Review
Jum'at, 23 Juli 2021 | 09:15 WIB
OPINI PAJAK
Kamis, 15 Juli 2021 | 15:09 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 14 Juli 2021 | 10:30 WIB
DIREKTUR PENYULUHAN, PELAYANAN, DAN HUMAS DJP NEILMALDRIN NOOR:
Rabu, 14 Juli 2021 | 09:20 WIB
PERSPEKTIF
Fokus
Data & Alat
Rabu, 21 Juli 2021 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 21 JULI 2021-27 JULI 2021
Kamis, 15 Juli 2021 | 18:15 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Rabu, 14 Juli 2021 | 13:30 WIB
KURS PAJAK 14 JULI 2021-20 JULI 2021
Rabu, 07 Juli 2021 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 7 JULI 2021-13 JULI 2021
Reportase
Perpajakan.id

Menuju Masyarakat Madani Pajak

A+
A-
1
A+
A-
1
Menuju Masyarakat Madani Pajak

UNDANG-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBN) 2020 telah disahkan, dan sektor pajak lagi-lagi menjadi tulang punggung utamanya. Target penerimaan yang dipatok Rp1.865,7 triliun atau 83,5% dari pendapatan menjadi fokus kebijakannya.

Jumlah tersebut cukup menantang mengingat target penerimaan pajak terakhir kali terpenuhi satu dekade silam. Tidak hanya itu, tax ratio Indonesia yang belum beranjak dari 11%-12% menunjukkan masih cukup banyak pekerjaan rumah yang harus dirampungkan otoritas pajak.

Secara ringkas, ada beberapa alasan mengapa kesadaran masyarakat untuk membayar pajak di Indonesia masih terbilang rendah. Alasan paling klasik adalah kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap penggunaan uang pajak.

Berdasarkan data Transparency International Indonesia (2018), Indonesia memperoleh poin 38 dari 100 untuk Indeks Persepsi Korupsi, dan menduduki peringkat 89 dari 180 negara di dunia. Rendahnya skor indeks itu menunjukkan masih maraknya kasus pencurian uang pajak oleh oknum pejabat.

Alasan berikutnya adalah rendahnya tingkat pemahaman masyarakat mengenai aturan perpajakan di Indonesia. Berbagai aturan pajak yang kompleks dan sangat dinamis itu membuat wajib pajak pada umumnya enggan untuk mempelajari dan memahaminya.

Anggapan birokrasi perpajakan yang rumit juga turut memberikan andil mengapa masyarakat enggan membayar pajak. Masyarakat awam umumnya menganggap proses administrasi perpajakan sama sulitnya dengan birokrasi pelayanan publik secara umum.

Atas alasan-alasan tersebut, sebenarnya sudah ada upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kesadaran pajak masyarakat, antara lain dengan memberikan transparansi penggunaan uang pajak yang dapat dilihat pada laman www.kemenkeu.go.id/alokasipajakmu.

Kemudian juga berbagai kampanye media sosial pemerintah dengan tagar #UangKita, penyuluhan rutin mengenai aturan perpajakan kepada masyarakat, serta mempermudah sistem pelaporan dan pembayaran pajak yang kini sudah bisa dilakukan secara online.

Namun, agar usaha pemerintah tidak bertepuk sebelah tangan, perlu partisipasi publik untuk mengimbanginya. Itu berarti, masyarakat harus mengubah pola pikir untuk bergotong royong membangun bangsa ini, salah satunya dengan membayar pajak.

Kesadaran ini akan mewujudkan suatu tatanan masyarakat ideal yang disebut masyarakat madani, artinya wilayah kehidupan sosial yang terorganisasi dan memiliki ciri-ciri antara lain kesukarelaan, keswasembadaan dan keswadayaan, serta kemandirian yang tinggi terhadap negara. (Hikam, 1999)

Kesukarelaan artinya masyarakat terbentuk bukan karena paksaan. Keanggotaannya adalah pribadi yang bebas dan sukarela mempunyai komitmen untuk mewujudkan cita-cita bersama. Dengan pola pikir itu, anggota akan merasa memiliki tanggung jawab yang besar karena terikat komitmen tersebut.

