Review
Kamis, 02 Desember 2021 | 14:57 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 01 Desember 2021 | 12:38 WIB
TAJUK PAJAK
Selasa, 30 November 2021 | 08:13 WIB
LAPORAN DDTC DARI VIENNA
Minggu, 28 November 2021 | 10:07 WIB
Kepala KPP Pratama Gianyar Moch. Luqman Hakim
Fokus
Data & Alat
Rabu, 01 Desember 2021 | 08:17 WIB
KURS PAJAK 1 DESEMBER - 7 DESEMBER 2021
Rabu, 24 November 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 24 NOVEMBER - 30 NOVEMBER 2021
Rabu, 17 November 2021 | 08:51 WIB
KURS PAJAK 17 NOVEMBER - 23 NOVEMBER 2021
Rabu, 10 November 2021 | 07:33 WIB
KURS PAJAK 10-16 NOVEMBER 2021
Komunitas
Selasa, 30 November 2021 | 11:40 WIB
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
Minggu, 28 November 2021 | 19:45 WIB
UNIVERSITAS INDONESIA
Jum'at, 26 November 2021 | 16:17 WIB
AGENDA PAJAK - DDTC ACADEMY
Jum'at, 26 November 2021 | 16:13 WIB
UNIVERSITAS PARAHYANGAN
Reportase
Perpajakan.id

Mitigasi Risiko Pengembangan Core Tax, DJP Siapkan 7 Langkah Ini

A+
A-
0
A+
A-
0
Mitigasi Risiko Pengembangan Core Tax, DJP Siapkan 7 Langkah Ini

Gedung Ditjen Pajak.

JAKARTA, DDTCNews - Ditjen Pajak (DJP) menyiapkan sejumlah langkah antisipasi atas risiko-risiko yang berpotensi timbul dari proyek pembaruan sistem inti administrasi perpajakan atau core tax system.

Tim Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP) DJP menyatakan terdapat tujuh proses bisnis yang akan dilakukan otoritas pajak untuk memitigasi risiko yang timbul dari proyek pengadaan dengan skema tahun jamak tersebut.

"Pertama, melakukan probity audit oleh Itjen (Inspektorat Jenderal) Kementerian Keuangan," tulis tim PSIAP DJP dalam laporannya, dikutip pada Senin (4/9/2021).

Baca Juga: PLN Usul Insentif Pajak Mobil Listrik Ditambah, Ini Respons Kemenkeu

Probity audit adalah upaya memperkuat pengendalian internal dan manajemen risiko atas pengadaan barang atau jasa. Kedua, membentuk tim pengkaji agen pengadaan. Tim ini terdiri dari beberapa unit eselon I di Kemenkeu.

Ketiga, otoritas pajak akan menggunakan penasihat internasional seperti dari World Bank, IMF, Prospera, JICA, GIZ dan AFD. Keempat, melibatkan konsultan hukum dalam penyusunan kontrak pembaruan core tax system.

Kelima, melakukan kerja sama dengan Kejaksaan Agung RI. Salah satu yang pernah dilakukan adalah dengan tim pengawalan dan pengamanan pemerintah dan pusat (TP4P) pada tahap menentukan agen pengadaan core tax system.

Baca Juga: Pajak Atas Natura Tak Dikenakan ke Pegawai Level Menengah-Bawah

Keenam, melibatkan tenaga ahli Menkeu untuk membantu tugas menteri sebagai pengguna anggaran. Ketujuh, tim PSIAP akan mengekspos secara berkala kepada BPK, KPK, BPKP, Kejagung RI, BPPT, BSSN, LKPP dan KSP.

Seperti diketahui, pembaruan core tax system terbagi dalam 4 paket yaitu pengadaan agen pengadaan yang diperkirakan menelan Rp37,8 miliar. Lalu, pengadaan system integrator sistem inti administrasi perpajakan sekitar Rp1,86 triliun.

Selanjutnya, pengadaan jasa konsultasi owner's agent - project management and quality assurance sekitar Rp125,7 miliar. Kemudian, pengadaan jasa konsultasi owner's agent – change management sekitar Rp23,4 miliar.

Baca Juga: Kewajiban Perpajakan Pedagang Online Sama dengan UMKM? Ini Kata DJP

Tahun depan, pemerintah menambah alokasi anggaran untuk pengembangan core tax system sejumlah Rp328,37 miliar. Menurut Kemenkeu, tambahan pagu akan digunakan untuk pengembangan sistem digital dalam proses bisnis pelayanan berbasis elektronik. (rig)

Topik : core tax, Ditjen Pajak, administrasi pajak, sistem pajak, digitalisasi, nasional

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 02 Desember 2021 | 16:18 WIB
HARI ANTIKORUPSI SEDUNIA

Ini 7 Program DJP dalam Memperkuat Integritas Pegawai Pajak

Kamis, 02 Desember 2021 | 15:46 WIB
UU HPP

Keberatan dan Banding Tahun Pajak Ini Harus Dicabut Saat Ikut PPS

Kamis, 02 Desember 2021 | 15:30 WIB
LAPORAN ASIAN DEVELOPMENT BANK

Maksimalkan Penerimaan Pajak, Sektor Usaha Informal Perlu Diatasi

Kamis, 02 Desember 2021 | 14:00 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Hingga Oktober 2021, Pertumbuhan Nilai Restitusi Pajak Capai 13%

berita pilihan

Jum'at, 03 Desember 2021 | 16:00 WIB
TIPS PAJAK

Cara Lapor Pemanfaatan Penurunan Tarif PPh untuk Perusahaan Terbuka

Jum'at, 03 Desember 2021 | 15:45 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

PLN Usul Insentif Pajak Mobil Listrik Ditambah, Ini Respons Kemenkeu

Jum'at, 03 Desember 2021 | 15:30 WIB
KINERJA FISKAL

PDB Per Kapita Indonesia Terus Tumbuh, Tapi Tax Ratio Masih Stagnan

Jum'at, 03 Desember 2021 | 15:11 WIB
UU HPP

Pajak Atas Natura Tak Dikenakan ke Pegawai Level Menengah-Bawah

Jum'at, 03 Desember 2021 | 15:00 WIB
PENEGAKAN HUKUM

Rugikan Negara Rp20 Miliar, 8 Bus Milik Pengemplang Pajak Disita

Jum'at, 03 Desember 2021 | 14:34 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Kewajiban Perpajakan Pedagang Online Sama dengan UMKM? Ini Kata DJP

Jum'at, 03 Desember 2021 | 14:30 WIB
UU CIPTA KERJA

Pasca-Putusan MK, Penetapan Upah Minimum Tetap Mengacu UU Ciptaker

Jum'at, 03 Desember 2021 | 14:24 WIB
PERTUMBUHAN EKONOMI NASIONAL

Investasi Masuk ke Daerah, Jokowi Minta Polri Beri Pengawalan

Jum'at, 03 Desember 2021 | 14:00 WIB
AUSTRALIA

Aturan Penyusutan Aset Direvisi, Klaim Pajak Bisa Hingga Rp1,73 Miliar

Jum'at, 03 Desember 2021 | 13:30 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Cara Pengukuhan PKP Badan dengan Status Cabang