Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Memahami Arti Tax Avoidance

0
0

PENGHINDARAN pajak atau lebih dikenal dengan nama tax avoidance biasanya diartikan sebagai suatu skema penghindaran pajak untuk tujuan meminimalkan beban pajak dengan cara memanfaatkan celah (loophole) ketentuan perpajakan suatu negara. Secara konsep, skema penghindaran pajak sebenarnya bersifat legal atau sah-sah saja karena tidak melanggar ketentuan perpajakan.

Beberapa ahli mengemukakan pendapatnya mengenai pengertian dari tax avoidance. James Kessler memberikan pengertian tax avoidance sebagai usaha-usaha yang dilakukan wajib pajak untuk meminimalkan pajak dengan cara yang bertentangan dengan maksud dan tujuan dari pembuat Undang-Undang (the intention of parlement).

Justice Reddy (dalam kasus McDowell & Co Versus CTO di Amerika Serikat) merumuskan tax avoidance sebagai seni menghindari pajak tanpa melanggar hukum. Lebih lanjut, OECD mendeskripsikan tax avoidance adalah usaha wajib pajak mengurangi pajak terutang, meskipun upaya ini bisa jadi tidak melanggar hukum (the letter of the law), namun sebenarnya bertentangan dengan tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan perpajakan (the spirit of the law).

Baca Juga: Memahami Arti Penagihan Pajak

Ronen Palan (2008) menyebutkan suatu transaksi diindikasikan sebagai tax avoidance apabila melakukan salah satu tindakan berikut:

  • Wajib pajak berusaha untuk membayar pajak lebih sedikit dari yang seharusnya terutang dengan memanfaatkan kewajaran interpretasi hukum pajak;
  • Wajib pajak berusaha agar pajak dikenakan atas keuntungan yang di declare dan bukan atas keuntungan yang sebenarnya diperoleh;
  • Wajib pajak mengusahakan penundaan pembayaran pajak.

Dapat disimpulkan bahwa walaupun secara literal tidak ada hukum yang dilanggar, namun semua pihak sepakat bahwa penghindaran pajak merupakan praktik tidak dapat diterima. Hal ini dikarenakan penghindaran pajak secara langsung berdampak pada tergerusnya basis pajak, yang mengakibatkan berkurangnya penerimaan pajak yang dibutuhkan oleh negara.

Oleh karena itu, tax avoidance (penghindaran pajak) berciri fraus legis yaitu kawasan grey area yang posisinya berada di antara tax compliance dan tax evasion.

Baca Juga: Apa Itu Pemeriksaan Bukti Permulaan?

Menurut James Kessler pengertian tax avoidance dibagi menjadi 2 jenis, yakni penghindaran pajak yang diperbolehkan (acceptable tax avoidance) dan penghindaran pajak yang tidak diperbolehkan (unacceptable tax evasion).

Penghindaran pajak yang diperbolehkan (acceptable tax avoidance) memiliki karakteristik sebagai berikut:

  • Memiliki tujuan usaha yang baik
  • Bukan semata-mata untuk menghindari pajak
  • Sesuai dengan spirit & intention of parliament
  • Tidak melakukan tranksaksi yang direkayasa

Sementara itu, penghindaran pajak yang tidak diperbolehkan (unacceptable tax evasion) memiliki karakteristik sebagai berikut:

Baca Juga: Apa Itu Hybrid Financial Instrument?
  • Tidak memiliki tujuan usaha yang baik
  • Semata-mata untuk menghindari pajak
  • Tidak sesuai dengan spirit & intention of parliament
  • Adanya transaksi yang direkayasa agar menimbulkan biaya-biaya atau kerugian

Kendati demikian, pandangan suatu negara terhadap pengertian penghindaran pajak yang diperbolehkan (acceptable tax avoidance) dan penghindaran pajak yang tidak diperbolehkan (unacceptable tax evasion) bisa jadi saling berbeda, sehingga hal ini akan kembali pada bagaimana suatu negara tersebut memahami pengertian dari tax avoidance itu sendiri. (Amu)

Justice Reddy (dalam kasus McDowell & Co Versus CTO di Amerika Serikat) merumuskan tax avoidance sebagai seni menghindari pajak tanpa melanggar hukum. Lebih lanjut, OECD mendeskripsikan tax avoidance adalah usaha wajib pajak mengurangi pajak terutang, meskipun upaya ini bisa jadi tidak melanggar hukum (the letter of the law), namun sebenarnya bertentangan dengan tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan perpajakan (the spirit of the law).

