BERITA TERKINI
Mahkamah Konstitusi. (foto: Antara)
JAKARTA, DDTCNews - Mahkamah Konstitusi mengundur jadwal pelaksanaan sidang pemeriksaan pendahuluan atas permohonan pengujian formil UU No. 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).
Mahkamah Konstitusi (MK) menyebutkan persidangan yang awalnya akan diselenggarakan pada pekan depan diputuskan untuk diundur dan digelar pada 21 Februari 2022.
"Semula dijadwalkan pada Selasa, 15 Februari 2022 Pukul 13.30 WIB," sebut MK dalam laman resminya, dikutip pada Minggu (13/2/2022).
Untuk diketahui, permohonan pengujian formil dengan nomor perkara 14/PUU-XX/2022 diajukan pemohon bernama Priyanto sejak 21 Januari 2022. Pemohon memandang metode omnibus yang digunakan dalam menyusun UU HPP tidak dikenal pada UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (PPP).
"Teknis omnibus law sama sekali tidak dikenal dalam UU PPP sehingga penyusunan UU HPP yang menggunakan metode omnibus law jelas-jelas melanggar UU PPP yang berarti bertentangan dengan UUD 1945," tulis pemohon dalam permohonannya.
Pemohon memandang MK sudah mengeluarkan kaidah hukum mengenai metode omnibus pada Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020. Pada putusan tersebut, metode omnibus belum diadopsi dalam UU PPP sehingga tidak dapat digunakan dalam pembentukan undang-undang.
Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 adalah putusan yang menyatakan UU 11/2020 tentang Cipta Kerja cacat formil dan inkonstitusional bersyarat.
Sebelumnya, pemerintah dan DPR selaku pembentuk UU diminta untuk melakukan perbaikan atas pembentukan UU Cipta Kerja dalam waktu 2 tahun sejak Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 diucapkan.
Bila perbaikan atas pembentukan UU Cipta Kerja tak kunjung dilakukan sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan oleh MK, UU Cipta Kerja menjadi inkonstitusional secara permanen. (rig)