Dalam keswasembadaan dan keswadayaan, masyarakat akan suka rela hidup bersama dan tidak menggantungkan kehidupannya pada negara. Mereka bekerja sama memenuhi kebutuhan negara. Negara adalah komitmen besar sehingga tanggung jawab dari kesepakatan tersebut dipikul bersama.

Prinsip Self-Assessment
MASYARAKAT madani merupakan sebuah gagasan ideal yang menggambarkan bagaimana seharusnya hubungan antara otoritas dan wajib pajak terjalin. Masyarakat yang sadar memenuhi kewajibannya dan negara yang menghormati hak wajib pajak akan bersinergi untuk mewujudkan Indonesia maju.

Konsep ini juga sesuai dengan prinsip self-assessment yang mana wajib pajak diminta secara sadar mendaftar, menghitung, membayar, melapor, dan memperhitungkan pajaknya. Sedangkan fiskus bersikap lebih pasif melayani, mengawasi, dan mengedukasi wajib pajak.

Reformasi pajak yang kini sudah jilid III juga memberikan momentum positif yang mengarah kepada terwujudnya masyarakat madani. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melakukan perubahan sistem organisasi dan proses bisnis guna memberikan pelayanan yang lebih baik, efektif, dan efisien.

Tantangan yang dihadapi otoritas saat ini adalah bagaimana mengedukasi masyarakat untuk lebih sadar pajak. Beberapa langkah yang bisa dilakukan antara lain, pertama, menciptakan pemerintahan yang baik (good governance).

Pemerintah yang akuntable dan transparan menjadi prasyarat untuk tumbuh dan berkembangnya masyarakat madani. Dengan birokrasi yang sehat maka kepercayaan masyarakat kepada negara terutama otoritas pajak akan meningkat.

Kedua, menciptakan kehidupan ekonomi yang lebih merata. Kegiatan ekonomi merupakan hak semua warga negara. Kegiatan ekonomi yang merata akan meningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat sehingga secara tidak langsung penerimaan pajak juga akan meningkat.

Ketiga, meningkatkan kesadaran pajak sejak dini. Hal ini sudah dilakukan melalui beberapa kegiatan, seperti Pajak Bertutur dan menginternalisasikan materi pendidikan pajak ke dalam kurikulum. Edukasi ini penting karena sejak dini masyarakat akan memiliki pola pikir membangun bangsa.

Sebagai bagian dari masyarakat, kita dapat memulainya dari diri kita untuk lebih sadar pentingnya membangun negeri ini, salah satunya dengan membayar pajak. Karena hanya dengan bekerja sama itu, kita akan dapat mewujudkan masyarakat Indonesia yang madani pajak.

(Disclaimer)
Topik : lomba menulis DDTC 2019, lomba menulis pajak, artikel pajak

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Minggu, 15 November 2020 | 09:01 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2020

Menggagas Insentif PPh Kesehatan bagi Usaha Menengah

Sabtu, 14 November 2020 | 14:01 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2020

Wacana Penegakan Hukum Pajak di Tengah Pandemi

Sabtu, 14 November 2020 | 09:01 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2020

Menyoal Insentif PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah

Jum'at, 13 November 2020 | 14:30 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2020

Urgensi Reformasi Pengadilan Pajak

berita pilihan

Selasa, 27 Juli 2021 | 09:00 WIB
RESENSI JURNAL

Analisis Data Pajak dalam Penentuan Key Performance Indicator

Selasa, 27 Juli 2021 | 08:02 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Realisasi Restitusi Pajak Naik 15,87%, Begini Penjelasan DJP

Senin, 26 Juli 2021 | 19:00 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Polluter Pays Principle?

Senin, 26 Juli 2021 | 18:43 WIB
PMK 82/2021

Ini Alasan DJP Beri Tambahan Waktu Pembetulan Laporan Pajak DTP

Senin, 26 Juli 2021 | 18:35 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa Biaya Fasilitas Ruangan Sebagai Objek PPh Pasal 4 ayat (2)

Senin, 26 Juli 2021 | 18:31 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA

Ada PPKM Darurat, ADB Pangkas Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Jadi 4,1%

Senin, 26 Juli 2021 | 18:30 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Kemenkeu Sebut Setoran Pajak dari 3 Sektor Usaha Ini Sudah Positif

Senin, 26 Juli 2021 | 18:13 WIB
FILIPINA

Muncul Desakan Judi Online Segera Dikenai Pajak