Berita
Rabu, 25 November 2020 | 17:18 WIB
KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
Rabu, 25 November 2020 | 17:15 WIB
PELAYANAN INVESTASI
Rabu, 25 November 2020 | 16:30 WIB
UU CIPTA KERJA
Rabu, 25 November 2020 | 16:04 WIB
PMK 180/2020
Review
Rabu, 25 November 2020 | 15:33 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 18 November 2020 | 16:01 WIB
KONSULTASI PAJAK
Minggu, 15 November 2020 | 08:01 WIB
KEPALA KANTOR BEA CUKAI SOEKARNO-HATTA FINARI MANAN:
Rabu, 11 November 2020 | 15:50 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Data & alat
Rabu, 25 November 2020 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 25 NOVEMBER - 1 DESEMBER 2020
Rabu, 18 November 2020 | 09:35 WIB
KURS PAJAK 18 NOVEMBER - 24 NOVEMBER 2020
Sabtu, 14 November 2020 | 13:05 WIB
STATISTIK PAJAK PERDAGANGAN INTERNASIONAL
Rabu, 11 November 2020 | 13:47 WIB
STATISTIK DESENTRALISASI FISKAL
Komunitas
Rabu, 25 November 2020 | 14:08 WIB
PODTAX
Rabu, 25 November 2020 | 10:34 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2020
Rabu, 25 November 2020 | 07:00 WIB
KOMIK PAJAK
Selasa, 24 November 2020 | 10:32 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2020
Reportase
Glosarium

Menggagas Pajak Kepemilikan Saham

A+
A-
429
A+
A-
429
Menggagas Pajak Kepemilikan Saham

SITUASI pandemi Covid-19 diyakini membawa dampak buruk bagi perekonomian dunia. IMF telah memperkirakan laju ekonomi dunia jatuh dari 3% menjadi minus 4,9%. Bank Indonesia memprediksi perekonomian Indonesia tumbuh maksimal 0,9%, sedangkan pemerintah minus 0,4%- 1%.

Hal ini memaksa kebutuhan atas sumber pajak yang tepat di tengah melemahnya ekonomi. Salah satunya beralih dari pajak penghasilan ke pajak kekayaan. Di Amerika Serikat ada usulan Make Billionaires Pay Act, yaitu pemberlakuan pajak atas kekayaan miliarder yang diuntungkan pandemi.

Penerapan pajak kekayaan di Indonesia baru dilaksanakan 2016, yaitu tax amnesty dengan hasil basis wajib pajak perseorangan. Pajak kekayaan tidak asing dalam sistem perpajakan Indonesia, terutama beberapa pajak daerah seperti pajak bumi dan bangunan serta pajak kendaraan bermotor.

David Hyman (2014) menyatakan basis pajak kekayaan adalah akumulasi nilai pasar aset yang dimiliki suatu bangsa dan terdiri atas tiga komponen, yaitu properti riil, properti berwujud lain seperti mobil, perhiasan, lukisan, barang antik, serta properti tidak berwujud seperti saham, obligasi dan uang.

Basis pajak itu umumnya dikenal dengan capital gain atas aset tersebut dan pemajakannya dikenakan saat direalisasikan. Namun, ada kritik terhadap pajak ini, karena sistem perpajakan Indonesia yang banyak memberi insentif bagi sektor FIRE/finance, insurance dan real estate (Simarmata, 2020).

Pengenaan tarif pajak rendah diberikan untuk penjualan saham, penjualan atau sewa atas tanah/bangunan, penghasilan jasa konstruksi atau transaksi derivatif. Sektor FIRE diperkirakan memberikan return lebih tinggi dibandingkan dengan sektor manufaktur atau sektor riil lainnya.

Transfer Tax
SECARA ekonomi, terdapat misalokasi sumber-sumber ekonomi akibat terdapat diskriminasi perlakuan pajak yang justru dinikmati orang-orang kaya. Salah satu jenis pajak yang bisa dikenakan untuk kelompok ini adalah transfer tax.

Gruber (2011) mendefinisikannya sebagai pajak dari penyerahan aset dari satu pihak ke pihak lain. Pajak ini dikenal dalam sistem perpajakan Indonesia dan lagi-lagi pajak daerah, yaitu bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB).

Kedua jenis pajak tersebut memberikan kontribusi besar bagi pendapatan asli daerah, baik pajak provinsi maupun pajak kabupaten/kota. Alih-alih mendekati asas keadilan pajak berdasarkan ability to pay, kedua jenis pajak itu umumnya lebih menyerupai surcharge tax atas pajak penjualan.

Secara administrasi, pengenaan BBNKB dan BPHTB dimungkinkan karena melibatkan pihak ketiga atas pencatatan jenis aset, yaitu kepolisian untuk kendaraan bermotor dan notaris dan/atau Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) untuk pengalihan hak atas tanah/bangunan.

Ada satu transaksi yang seharusnya bisa dikenakan transfer tax bagi kelompok orang kaya, yaitu perpindahan kepemilikan saham. Saham termasuk aset yang sudah teradministrasikan dengan baik, baik yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia (BEI) maupun yang tidak diperdagangkan.

Selama ini yang dikenakan pajak hanya penjualan saham atau pemajakan atas capital gain meskipun terdapat inkonsistensi. Ketika saham diperdagangkan di BEI akan dikenakan PPh final dengan tarif 0,1% dari nilai transaksi.

Sementara itu, jika tidak diperdagangkan di bursa maka tidak dianggap final dan harus diperhitungkan dalam SPT Tahunan dengan tarif Pasal 17 UU PPh. Perbedaan perlakuan ini seharusnya dihentikan sehingga capital gain perdagangan saham merupakan objek PPh yang tidak dikenakan final.

Sementara itu, transfer tax atas kepemilikan saham dapat dikelompokkan ke dalam bea meterai. Rezim bea meterai hanya mengenakan pengenaan pajak atas dokumen. RUU Bea Meterai yang akan diterapkan 2021 tidak menambah objek baru hanya melakukan redefinisi atas dokumen elektronik.

Transfer tax atas kepemilikan saham seharusnya dapat dipertimbangkan sebagai perluasan objek bea meterai. Hal ini menempatkan kepemilikan saham pada level playing field dengan kepemilikan properti individu lain, misalnya kepemilikan kendaraan bermotor atau kepemilikan real estate.

(Disclaimer)
Topik : lomba menulis DDTC 2020, lomba menulis pajak, artikel pajak, pajak kepemilikan saham, pajak orang ka
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

Fatwa Ngalaeka Salam

Rabu, 04 November 2020 | 21:22 WIB
👍👍👍

Kintan Ayu Kusumasari

Rabu, 04 November 2020 | 21:11 WIB
👍

Erica

Rabu, 04 November 2020 | 21:05 WIB
👍

Anggrainy Benny

Selasa, 20 Oktober 2020 | 15:51 WIB
😊
1
artikel terkait
Rabu, 11 November 2020 | 14:02 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2020
Rabu, 11 November 2020 | 10:15 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2020
Selasa, 10 November 2020 | 15:06 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2020
Selasa, 10 November 2020 | 10:18 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2020
berita pilihan
Rabu, 25 November 2020 | 17:45 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Rabu, 25 November 2020 | 17:18 WIB
KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
Rabu, 25 November 2020 | 17:15 WIB
PELAYANAN INVESTASI
Rabu, 25 November 2020 | 17:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 25 November 2020 | 16:30 WIB
UU CIPTA KERJA
Rabu, 25 November 2020 | 16:22 WIB
KAMUS PAJAK
Rabu, 25 November 2020 | 16:04 WIB
PMK 180/2020
Rabu, 25 November 2020 | 16:01 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 25 November 2020 | 15:33 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 25 November 2020 | 15:32 WIB
KEUANGAN NEGARA