Fokus
Literasi
Kamis, 30 Juni 2022 | 13:45 WIB
SIR THOMAS STAMFORD RAFFLES
Kamis, 30 Juni 2022 | 10:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Rabu, 29 Juni 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Senin, 27 Juni 2022 | 18:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Data & Alat
Rabu, 29 Juni 2022 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 26 JUNI - 5 JULI 2022
Selasa, 28 Juni 2022 | 19:00 WIB
STATISTIK CUKAI DUNIA
Rabu, 22 Juni 2022 | 13:15 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 22 Juni 2022 | 08:53 WIB
KURS PAJAK 22 JUNI - 28 JUNI 2022
Komunitas
Kamis, 30 Juni 2022 | 11:30 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA
Rabu, 29 Juni 2022 | 16:01 WIB
DDTC ACADEMY - EXCLUSIVE SEMINAR
Rabu, 29 Juni 2022 | 11:00 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA
Selasa, 28 Juni 2022 | 20:01 WIB
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
Reportase
Perpajakan ID

Masih Ragu Ikut PPS? Ingat, DJP Makin Jago 'Profiling' Kepatuhan WP

A+
A-
7
A+
A-
7
Masih Ragu Ikut PPS? Ingat, DJP Makin Jago 'Profiling' Kepatuhan WP

Pemimpin Umum DDTCNews/Ketua Umum ATPETSI Darussalam dan Dirjen Pajak Suryo Utomo dalam Talk show PPS hasil kolaborasi DDTCNews dan Ditjen Pajak (DJP) bertajuk Mengikis Keraguan Program Pengungkapan Sukarela (PPS).

JAKARTA, DDTCNews - Ada satu alasan kuat yang membuat wajib pajak tidak perlu ragu mengikuti program pengungkapan sukarela (PPS).

Ketua Umum ATPETSI/Pemimpin Umum DDTCNews Darussalam mengingatkan bahwa lanskap pajak Indonesia segera masuk era baru hubungan antara otoritas dan wajib pajak. Hubungan keduanya akan menjadi setara, saling menghargai, dan terbuka terkait dengan informasi. Pergeseran pola hubungan ini jelas berbeda dibanding tahun-tahun sebelumnya.

“Kata kuncinya adalah akses informasi dan transparansi. Tanpa ada pemeriksaan, tanpa ada sanksi besar mereka secara sukarela sudah patuh," ujar Darussalam dalam Talk show PPS yang digelar atas kolaborasi DDTCNews dan Ditjen Pajak, Selasa (22/3/2022).

Baca Juga: Wajib Pajak Ikut PPS di Hari Terakhir? Ingat, Lunasi PPh Final Dulu

Dalam acara yang bertajuk Mengikis Keraguan Program Pengungkapan Sukarela (PPS) ini, Darussalam juga menyampaikan sistem pajak Indonesia sudah berorientasi pada optimalisasi kepatuhan selama 5 tahun terakhir. Mengingat Indonesia menganut sistem self assessment bagi wajib pajak dalam menjalankan kewajiban pajaknya, akses informasi mutlak diperlukan oleh otoritas.

Darussalam pun menjabarkan ada 3 tahapan penting yang sudah dilakukan DJP untuk memenuhi kebutuhan terhadap akses informasi keuangan wajib pajak.

Pertama, adanya upaya mengumpulkan informasi melalui pertukaran data dan informasi antarinstansi, pembentukan Direktorat Intelijen Perpajakan, pertukaran informasi antarotoritas pajak baik berdasarkan permintaan maupun secara otomatis, hingga adanya UU Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan.

Baca Juga: DJP Sebut PPS Beri Kesempatan Bagi WP Masuk Sistem Secara Sukarela

Kedua, mengumpulkan informasi yang didapat melalui transformasi proses bisnis berbasis teknologi informasi, termasuk di dalamnya adanya integrasi data. Proses ini mencakup Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP) yang sudah berjalan sejak 2018 hingga kini.

Ketiga, upaya untuk mengolah informasi menjadi pisau analisis pengujian kepatuhan wajib pajak. Singkatnya, selama waktu singkat, otoritas pajak terus berproses dari sekadar mendapatkan informasi hingga memiliki kemampuan mengolah informasi tersebut.

“Ini sudah dimulai oleh DJP. Apa yang disebut sebagai data matching semisal menghubungkan antara data SPT dengan data-data lain semisal harta, kredit, aktivitas ekonomi, dan sebagainya makin mudah dilakukan,” kata Darussalam.

Baca Juga: Tawarkan SUN Khusus PPS, Pemerintah Raup Rp659 Miliar dan US$5,8 Juta

Senada dengan Darussalam, Suryo menekankan luasnya akses data dan informasi yang dimiliki oleh Ditjen Pajak. UU HPP, menurutnya, sudah menyediakan ruang bagi otoritas untuk mendudukkan sistem administrasi perpajakan untuk perluasan basis pajak.

DJP, imbuh Suryo, akan terus melakukan data matching antara basis data yang dimiliki otoritas dengan tambahan informasi yang didapat dari lapangan dari sumber-sumber lainnya.

"Kami cocokkan data yang kami punya dengan wajib pajak di lapangan. Ada yang belum ber-NPWP tapi punya aset. Kami ingin masyarakat terlebih sepenuhnya dalam sistem perjakan Indonesia. Yang memang harus bayar ya bayar, yang enggak harus bayar ya enggak," kata Suryo.

Baca Juga: Ajak Wajib Pajak Ikut PPS, Hamish Daud: Jangan Tunda Lagi

Suryo lantas mengungkapkan sumber-sumber informasi perpajakan yang diperoleh Ditjen Pajak. Tidak cuma data perbankan saja yang bisa diakses dengan leluasa oleh otoritas tapi juga akses informasi keuangan dari negara lain yang sudah menjalin kerja sama dengan Indonesia.

"Jadi setelah kami akses informasinya, kami adakan program ini [PPS], kami ingatkan ke wajib pajak bahwa dalam catatan kami ada harta yang belum dilaporkan. Mumpung ada PPS, silakan dilaporkan. Jadi ini kembali ke sukarela wajib pajak tadi," kata Suryo.

Secara lebih luas, Suryo menyebutkan PPS memberikan dampak kepada makroekonomi berupa peningkatan realisasi investasi, penyehatan APBN dan menunjang pendanaan untuk pembangunan, serta memperbaiki tingkat kepatuhan pajak secara berkesinambungan.

Baca Juga: DJP Putuskan Tambah Server PPS, Antisipasi Lonjakan Jumlah Wajib Pajak

"Jadi seluruh masyarakat Indonesia jelas diuntungkan," kata Suryo.

Tren pajak solidaritas juga punya kaitan erat dengan PPS. Suryo mengatakan PPS jelas mewakili prinsip kegotongroyongan dalam sistem pajak, khususnya di tengah pandemi. Karenanya, apabila ada wajib pajak yang berminat ikut tapi sebenarnya tidak secara gamblang dikategorikan sebagai wajib pajak dalam skema Kebijakan I dan II, pada prinsipnya tidak dilarang.

"Intinya adalah kontribusi, solidaritas, dan gotong royong," kata Suryo. (sap)

Baca Juga: Setoran Pajak dari PPS Tembus Rp54 Triliun, DJP: Sesuai Ekspektasi

Topik : DDTCNews, Ditjen Pajak, Darussalam, UU HPP, program pengungkapan sukarela, PPS, PAS Final, PPh final, PMK 196/2021, tax amnesty

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 29 Juni 2022 | 08:31 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Tidak Semua Pemilik NIK Bakal Wajib Bayar Pajak, Ini Kata Pemerintah

Selasa, 28 Juni 2022 | 20:01 WIB
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

Jelang Akhir Juni 2022, USU Gelar Pojok PPS

Selasa, 28 Juni 2022 | 17:55 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

NIK Jadi NPWP Mulai 2023, Siapa yang Wajib Bayar Pajak?

Selasa, 28 Juni 2022 | 17:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Perpanjang Lagi Waktu Lapor SPT Tahunan? DJP Ingatkan Aturan Ini

berita pilihan

Kamis, 30 Juni 2022 | 14:39 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Wajib Pajak Ikut PPS di Hari Terakhir? Ingat, Lunasi PPh Final Dulu

Kamis, 30 Juni 2022 | 14:30 WIB
KP2KP BENTENG

One on One dengan Usahawan, Tim KP2KP Ungkap Cara Hitung Pajak UMKM

Kamis, 30 Juni 2022 | 14:02 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

DJP Sebut PPS Beri Kesempatan Bagi WP Masuk Sistem Secara Sukarela

Kamis, 30 Juni 2022 | 13:45 WIB
SIR THOMAS STAMFORD RAFFLES

'Monopoli Itu Seperti Perbudakan!'

Kamis, 30 Juni 2022 | 13:30 WIB
KP2KP SENDAWAR

Verifikasi Data Calon PKP, Pegawai Pajak Tinjau Lokasi WP Arsitektur

Kamis, 30 Juni 2022 | 13:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Implementasi Pajak Warisan dan Tarifnya di Negara-Negara Eropa

Kamis, 30 Juni 2022 | 12:35 WIB
SELEKSI HAKIM AGUNG

Tok! DPR Resmi Setujui Satu Nama Calon Hakim Agung TUN Khusus Pajak

Kamis, 30 Juni 2022 | 12:00 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Tawarkan SUN Khusus PPS, Pemerintah Raup Rp659 Miliar dan US$5,8 Juta

Kamis, 30 Juni 2022 | 11:30 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Ajak Wajib Pajak Ikut PPS, Hamish Daud: Jangan Tunda Lagi