Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Menkeu: Defisit APBN RI Masih Lebih Baik

0
0

JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah dalam postur Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) 2016 mematok defisit anggaran 2,35% terhadap produk domestik bruto (PDB) atau sebesar Rp298,7 triliun.

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan defisit anggaran tersebut tidak perlu terlalu dikhawatirkan. Menurutnya, saat ini masih banyak negara yang setara dengan Indonesia tapi memiliki defisit anggaran yang jauh lebih tinggi.

“Tidak mudah untuk dapat surplus, apalagi sekarang penerimaan sudah susah, ekonomi lesu, ditambah kenaikan harga minyak,” ucap Bambang di Kantor Kementerian Keuangan, Rabu malam (22/6).

Baca Juga: DJP Siap Tindak Lanjuti Data Rekening Nasabah

Bambang menjelaskan, dibandingkan dengan negara-negara berkembang (emerging market), negara maju, sampai dengan negara pengekspor minyak, posisi defisit Indonesia pada tahun anggaran 2015 lalu masih relatif lebih baik.

Pada 2015, posisi defisit anggaran Indonesia tercatat 2,52% terhadap PDB. Angka ini jauh lebih baik dibandingkan dengan Tiongkok, Malaysia, Vietnam, bahkan sampai dengan India yang mengalami defisit anggaran mencapai 7,1% terhadap PDB.

Adapun jika dibandingkan dengan negara maju, posisi defisit Indonesia jauh lebih rendah dibandingkan negara-negara seperti Prancis, Italia, Inggris, Jepang, bahkan Amerika Serikat yang mencatatkan defisit anggaran 3,72% pada tahun anggaran 2015.

Baca Juga: Soal Usulan Target Penerimaan Perpajakan 2020, Ini Respons DPR

Sementara itu, dari negara-negara pengekspor minyak seperti Aljazair, Mesir, dan Saudi Arabia yang jelas-jelas saat ini sedang mengalami keterpurukan ekonomi, posisi defisit Indonesia pada tahun lalu bahkan tidak sampai setengahnya dari capaian defisit anggaran negara-negara tersebut.

Bambang menambahkan, hanya sebagian kecil negara-negara yang mengalami surplus seperti Thailand 0,25%, Jerman 0,64%, dan Kuwait 1,24%. "Jadi kalau ada yang bilang Indonesia bisa seperti Venzuela yang defisit 18%, saya sih berdoa saja enggak, buktinya kita juga enggak sampai 15% dari PDB. Pokoknya kita manage supaya tidak terlalu tinggi," ungkap Bambang. (Amu)

Baca Juga: Rencana Perluasan Objek Pajak Penghasilan Masih Diperdebatkan

“Tidak mudah untuk dapat surplus, apalagi sekarang penerimaan sudah susah, ekonomi lesu, ditambah kenaikan harga minyak,” ucap Bambang di Kantor Kementerian Keuangan, Rabu malam (22/6).

Baca Juga: DJP Siap Tindak Lanjuti Data Rekening Nasabah

Bambang menjelaskan, dibandingkan dengan negara-negara berkembang (emerging market), negara maju, sampai dengan negara pengekspor minyak, posisi defisit Indonesia pada tahun anggaran 2015 lalu masih relatif lebih baik.

Pada 2015, posisi defisit anggaran Indonesia tercatat 2,52% terhadap PDB. Angka ini jauh lebih baik dibandingkan dengan Tiongkok, Malaysia, Vietnam, bahkan sampai dengan India yang mengalami defisit anggaran mencapai 7,1% terhadap PDB.

Adapun jika dibandingkan dengan negara maju, posisi defisit Indonesia jauh lebih rendah dibandingkan negara-negara seperti Prancis, Italia, Inggris, Jepang, bahkan Amerika Serikat yang mencatatkan defisit anggaran 3,72% pada tahun anggaran 2015.

Baca Juga: Soal Usulan Target Penerimaan Perpajakan 2020, Ini Respons DPR

Sementara itu, dari negara-negara pengekspor minyak seperti Aljazair, Mesir, dan Saudi Arabia yang jelas-jelas saat ini sedang mengalami keterpurukan ekonomi, posisi defisit Indonesia pada tahun lalu bahkan tidak sampai setengahnya dari capaian defisit anggaran negara-negara tersebut.

Bambang menambahkan, hanya sebagian kecil negara-negara yang mengalami surplus seperti Thailand 0,25%, Jerman 0,64%, dan Kuwait 1,24%. "Jadi kalau ada yang bilang Indonesia bisa seperti Venzuela yang defisit 18%, saya sih berdoa saja enggak, buktinya kita juga enggak sampai 15% dari PDB. Pokoknya kita manage supaya tidak terlalu tinggi," ungkap Bambang. (Amu)

Baca Juga: Rencana Perluasan Objek Pajak Penghasilan Masih Diperdebatkan
Topik : berita pajak, apbn, defisit anggaran
Komentar
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Senin, 08 April 2019 | 11:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Senin, 08 Juli 2019 | 18:02 WIB
TRANSFER PRICING
Rabu, 13 Maret 2019 | 15:39 WIB
TATA PEMERINTAHAN
Sabtu, 24 September 2016 | 12:03 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
berita pilihan
Selasa, 04 Desember 2018 | 14:21 WIB
KEBIJAKAN ANGGARAN
Senin, 24 Oktober 2016 | 14:02 WIB
TAX AMNESTY
Kamis, 25 April 2019 | 13:16 WIB
PEMBANGKIT LISTRIK
Jum'at, 26 April 2019 | 18:57 WIB
PERPAJAKAN INDONESIA
Rabu, 21 November 2018 | 14:53 WIB
PENERIMAAN NEGARA
Kamis, 06 Juni 2019 | 08:15 WIB
REFORMASI PAJAK
Rabu, 10 Juli 2019 | 10:31 WIB
INSENTIF FISKAL
Selasa, 07 Mei 2019 | 15:33 WIB
REFORMA AGRARIA
Rabu, 10 Juli 2019 | 12:54 WIB
HARI PAJAK 14 JULI
Selasa, 07 Mei 2019 | 16:20 WIB
INSENTIF FISKAL