KEBIJAKAN FISKAL

Masalah Utang Saat Pandemi, Kebijakan Pajak Jadi Solusi Tunggal

Redaksi DDTCNews | Kamis, 21 Januari 2021 | 18:21 WIB
Masalah Utang Saat Pandemi, Kebijakan Pajak Jadi Solusi Tunggal

Ilustrasi. 

WASHINGTON DC, DDTCNews – Pemerintah di banyak negara telah mengeluarkan uang dalam jumlah besar dalam menanggulangi dampak pandemi Covid-19. Isu kebijakan pajak diprediksi menjadi topik hangat yang dibahas di berbagai negara.

Manajer Kebijakan Publik European Network on Debt and Development Tove Ryding memproyeksi perdebatan seputar kebijakan pajak akan mewarnai pengelolaan fiskal domestik pada tahun ini di banyak negara. Upaya mendesain sistem perpajakan internasional yang lebih baik juga menjadi isu penting.

"Perdebatan pajak ini mengarah pada pertanyaan yang sangat sensitif tentang siapa yang harus membayar tagihan Corona," katanya, dikutip pada Kamis (21/1/2021).

Baca Juga:
Pemerintah Bakal Naikkan Tarif PPN Jadi 12%, Ini Kata Banggar DPR

Ryding menuturkan opsi kebijakan pajak menjadi satu-satunya pilihan untuk mengembalikan defisit anggaran yang melebar pada tahun lalu. Menurutnya, tingkat utang di beberapa negara sudah sangat tinggi. Sementara itu, banyak miliarder dan perusahaan yang justru bertambah kaya selama krisis Covid-19.

Dia memaparkan tingkat utang global pada 2020 sudah melonjak lebih dari US$270 triliun sebagai modal pemerintah dalam menangani pandemi. Situasi tersebut menyebabkan dampak lanjutan pengelolaan keuangan negara tidak akan berakhir dalam waktu dekat.

Ekonom Institute for Fiscal Studies London Stuart Adam mengatakan langkah kebijakan lanjutan pada tahun ini adalah mempercepat proses pemulihan ekonomi. Oleh karena itu, perlu upaya ekstra untuk menangani defisit anggaran dan utang. Menurutnya, kebijakan pajak menjadi satu-satunya jalan yang bisa ditempuh pemerintah di banyak negara.

Baca Juga:
Tak Setor PPN Rp 525 Juta, 3 Tersangka Diserahkan ke Kejaksaan

"Setiap negara kemudian harus memilih kebijakan yang paling tepat untuk membantu dengan dukungan, stimulus, dan upaya mengurangi defisit. Kebijakan pajak menjadi satu-satunya alat yang tersedia," ujarnya.

Ekonom dari Copenhagen Business School Rasmus Corlin Christensen mengatakan rencana reformasi pajak digital mendapatkan momentum besar untuk dirampungkan pada tahun ini. Dia menegaskan perusahaan digital merupakan entitas bisnis yang mendapatkan keuntungan dari pandemi Covid-19.

Menurutnya, publik di berbagai negara akan semakin kencang menekan pemerintahnya untuk memastikan perusahaan multinasional membayar tagihan pajak dengan adil dan sesuai dengan tempat operasional perusahaan.

"Saat negosiasi berlanjut perlu untuk dipantau apakah aturan baru tersebut akan menguntungkan negara-negara berkembang kecil juga," imbuhnya, seperti dilansir icij.org. (kaw)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Minggu, 17 Maret 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Pemerintah Bakal Naikkan Tarif PPN Jadi 12%, Ini Kata Banggar DPR

Jumat, 15 Maret 2024 | 15:30 WIB KANWIL DJP SUMSELBABEL

Tak Setor PPN Rp 525 Juta, 3 Tersangka Diserahkan ke Kejaksaan

Jumat, 15 Maret 2024 | 14:45 WIB KINERJA MONETER

Utang Luar Negeri Indonesia Menyusut Tipis Jadi 405,7 Miliar Dolar AS

BERITA PILIHAN
Selasa, 19 Maret 2024 | 09:51 WIB LEBARAN 2024

Menaker Minta Gubernur Ikut Memantau Pencairan THR oleh Perusahaan

Selasa, 19 Maret 2024 | 09:30 WIB LITERATUR PAJAK

Tidak Semua Rumah Bebas PPN! Cek Syarat & Ketentuannya di Sini

Selasa, 19 Maret 2024 | 09:07 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

Fitch Pertahankan Credit Rating RI pada BBB dengan Outlook Stabil

Selasa, 19 Maret 2024 | 08:58 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Begini Skema Pajak (PPh Pasal 21) pada Bulan Pegawai Terima THR

Senin, 18 Maret 2024 | 18:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Aktivasi EFIN Tak Harus di KPP Terdaftar, Bisa Cari yang Terdekat

Senin, 18 Maret 2024 | 18:00 WIB KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu PKBE dalam Konsolidasi Barang Ekspor?

Senin, 18 Maret 2024 | 17:30 WIB PENGADILAN PAJAK

Percepat Penyelesaian Sengketa Pajak, Data Analytics Dikembangkan

Senin, 18 Maret 2024 | 17:20 WIB LAPORAN KINERJA SETJEN 2023

Transformasi Sekretariat Pengadilan Pajak, Fokus 5 Hal Ini Tahun Lalu

Senin, 18 Maret 2024 | 17:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Dapat Hadiah, Bagaimana Cara Melaporkannya di SPT Tahunan?

Senin, 18 Maret 2024 | 16:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Simpanan Emas Bertambah, Isi SPT Perlu Tambah Baris Harta yang Baru