Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Mulai 13 Juni, BBNKB di Jabar Gratis

A+
A-
0
A+
A-
0

BANDUNG, DDTCNews — Pemprov Jawa Barat (Jabar) membebaskan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) bagi wajib pajak yang memutasikan kendaraannya ke Provinsi Jabar. Pembebasan meliputi pokok BBNKB dan sanksi administrasi berupa denda BBNKB.

Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jabar Dadang Suharto mengatakan kebijakan ini diberlakukan mulai 13 Juni 2016 sampai dengan 30 Desember 2016. Tujuannya untuk menjaring pemilik kendaraan dari luar Jabar agar mau melakukan mutasi ke Jabar.

“Saat ini banyak kendaraan yang setiap hari beroperasional di wilayah Jabar, namun terdaftar di provinsi lain,” tutur Dadang, Rabu (15/6). "Kebijakan ini juga untuk meringankan beban masyarakat dan menciptakan ketertiban administrasi kendaraan bermotor."

Baca Juga: Optimalisasi PAD, 4 Pokja Dibentuk

Lebih jauh, kebijakan ini nantinya akan meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) yang bersumber dari pajak kendaraan bermotor (PKB). Hingga Juni 2016, jumlah kendaraan bermotor yang terdaftar di Jabar mencapai 15,2 juta unit.

Kebijakan ini tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 973/400-Dispenda/2016 tentang Pemberian Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Luar Provinsi. Kebijakan ditujukan bagi siapa saja yang termasuk subjek BBNKB, yaitu orang pribadi dan badan yang menerima penyerahan kendaraan bermotor.

BBNKB, seperti dikutip pojokbandung.com, dipungut atas penyerahan kepemilikan kendaraan bermotor. Penyerahan ini bisa akibat dari jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.

Baca Juga: Pemkot Depok Bakal Rombak Aturan Pajak Daerah

Beberapa dokumen yang menjadi syarat pengajuan permohonan mutasi orang pribadi adalah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), kwitansi jual beli, dan KTP. Selain itu, pada saat pengajuannya, kendaraan juga akan melalui pengecekan fisik. (Amu)

“Saat ini banyak kendaraan yang setiap hari beroperasional di wilayah Jabar, namun terdaftar di provinsi lain,” tutur Dadang, Rabu (15/6). "Kebijakan ini juga untuk meringankan beban masyarakat dan menciptakan ketertiban administrasi kendaraan bermotor."

Baca Juga: Optimalisasi PAD, 4 Pokja Dibentuk

Lebih jauh, kebijakan ini nantinya akan meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) yang bersumber dari pajak kendaraan bermotor (PKB). Hingga Juni 2016, jumlah kendaraan bermotor yang terdaftar di Jabar mencapai 15,2 juta unit.

Kebijakan ini tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 973/400-Dispenda/2016 tentang Pemberian Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Luar Provinsi. Kebijakan ditujukan bagi siapa saja yang termasuk subjek BBNKB, yaitu orang pribadi dan badan yang menerima penyerahan kendaraan bermotor.

BBNKB, seperti dikutip pojokbandung.com, dipungut atas penyerahan kepemilikan kendaraan bermotor. Penyerahan ini bisa akibat dari jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.

Baca Juga: Pemkot Depok Bakal Rombak Aturan Pajak Daerah

Beberapa dokumen yang menjadi syarat pengajuan permohonan mutasi orang pribadi adalah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), kwitansi jual beli, dan KTP. Selain itu, pada saat pengajuannya, kendaraan juga akan melalui pengecekan fisik. (Amu)

Topik : berita pajak daerah, pajak daerah, bea balik nama, BBNKB, jawa barat
Komentar
Dapatkan hadiah berupa smartphone yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Kamis, 11 Oktober 2018 | 14:20 WIB
KOTA SOLO
Senin, 22 Oktober 2018 | 12:01 WIB
PROVINSI BANGKA BELITUNG
Jum'at, 04 Oktober 2019 | 20:03 WIB
KOTA MAKASSAR
Senin, 30 Juli 2018 | 16:22 WIB
KABUPATEN CILACAP
berita pilihan
Kamis, 11 Oktober 2018 | 14:20 WIB
KOTA SOLO
Senin, 22 Oktober 2018 | 12:01 WIB
PROVINSI BANGKA BELITUNG
Jum'at, 04 Oktober 2019 | 20:03 WIB
KOTA MAKASSAR
Senin, 30 Juli 2018 | 16:22 WIB
KABUPATEN CILACAP
Senin, 25 September 2017 | 11:15 WIB
KABUPATEN BERAU
Kamis, 05 September 2019 | 18:33 WIB
DKI JAKARTA
Jum'at, 14 September 2018 | 12:58 WIB
KABUPATEN CILACAP
Rabu, 09 Agustus 2017 | 13:33 WIB
KABUPATEN BEKASI
Jum'at, 15 Desember 2017 | 10:17 WIB
KABUPATEN BENGKALIS
Rabu, 24 Oktober 2018 | 13:50 WIB
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG