Review
Kamis, 02 April 2020 | 18:59 WIB
ANALISIS TRANSFER PRICING
Rabu, 01 April 2020 | 18:28 WIB
TAJUK PAJAK
Rabu, 01 April 2020 | 17:29 WIB
MEMO PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Rabu, 01 April 2020 | 16:53 WIB
RESPONS PAJAK PERANGI DAMPAK CORONA (4)
Fokus
Data & alat
Rabu, 01 April 2020 | 09:14 WIB
KURS PAJAK 1 APRIL-7 APRIL 2020
Rabu, 25 Maret 2020 | 07:34 WIB
KURS PAJAK 25 MARET-31 MARET 2020
Rabu, 18 Maret 2020 | 09:17 WIB
KURS PAJAK 18 MARET-24 MARET 2020
Rabu, 11 Maret 2020 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 11 MARET-17 MARET 2020
Komunitas
Kamis, 02 April 2020 | 15:11 WIB
LEE JI-EUN:
Selasa, 31 Maret 2020 | 09:52 WIB
PROGRAM BEASISWA
Senin, 30 Maret 2020 | 17:29 WIB
UNIVERSITAS PANCASILA
Senin, 30 Maret 2020 | 16:19 WIB
UNIVERSITAS INDONESIA
Reportase

Membayar Angsuran PPh Pasal 25 dengan Dolar AS

A+
A-
1
A+
A-
1
Membayar Angsuran PPh Pasal 25 dengan Dolar AS

Pertanyaan:

SAYA bekerja di sebuah perusahaan penanaman modal asing (PMA) yang berlokasi di Jakarta. Perusahaan PMA tersebut telah mendapatkan izin Menteri Keuangan untuk menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan mata uang dolar Amerika Serikat (AS) mulai tahun pajak 2019. Bagaimana cara menentukan besaran angsuran pajak penghasilan (PPh) Pasal 25 setiap bulannya yang akan dibayar dengan menggunakan mata uang dolar AS? Terima kasih.

Chandra, Jakarta.

Jawaban:

TERIMA kasih atas pertanyaannya, Bapak Chandra. Perusahaan asing yang melakukan kegiatan di Indonesia yang berbentuk PMA diperkenankan untuk membuat pembukuan dalam bahasa asing yaitu bahasa Inggris dan menggunakan mata uang asing yaitu dolar AS.

Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 28 ayat (8) Undang-Undang No. 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang diubah terakhir dengan UU No. 16 Tahun 2009 (UU KUP) yang menyebutkan bahwa pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain rupiah dapat diselenggarakan oleh wajib pajak setelah mendapat izin Menteri Keuangan.

Hal ini juga diatur dalam aturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Menteri Keuangan No.196/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pembukuan dengan Menggunakan Bahasa Asing dan Satuan Mata Uang selain Rupiah serta Kewajiban Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan (PMK 196/2007) sebagaimana telah diubah terakhir dengan PMK 1/PMK.03/2015 dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-23/PJ/2015.

Dengan demikian, pada dasarnya pembukuan di Indonesia wajib menggunakan bahasa Indonesia dan mata uang rupiah. Wajib pajak boleh menggunakan bahasa Inggris dan mata uang dolar AS dengan sebelumnya mengajukan izin ke Menteri Keuangan.

Adapun terkait pembayaran angsuran PPh Pasal 25, dalam Pasal 7 PMK 196/2007, terdapat empat cara untuk menentukan besaran angsuran PPh Pasal 25 per bulan bergantung kepada kondisi yang terjadi pada perusahaan tersebut, yaitu:

  • Pasal 25 ayat (1) UU PPh yang mengatur besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri;
  • Pasal 25 ayat (2) UU PPh yang mengatur besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan untuk bulan-bulan sebelum surat pemberitahuan (SPT) tahunan disampaikan;
  • Pasal 25 ayat (4) UU PPh yang mengatur besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan apabila diterbitkan surat ketetapan pajak; dan
  • Pasal 25 ayat (6) UU PPh yang mengatur besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak dapat ditetapkan oleh Ditjen Pajak berdasarkan kewenangannya.

Besarnya angsuran PPh Pasal 25 yang harus dibayar dengan mata uang dolar AS adalah sebesar PPh Pasal 25 dalam satuan mata uang rupiah yang dikonversikan dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku:

  • Pada saat penyampaian atau batas waktu penyampaian SPT tahunan PPh tahun pajak sebelum dimulainya pembukuan untuk konversi PPh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) UU PPh;
  • Pada akhir tahun buku sebelum dimulainya pembukuan untuk konversi PPh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) UU PPh; atau
  • Pada saat surat ketetapan pajak diterbitkan untuk tahun pajak sebelum dimulainya pembukuan untuk konversi PPh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) UU PPh dan pada saat penetapan penghitungan besarnya angsuran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (6) UU PPh.

Demikian penjelasan kami. Semoga menjawab pertanyaan Bapak Chandra. (Disclaimer)

Topik : konsultasi pajak, angsuran pph pasal 25, pembukuan
Komentar
Dapatkan hadiah berupa smartphone yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
0/1000
artikel terkait
Rabu, 21 November 2018 | 08:12 WIB
KONSULTASI PAJAK
Kamis, 15 November 2018 | 08:19 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 14 November 2018 | 06:46 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 13 November 2018 | 07:21 WIB
KONSULTASI PAJAK
berita pilihan
Kamis, 02 April 2020 | 19:51 WIB
TRANSFER PRICING
Kamis, 02 April 2020 | 18:59 WIB
ANALISIS TRANSFER PRICING
Kamis, 02 April 2020 | 18:01 WIB
PAJAK DIGITAL
Kamis, 02 April 2020 | 17:53 WIB
KABUPATEN LANDAK
Kamis, 02 April 2020 | 16:59 WIB
DENIS HEALEY
Kamis, 02 April 2020 | 16:49 WIB
KABUPATEN TRENGGALEK
Kamis, 02 April 2020 | 16:41 WIB
PMK 23/2020
Kamis, 02 April 2020 | 16:39 WIB
PROVINSI BANTEN
Kamis, 02 April 2020 | 16:25 WIB
PAJAK TRANSAKSI ELEKTRONIK