Trusted Indonesian Tax News Portal
|
DDTC Indonesia
GET
x

Menunggu Insentif Riset dan Vokasi

1
1

Ilustrasi. 

SUDAH sejak lama sebetulnya, berbagai kalangan di Indonesia telah mendesakkan perlunya insentif fiskal atas kegiatan riset dan vokasi oleh perusahaan. Insentif fiskal itu berupa dijadikannya biaya riset sebagai kredit pengurang omzet perusahaan, antara 100%-200%.

Karena selama ini tidak ada insentif itu, kegiatan riset di Indonesia pun tergolong minim, di samping ada faktor-faktor lain yang memang tidak mendukung. Perusahaan pun akhirnya memakai hasil riset dari luar negeri, dan membayar royalti atas penggunaan hasil riset tersebut.

Masalahnya baru kemudian disadari, bahwa besaran royalti yang dibayarkan perusahaan ini terus meningkat tiap tahun, dari Rp44 triliun (2016), Rp46 triliun (2017), dan Rp103 triliun (2018). Apabila hal ini terus berlangsung, tentu ia akan bekerja menggerus penerimaan.

Baca Juga: Lihat! Ini Perkembangan Rencana Insentif Pajak Riset & Vokasi

Di sisi lain, periset di Indonesia yang mendapatkan royalti juga dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 atau 26 dengan tarif bervariasi, 2%-15%. Kebijakan tersebut dengan sendirinya membuat masyarakat semakin enggan menjadi peneliti di Indonesia.

Karena itu, meski terlambat, rencana pemerintah membuat insentif untuk riset harus diapresiasi. Insentif ini akan membendung keluarnya arus dana karena kewajiban pembayaran royalti ke luar negeri. Beberapa negara seperti Singapura, Jepang, Prancis, Jerman, juga sudah melakukannya.

Menurut rencana, kebijakan ini akan diluncurkan setelah Pemilu 2019. Besarannya terbagi menjadi dua, yaitu pengurangan omzet 100% dalam hal hasil riset digunakan untuk berproduksi baik produk baru maupun efisiensi operasi, dan 200% ketika hasil riset itu sudah dipatenkan.

Baca Juga: Ini 36 Kompetensi Keahlian yang Rencananya Dapat Insentif Pajak

Sementara itu, untuk pendidikan vokasi, besarannya 100%. Pendidikan vokasi ini dilakukan melalui kegiatan pembinaan dan pengembangan SMK, politeknik, atau balai latihan kerja, melalui penyediaan fasilitas praktik kerja untuk siswa dan pemagangan untuk tenaga pengajar.

Beberapa negara seperti Singapura, Jepang, Prancis, Jerman, juga Uni Eropa, sudah menerapkan kebijakan tersebut. Singapura misalnya, memberlakukan insentif pengurangan omzet 100% untuk kegiatan riset dan bisa ditambah 150% hingga 400%.

Insentif fiskal ini juga bisa menjadi opsi untuk mendukung kebijakan pengembangan sumber daya manusia (SDM) lokal. Perusahaan akan terdorong meningkatkan kualitas tenaga kerja di Indonesia, dengan meningkatkan bujetnya untuk pendidikan vokasi.

Baca Juga: Ini Syarat Ekonomi Bisa Tumbuh di Atas 5% Versi Sri Mulyani

Pemberian insentif ini akan berjalan mulus bila pemerintah memperhatikan tiga faktor. Pertama, kajian manfaat dan biaya. Sudah menjadi rumus dasar setiap pemberian insentif pajak akan menggerus penerimaan dalam jangka pendek. Karena itu, perhitungannya harus cermat.

Kedua, aspek transparansi dalam pemberian insentif. Ini menjadi bagian pertanggungjawaban kepada publik terkait pihak yang mendapat manfaat dari fasilitas fiskal. Ketiga, dukungan administrasi pajak yang mumpuni. Aspek ini penting untuk memastikan insentif banyak dimanfaatkan pelaku usaha.

Ketiga faktor tadi akan bekerja memastikan skema insentif untuk riset dan vokasi ini memang layak diberikan, akuntabel untuk dipertanggungjawabkan, dan laku atau mudah dimanfaatkan perusahaan. Itu yang perlu diingat. (Bsi)

Baca Juga: Mendesain Kebijakan Insentif Pajak untuk Industri Kreatif

Masalahnya baru kemudian disadari, bahwa besaran royalti yang dibayarkan perusahaan ini terus meningkat tiap tahun, dari Rp44 triliun (2016), Rp46 triliun (2017), dan Rp103 triliun (2018). Apabila hal ini terus berlangsung, tentu ia akan bekerja menggerus penerimaan.

