Review
Minggu, 19 September 2021 | 09:00 WIB
Dir. Kepabeanan Internasional dan Antar-Lembaga DJBC Syarif Hidayat:
Rabu, 15 September 2021 | 11:45 WIB
TAJUK
Rabu, 08 September 2021 | 18:19 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 01 September 2021 | 17:06 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Jum'at, 17 September 2021 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 17 September 2021 | 17:58 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 17 September 2021 | 16:56 WIB
PROFIL PERPAJAKAN MAKAU
Jum'at, 17 September 2021 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 15 September 2021 | 11:00 WIB
STATISTIK FISKAL DAERAH
Rabu, 15 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 15 - 21 SEPTEMBER 2021
Rabu, 08 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 8 - 14 SEPTEMBER 2021
Rabu, 01 September 2021 | 11:15 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Komunitas
Sabtu, 18 September 2021 | 13:13 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Jum'at, 17 September 2021 | 21:39 WIB
UNIVERSITAS INDONESIA
Jum'at, 17 September 2021 | 14:00 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Kamis, 16 September 2021 | 11:44 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Reportase
Perpajakan.id

Menimbang Prospect Theory untuk Menggenjot Kepatuhan

A+
A-
81
A+
A-
81
Menimbang Prospect Theory untuk Menggenjot Kepatuhan

PAJAK adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dalam pengertian itu, frasa tidak mendapatkan imbalan secara langsung rasanya perlu digarisbawahi. Pasalnya, seringkali ketaatan membayar pajak disepelekan orang. Padahal, berbagai kemudahan dalam membayar di era modern ini sudah jelas adanya.

Melalui digitalisasi, masyarakat dapat menggunakan jalur elektronik/online saat membayar pajak. Inilah yang kemudian harus diperhatikan karena menjadi permasalahan umum di negara-negara di dunia yang semakin hari belum juga teratasi.

Menurut Direktorat Jenderal Pajak (DJP), kepatuhan wajib pajak mencapai 67,2% per 29 Juli 2019. Angka itu pada kenyataannya tidak mencapai target. Kurangnya kesadaran ini tentu dapat berdampak negatif bagi keuangan negara. Karena itu, problem tersebut perlu diselesaikan.

Banyak pihak berpikir sosialisasi dapat dilakukan untuk meningkatkan kesadaran pajak. Namun, meski berbagai sosialisasi telah dilakukan, kenyataannya kesadaran itu belum sesuai dengan ekspektasi. Untuk itu perlu upaya yang lebih optimal agar tingkat kepatuhan pajak dapat meningkat.

Misalnya dengan memanfaatkan prospect theory. Teori ini berhubungan dengan dua hal, yaitu ekonomi dan psikologi. Teori prospek ini menjelaskan pengambilan keputusan pada saat yang berisiko, yaitu antara memilih jalan yang lebih berisiko (risk-seeking) atau tidak (risk-aversion).

Berisiko atau Tidak Berisiko
BAGI orang yang telah mendapatkan sesuatu atau dalam kondisi berhasil, mereka akan cenderung memilih keputusan yang tidak berisiko. Sebaliknya, orang yg mengalami kesulitan, biasanya memilih cara yang lebih berisiko dan sekaligus membuka peluang untuk mendapatkan sesuatu.

Teori tersebut tentu bisa diterapkan untuk meningkatkan kesadaran warga melaporkan surat pemberitahuan (SPT) pajaknya. Pada saat membayar pajak, masyarakat cenderung malas, karena mereka akan kehilangan harta dan tidak mendapatkan manfaat secara langsung.

Namun, jika mereka dihadapkan pada suatu keuntungan yang diperoleh setelah membayarkan kewajibannya tersebut, prospect theory mengatakan mereka akan lebih termotivasi melakukannya. Lalu, apa keuntungan yang dapat ditawarkan oleh pemerintah?

Kita bisa ambil contoh dari penerapan simpanan wajib di beberapa sekolah. Ada sekolah yang menambahkan simpanan tersebut ke biaya sekolah, sehingga saat lulus nanti siswa menerima sejumlah uang, yang tentu saja akan menciptakan kepuasan tersendiri bagi siswa.