Baca Juga: Memahami Arti Penagihan Pajak

Ronen Palan (2008) menyebutkan suatu transaksi diindikasikan sebagai tax avoidance apabila melakukan salah satu tindakan berikut:

  • Wajib pajak berusaha untuk membayar pajak lebih sedikit dari yang seharusnya terutang dengan memanfaatkan kewajaran interpretasi hukum pajak;
  • Wajib pajak berusaha agar pajak dikenakan atas keuntungan yang di declare dan bukan atas keuntungan yang sebenarnya diperoleh;
  • Wajib pajak mengusahakan penundaan pembayaran pajak.

Dapat disimpulkan bahwa walaupun secara literal tidak ada hukum yang dilanggar, namun semua pihak sepakat bahwa penghindaran pajak merupakan praktik tidak dapat diterima. Hal ini dikarenakan penghindaran pajak secara langsung berdampak pada tergerusnya basis pajak, yang mengakibatkan berkurangnya penerimaan pajak yang dibutuhkan oleh negara.

Oleh karena itu, tax avoidance (penghindaran pajak) berciri fraus legis yaitu kawasan grey area yang posisinya berada di antara tax compliance dan tax evasion.

Baca Juga: Apa Itu Pemeriksaan Bukti Permulaan?

Menurut James Kessler pengertian tax avoidance dibagi menjadi 2 jenis, yakni penghindaran pajak yang diperbolehkan (acceptable tax avoidance) dan penghindaran pajak yang tidak diperbolehkan (unacceptable tax evasion).

Penghindaran pajak yang diperbolehkan (acceptable tax avoidance) memiliki karakteristik sebagai berikut:

  • Memiliki tujuan usaha yang baik
  • Bukan semata-mata untuk menghindari pajak
  • Sesuai dengan spirit & intention of parliament
  • Tidak melakukan tranksaksi yang direkayasa

Sementara itu, penghindaran pajak yang tidak diperbolehkan (unacceptable tax evasion) memiliki karakteristik sebagai berikut:

Baca Juga: Apa Itu Hybrid Financial Instrument?
  • Tidak memiliki tujuan usaha yang baik
  • Semata-mata untuk menghindari pajak
  • Tidak sesuai dengan spirit & intention of parliament
  • Adanya transaksi yang direkayasa agar menimbulkan biaya-biaya atau kerugian

Kendati demikian, pandangan suatu negara terhadap pengertian penghindaran pajak yang diperbolehkan (acceptable tax avoidance) dan penghindaran pajak yang tidak diperbolehkan (unacceptable tax evasion) bisa jadi saling berbeda, sehingga hal ini akan kembali pada bagaimana suatu negara tersebut memahami pengertian dari tax avoidance itu sendiri. (Amu)

Topik : kamus pajak, tax avoidance
Komentar
Dapatkan hadiah berupa smartphone yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
1000 karakter tersisa

Ahmad Rahbani

Kamis, 01 Agustus 2019 | 21:05 WIB
Ronen Palan (2008) itu sumber pustakanya dari mana ya ? apakah benar pernyataannya ?

admin - ADMIN

Senin, 23 September 2019 | 16:41 WIB
Referensinya: Ronen Palan (2008) "Tax havens and the commercialization of state sovereignty" Cornell University Press. International Organization.
1
artikel terkait
Kamis, 06 Oktober 2016 | 09:38 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 19 Desember 2016 | 17:32 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 24 Oktober 2016 | 13:31 WIB
KAMUS PAJAK
Rabu, 01 Februari 2017 | 10:59 WIB
KAMUS PAJAK
berita pilihan
Kamis, 14 Juni 2018 | 15:31 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 05 Juli 2019 | 13:44 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 24 Oktober 2016 | 13:31 WIB
KAMUS PAJAK
Kamis, 01 Agustus 2019 | 15:48 WIB
KAMUS PAJAK
Kamis, 02 Mei 2019 | 17:31 WIB
KAMUS PAJAK
Kamis, 18 Oktober 2018 | 19:21 WIB
KAMUS PAJAK
Rabu, 29 Agustus 2018 | 15:23 WIB
KAMUS PAJAK
Selasa, 04 April 2017 | 13:49 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 07 Oktober 2016 | 15:21 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 29 Januari 2018 | 15:31 WIB
KAMUS PAJAK