Baca Juga: Lihat! Ini Perkembangan Rencana Insentif Pajak Riset & Vokasi

Di sisi lain, periset di Indonesia yang mendapatkan royalti juga dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 atau 26 dengan tarif bervariasi, 2%-15%. Kebijakan tersebut dengan sendirinya membuat masyarakat semakin enggan menjadi peneliti di Indonesia.

Karena itu, meski terlambat, rencana pemerintah membuat insentif untuk riset harus diapresiasi. Insentif ini akan membendung keluarnya arus dana karena kewajiban pembayaran royalti ke luar negeri. Beberapa negara seperti Singapura, Jepang, Prancis, Jerman, juga sudah melakukannya.

Menurut rencana, kebijakan ini akan diluncurkan setelah Pemilu 2019. Besarannya terbagi menjadi dua, yaitu pengurangan omzet 100% dalam hal hasil riset digunakan untuk berproduksi baik produk baru maupun efisiensi operasi, dan 200% ketika hasil riset itu sudah dipatenkan.

Baca Juga: Ini 36 Kompetensi Keahlian yang Rencananya Dapat Insentif Pajak

Sementara itu, untuk pendidikan vokasi, besarannya 100%. Pendidikan vokasi ini dilakukan melalui kegiatan pembinaan dan pengembangan SMK, politeknik, atau balai latihan kerja, melalui penyediaan fasilitas praktik kerja untuk siswa dan pemagangan untuk tenaga pengajar.

Beberapa negara seperti Singapura, Jepang, Prancis, Jerman, juga Uni Eropa, sudah menerapkan kebijakan tersebut. Singapura misalnya, memberlakukan insentif pengurangan omzet 100% untuk kegiatan riset dan bisa ditambah 150% hingga 400%.

Insentif fiskal ini juga bisa menjadi opsi untuk mendukung kebijakan pengembangan sumber daya manusia (SDM) lokal. Perusahaan akan terdorong meningkatkan kualitas tenaga kerja di Indonesia, dengan meningkatkan bujetnya untuk pendidikan vokasi.

Baca Juga: Ini Syarat Ekonomi Bisa Tumbuh di Atas 5% Versi Sri Mulyani

Pemberian insentif ini akan berjalan mulus bila pemerintah memperhatikan tiga faktor. Pertama, kajian manfaat dan biaya. Sudah menjadi rumus dasar setiap pemberian insentif pajak akan menggerus penerimaan dalam jangka pendek. Karena itu, perhitungannya harus cermat.

Kedua, aspek transparansi dalam pemberian insentif. Ini menjadi bagian pertanggungjawaban kepada publik terkait pihak yang mendapat manfaat dari fasilitas fiskal. Ketiga, dukungan administrasi pajak yang mumpuni. Aspek ini penting untuk memastikan insentif banyak dimanfaatkan pelaku usaha.

Ketiga faktor tadi akan bekerja memastikan skema insentif untuk riset dan vokasi ini memang layak diberikan, akuntabel untuk dipertanggungjawabkan, dan laku atau mudah dimanfaatkan perusahaan. Itu yang perlu diingat. (Bsi)

Baca Juga: Mendesain Kebijakan Insentif Pajak untuk Industri Kreatif
Topik : R&D, riset, litbang, vokasi, super deduction tax, insentif pajak
artikel terkait
Selasa, 12 Desember 2017 | 12:08 WIB
INFORMASI PERPAJAKAN
Senin, 30 Mei 2016 | 12:04 WIB
RUU TAX AMNESTY
Kamis, 17 Mei 2018 | 14:27 WIB
SURAT DARI KELAPA GADING:
Senin, 06 Februari 2017 | 16:20 WIB
TAJUK PAJAK
berita pilihan
Selasa, 02 Agustus 2016 | 18:25 WIB
TAJUK PAJAK
Senin, 10 Oktober 2016 | 20:01 WIB
TAJUK PAJAK
Selasa, 27 Desember 2016 | 18:48 WIB
TAJUK PAJAK
Senin, 17 Oktober 2016 | 18:27 WIB
TAJUK PAJAK
Senin, 05 September 2016 | 07:31 WIB
TAX AMNESTY
Kamis, 05 Januari 2017 | 12:54 WIB
TAJUK PAJAK
Sabtu, 08 April 2017 | 07:41 WIB
PASCA TAX AMNESTY
Jum'at, 02 November 2018 | 14:35 WIB
TAJUK
Jum'at, 09 Februari 2018 | 18:12 WIB
PENGELOLAAN EKONOMI
Selasa, 12 Desember 2017 | 12:08 WIB
INFORMASI PERPAJAKAN