Sama halnya dengan itu, persentase pajak bisa saja dinaikkan sedikit, tetapi kenaikannya itu adalah sejumlah uang yang akan diterima wajib pajak pada saat pelaporan SPT tahunan. Aturan seperti ini juga akan mendorong mereka melaporkan SPT tepat waktu.

Memang akan terdengar sama saja. Perbedaan yang mencolok wajib pajak akan menerima sejumlah uang saat pelaporan SPT, yang akan menjadi motivasi untuk lebih giat membayar pajak pada periode berikutnya, karena mereka merasa mendapatkan reward dari pengorbanannya tersebut.

Penerapan teori seperti ini kelihatannya sederhana. Namun, Pemerintah Amerika Serikat ternyata telah membuktikan sendiri dalam menerapkan kebijakan tax return yang dibarengi dengan pelaporan SPT. Saat pelaporan, wajib pajak di sana mendapatkan uang dari pemerintahnya (Lahuddin, 2019).

Akankah jika teori ini diterapkan di Indonesia maka akan berhasil meningkatkan kepatuhan pajak? Apakah sistem restitusi perlu diubah untuk dipersamakan waktunya dengan penyerahan SPT? Atau teori ini malah akan menurunkan tingkat kepatuhan pajak? Waktu yang akan menjawab.

(Disclaimer)
Topik : lomba menulis DDTC 2019, lomba menulis pajak, artikel pajak, kepatuhan pajak, prospect theory

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

Fahmi Anshori

Rabu, 22 Januari 2020 | 19:28 WIB
nice
1

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 06 Agustus 2021 | 07:00 WIB
KEPATUHAN PAJAK

Hadapi SP2DK atau Pemeriksaan dari DJP, WP Tidak Perlu Takut

Minggu, 01 Agustus 2021 | 08:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Aplikasi Pengawasan Pajak Dukung Proses Bisnis di Beberapa Direktorat

Minggu, 01 Agustus 2021 | 06:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Sistem Coretax DJP Bakal Adopsi Berbagai Teknologi Terkini

Kamis, 29 Juli 2021 | 17:34 WIB
DDTC TAX AUDIT & TAX DISPUTE WEBINAR SERIES

Biar Siap Hadapi SP2DK, Wajib Pajak Perlu Terapkan PPKM

berita pilihan

Minggu, 19 September 2021 | 11:00 WIB
REPUBLIK CEKO

Proses Penegakan Hukum Dihentikan, Wajib Pajak Bisa Dapat Kompensasi

Minggu, 19 September 2021 | 10:30 WIB
KABUPATEN MALANG

Sektor Jasa Tertekan, Setoran Pajak PBB Bakal Dipacu

Minggu, 19 September 2021 | 10:00 WIB
PENGAWASAN PAJAK

Pegawai Pajak Turun ke Lapangan, Dua Hal Ini Jadi Pertimbangan DJP

Minggu, 19 September 2021 | 09:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Pemda Usulkan Penerapan Pajak Sampah, Begini Respons Sri Mulyani

Minggu, 19 September 2021 | 09:00 WIB
Dir. Kepabeanan Internasional dan Antar-Lembaga DJBC Syarif Hidayat:

Tantangannya Memang Tak Mudah, tapi Kami Siapkan Strateginya

Minggu, 19 September 2021 | 08:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Kurang Dimanfaatkan, Aturan Supertax Deduction Terbuka untuk Direvisi

Minggu, 19 September 2021 | 07:00 WIB
APBN 2021

Sri Mulyani Sebut APBN Tetap Waspadai Covid-19 Varian Mu

Minggu, 19 September 2021 | 06:00 WIB
KANWIL DJP JAWA TIMUR I

Data AEoI Sudah Diterima, Uji Kepatuhan Wajib Pajak Dimulai

Sabtu, 18 September 2021 | 16:00 WIB
PRANCIS

Global Forum Rilis Panduan Baru Soal Pertukaran Informasi Perpajakan

Sabtu, 18 September 2021 | 15:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Kemenperin: Diskon PPnBM Mobil Baru Terbukti Pulihkan Sektor Otomotif