.
Mayoritas perusahaan memenuhi syarat untuk memperoleh pemotongan PPN. Namun, pengecualian diberikan untuk sektor telekomunikasi, perbankan dan keuangan, properti, pertambangan dan metalurgi, serta kilang dan petrokimia.
Phoc menambahkan pemerintah hanya dapat memangkas PPN sebesar 2% saja lantaran pemangkasan PPN yang lebih besar dapat menyebabkan anggaran pemerintah mendapat tekanan besar. Terlebih, pemerintah masih harus menyeimbangkan anggarannya.
Di lain pihak, para ekonom dan korporasi menyuarakan keprihatinan mereka atas pemangkasan PPN. Menurut mereka, penurunan PPN sebesar 2% tidak dapat berdampak pada peningkatan konsumsi dan kegiatan bisnis pada tahun 2022.
Terdapat juga keluhan atas tanggal pemberlakuan potongan PPN. Menurut mereka, pemotongan PPN seharusnya diberlakukan sebelum tahun baru imlek 2022. Ini dikarenakan jumlah konsumsi sedang meningkat untuk menyambut hari raya tersebut. (vallen/rig)