Berita
Minggu, 17 Januari 2021 | 16:01 WIB
INSENTIF PEMBIAYAAN
Minggu, 17 Januari 2021 | 15:01 WIB
NIGERIA
Minggu, 17 Januari 2021 | 14:01 WIB
KABUPATEN LEBONG
Minggu, 17 Januari 2021 | 13:01 WIB
KEBIJAKAN EKONOMI
Review
Rabu, 13 Januari 2021 | 15:23 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 12 Januari 2021 | 12:27 WIB
OPINI PAJAK
Minggu, 10 Januari 2021 | 09:01 WIB
KEPALA KANWIL DJP JAKARTA PUSAT ESTU BUDIARTO:
Rabu, 06 Januari 2021 | 16:38 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Jum'at, 15 Januari 2021 | 17:37 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 15 Januari 2021 | 17:20 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 15 Januari 2021 | 15:31 WIB
TIPS PAJAK
Kamis, 14 Januari 2021 | 17:45 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Data & Alat
Rabu, 13 Januari 2021 | 17:05 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Rabu, 13 Januari 2021 | 09:30 WIB
KURS PAJAK 13 JANUARI - 19 JANUARI 2021
Jum'at, 08 Januari 2021 | 18:40 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 06 Januari 2021 | 17:06 WIB
STATISTIK BELANJA PERPAJAKAN
Komunitas
Minggu, 17 Januari 2021 | 08:01 WIB
BUDIJANTO ARDIANSJAH:
Sabtu, 16 Januari 2021 | 07:00 WIB
KOMIK PAJAK
Jum'at, 15 Januari 2021 | 16:30 WIB
UNIVERSITAS INDONESIA
Rabu, 13 Januari 2021 | 11:15 WIB
DDTC PODTAX
Reportase
Perpajakan.id

Meninjau Tarif WHT Bunga di Negara-Negara Asia

A+
A-
1
A+
A-
1
Meninjau Tarif WHT Bunga di Negara-Negara Asia

PEMERINTAH, melalui UU Cipta Kerja, bermaksud untuk melakukan penyesuaian atas tarif PPh Pasal 26 atas bunga yang kini sebesar 20%. Hal ini dapat ditemukan pada Pasal 26 ayat (1b) UU PPh sebagaimana diatur dalam Pasal 111 UU Cipta Kerja. Beleid ini diperlukan untuk mendukung penerbitan obligasi di luar negeri oleh pemerintah maupun korporasi.

Sebelum menelisik lebih jauh, perlu kita pahami, dalam sistem pajak penghasilan (PPh) terdapat konsep pemotongan dan pemungutan pajak yang dikenal dengan istilah withholding tax (WHT). Konsep ini diyakini lebih efisien dan menjamin kepatuhan karena mengandalkan pihak ketiga untuk memotong/memungut pajak dan menyetorkannya kepada negara.

Di Indonesia, WHT dengan konsep pemotongan diatur dalam Undang-Undang (UU) PPh yang tercakup dalam beberapa pasal, di antaranya Pasal 21, Pasal 23, Pasal 26, dan Pasal 4 ayat (2) yang bersifat final. Di sisi lain, WHT dengan konsep pemungutan mencakup PPh Pasal 22.

Baca Juga: Menilik Makna Korelasi Beberapa Indikator Administrasi Pajak

Konsep pemotongan untuk jenis PPh Pasal 26 diterapkan atas pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima wajib pajak luar negeri dari Indonesia selain bentuk usaha tetap (BUT) di Indonesia. Dengan demikian, pihak-pihak yang menjadi subjek pajak pemotongan merupakan subjek pajak luar negeri (SPLN).

Lalu bagaimana besaran tarif WHT penghasilan bunga di belahan dunia lain? Tabel berikut secara umum memperlihatkan besaran tarif WHT penghasilan bunga di negara-negara Asia.


Baca Juga: Beban Belanja Bunga Utang Tahun Ini Tumbuh 18,8% Jadi Rp373 Triliun

Dari 15 negara tersebut, sebanyak 8 negara menerapkan besaran tarif yang sama, baik untuk SPLN Orang Pribadi (OP) maupun SPLN berbentuk badan. Adapun dua di antaranya memiliki ketentuan khusus atas tarifnya, yakni Jepang dan Singapura.

Sementara itu, sebanyak 3 negara seperti Filipina, India, dan Timor Leste menerapkan tarif SPLN badan yang lebih tinggi. Sebanyak 4 negara, yaitu China, Vietnam, Jepang, dan Singapura menerapkan tarif SPLN OP yang lebih tinggi. Adapun 2 di antaranya memiliki ketentuan tarif khusus seperti yang sudah disebutkan sebelumnya.

Menariknya, Brunei Darussalam tidak memajaki penghasilan yang berasal dari bunga pada SPLN OP. Di samping itu, tarif SPLN badan pun tergolong cukup rendah, yakni hanya sebesar 2,5%. Di Vietnam, pemerintahnya hanya memberlakukan tarif 5% atas SPLN badan dan menetapkan tarif yang sama dengan Indonesia (20%) atas SPLN OP.

Baca Juga: Pengaruh Kebijakan Pajak atas Konsumsi terhadap Ketimpangan Sosial

Mengacu pada data yang tertera dalam tabel, tarif pemajakan atas penghasilan bunga SPLN di Indonesia adalah sebesar 20%. Namun, tarif tersebut hanya berlaku apabila SPLN tidak memenuhi syarat untuk menggunakan ketentuan yang tercantum dalam perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B).

Dengan melihat batas minimum dan batas maksimum tarif WHT di negara-negara tersebut, Indonesia saat ini dirasa memiliki besaran tarif yang cukup tinggi.*

Baca Juga: Ini Perincian Estimasi Belanja Perpajakan 2019
Topik : narasi data, withholding tax, bunga
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Selasa, 01 Desember 2020 | 16:40 WIB
KMK 52/2020
Selasa, 01 Desember 2020 | 14:23 WIB
KOTA BANJARMASIN
Senin, 30 November 2020 | 17:30 WIB
KMK 540/2020
Jum'at, 27 November 2020 | 16:51 WIB
KMK 540/2020
berita pilihan
Minggu, 17 Januari 2021 | 16:01 WIB
INSENTIF PEMBIAYAAN
Minggu, 17 Januari 2021 | 15:01 WIB
NIGERIA
Minggu, 17 Januari 2021 | 14:01 WIB
KABUPATEN LEBONG
Minggu, 17 Januari 2021 | 13:01 WIB
KEBIJAKAN EKONOMI
Minggu, 17 Januari 2021 | 12:01 WIB
KENYA
Minggu, 17 Januari 2021 | 11:30 WIB
PODTAX
Minggu, 17 Januari 2021 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Minggu, 17 Januari 2021 | 10:01 WIB
INSENTIF PAJAK
Minggu, 17 Januari 2021 | 09:01 WIB
KEUANGAN DAERAH
Minggu, 17 Januari 2021 | 08:01 WIB
BUDIJANTO ARDIANSJAH: