Berita
Minggu, 16 Januari 2022 | 16:00 WIB
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
Minggu, 16 Januari 2022 | 15:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Minggu, 16 Januari 2022 | 14:45 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA
Minggu, 16 Januari 2022 | 14:00 WIB
KOTA KUPANG
Fokus
Literasi
Jum'at, 14 Januari 2022 | 21:24 WIB
PROFIL PAJAK KOTA PADANG
Jum'at, 14 Januari 2022 | 20:45 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 14 Januari 2022 | 20:36 WIB
KAMUS KEBIJAKAN FISKAL
Kamis, 13 Januari 2022 | 16:37 WIB
TAX ALLOWANCE (3)
Data & Alat
Rabu, 12 Januari 2022 | 09:01 WIB
KURS PAJAK 12 JANUARI - 18 JANUARI 2022
Rabu, 05 Januari 2022 | 08:15 WIB
KURS PAJAK 5 JANUARI - 11 JANUARI 2022
Senin, 03 Januari 2022 | 10:45 WIB
KMK 70/2021
Rabu, 29 Desember 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 29 DESEMBER 2021 - 4 JANUARI 2022
Reportase
Perpajakan.id

MK Tolak Uji Materi UU Pengadilan Pajak

A+
A-
9
A+
A-
9
MK Tolak Uji Materi UU Pengadilan Pajak

Ilustrasi. Suasana sidang di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (25/11/2021). ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/wsj.

JAKARTA, DDTCNews - Mahkamah Konstitusi menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya atas uji materiel UU 14/2002 tentang Pengadilan Pajak.

Merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 51/PUU-XIX/2021, pengujian atas Pasal 42 ayat (3) UU Pengadilan Pajak yang diajukan PT Sainath Realindo dipandang tidak beralasan menurut hukum.

"Mahkamah menilai tidak terdapat persoalan konstitusionalitas norma mengenai penegakan hukum dan keadilan serta kepastian hukum sebagaimana termaktub dalam ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 terhadap Pasal 42 ayat (3) UU 14/2002," sebut MK, dikutip pada Senin (29/11/2021).

Baca Juga: Kebutuhan Stimulus Penanganan Covid-19 Diprediksi Hanya Setengah Tahun

MK menjelaskan dalil permohonan para pemohon tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut dan tidak relevan sehingga harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

Pemohon dipandang belum memberikan penjelasan mengenai kriteria kesamaan dan perbedaan antara gugatan yang sudah dicabut dengan gugatan yang tidak dapat diajukan kembali serta kaitannya dengan implementasi asas nebis in idem.

Sementara itu, pemohon merasa hak konstitusionalnya dirugikan akibat Pasal 42 ayat (3) UU Pengadilan Pajak. Pasal tersebut menyebutkan gugatan yang telah dicabut melalui penetapan atau putusan tidak dapat diajukan kembali.

Baca Juga: Tak Hanya Indonesia, Turki Juga Adakan PPS pada Tahun Ini

Pemohon sempat mengajukan gugatan ke pengadilan pajak tentang permohonan penghapusan dua sanksi administrasi pada STP. Namun, pemohon memutuskan untuk mencabut gugatannya lantaran gugatan tersebut berpotensi tidak dapat diterima.

Kemudian, pemohon kembali mengajukan gugatan ke pengadilan pajak atas dua STP yang sama tetap dengan dasar gugatan dan petitum yang berbeda.

Majelis hakim pengadilan pajak pun memberikan amar putusan menolak gugatan atas dua STP karena berdasarkan Pasal 42 ayat (3) gugatan yang telah dicabut tidak dapat diajukan kembali.

Baca Juga: Implementasi Pajak Minimum Global, Pemerintah Minta Masukan Publik

Menurut pihak pemohon, penerapan dari Pasal 42 ayat (3) UU Pengadilan Pajak itu tidak memberikan kepastian hukum. Norma pasal tersebut juga tidak memberikan kejelasan mengenai kriteria gugatan yang dapat dianggap pernah diajukan dan tidak dapat diajukan kembali. (rig)

Topik : mahkamah konstitusi, uji materiel, uu pengadilan pajak, DPR, nasional

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 12 Januari 2022 | 11:30 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA

Target Pertumbuhan Ekonomi 2022 5,2%, Tergantung Penanganan Covid-19

Selasa, 11 Januari 2022 | 17:00 WIB
KEPATUHAN PAJAK

Simak! WP Orang Pribadi dengan Kriteria Ini Tidak Wajib Lapor SPT

berita pilihan

Minggu, 16 Januari 2022 | 16:00 WIB
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Potensi Pajak Besar, 20 Pemilik Mobil Mewah Diminta Mutasi Pelat Nomor

Minggu, 16 Januari 2022 | 15:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Belum Ada Mekanisme Pemotongan, Pajak Cryptocurrency Disetor Sendiri

Minggu, 16 Januari 2022 | 14:45 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Ungkap Tanah dan Kendaraan di Kebijakan I PPS? Ini Nilai yang Dipakai

Minggu, 16 Januari 2022 | 14:00 WIB
KOTA KUPANG

Pemkot Ini Bersiap Kenakan Pajak Air Tanah

Minggu, 16 Januari 2022 | 13:00 WIB
PROGRAM PEMULIHAN EKONOMI

Kebutuhan Stimulus Penanganan Covid-19 Diprediksi Hanya Setengah Tahun

Minggu, 16 Januari 2022 | 12:00 WIB
TURKI

Tak Hanya Indonesia, Turki Juga Adakan PPS pada Tahun Ini

Minggu, 16 Januari 2022 | 11:30 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Wajib Pajak Alami Kendala Buat Kode Billing untuk PPS, Ini Saran DJP

Minggu, 16 Januari 2022 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Jenis-Jenis Formulir SPT Tahunan

Minggu, 16 Januari 2022 | 10:30 WIB
INGGRIS

Implementasi Pajak Minimum Global, Pemerintah Minta Masukan Publik

Minggu, 16 Januari 2022 | 10:00 WIB
AGENDA PAJAK

Universitas Bunda Mulia Gelar Webinar Pajak, Bahas UU HPP