Fokus
Literasi
Senin, 06 Desember 2021 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 06 Desember 2021 | 17:00 WIB
TIPS CUKAI
Jum'at, 03 Desember 2021 | 19:00 WIB
KAMUS PERPAJAKAN
Jum'at, 03 Desember 2021 | 16:00 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 01 Desember 2021 | 08:17 WIB
KURS PAJAK 1 DESEMBER - 7 DESEMBER 2021
Rabu, 24 November 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 24 NOVEMBER - 30 NOVEMBER 2021
Rabu, 17 November 2021 | 08:51 WIB
KURS PAJAK 17 NOVEMBER - 23 NOVEMBER 2021
Rabu, 10 November 2021 | 07:33 WIB
KURS PAJAK 10-16 NOVEMBER 2021
Reportase
Perpajakan.id

Masa Jabatan Tinggal Setahun, Duterte Kebut Reformasi Pajak

A+
A-
0
A+
A-
0
Masa Jabatan Tinggal Setahun, Duterte Kebut Reformasi Pajak

Ilustrasi. 

MANILA, DDTCNews – Presiden Filipina Rodrigo Duterte berupaya menyelesaikan agenda reformasi pajak pada sisa masa jabatan yang tinggal setahun.

Juru bicara presiden Herminio Roque Jr mengatakan ada dua rancangan undang-undang (RUU) yang perlu disahkan untuk mewujudkan reformasi pajak. Dia optimistis Kongres akan mendukung dan mengesahkan kedua RUU tersebut sebelum pemerintahan Duterte berakhir.

"Menurut saya, Kongres ... sepakat dengan rencana penerbitan RUU sebagai hal yang mendesak bagi pemerintah dan kenyataannya kami juga mendapat dukungan di kedua majelis Kongres untuk inisiatif ini," katanya, Kamis (8/7/2021).

Baca Juga: Kemenkeu Usul Pengelolaan Pendapatan Negara Terpusat di Otoritas Pajak

Roque mengatakan kedua RUU tersebut yakni RUU Reformasi Penilaian dan Valuasi Properti Riil serta RUU Perpajakan Pendapatan Pasif dan Perantara Keuangan. Kedua RUU itu menjadi paket ketiga dan keempat dari program reformasi pajak.

Dia menyebut pembahasan kedua RUU tersebut masih tertunda di tingkat Senat. Namun, dia menilai masih ada waktu untuk menyelesaikan pembahasan dan mengesahkan kedua RUU tersebut.

Jika disahkan, menurut Roque, RUU Reformasi Penilaian dan Valuasi Properti Riil akan membentuk dasar penilaian tunggal pada perpajakan melalui penerapan nilai pasar yang menjadi kewenangan pemerintah daerah dan menggunakan nilai yang diperbarui sebagai tolok ukur untuk tujuan lain, seperti hak-hak akuisisi, kredit, sewa, dan lain sebagainya.

Baca Juga: DPR Minta Otoritas Mudahkan Pekerja di Luar Negeri Buat NPWP

"Langkah tersebut akan memperluas basis pajak properti pada pemerintah daerah tanpa meningkatkan tarif pajak yang ada atau menambah pengenaan pajak baru," ujarnya, seperti dilansir bworldonline.com.

DPR telah menyetujui RUU tersebut dalam pembacaan ketiga pada November 2019. Sementara kesepakatan Senat masih menunggu pembahasan di tingkat komite.

Pada RUU pendapatan pasif, pemerintah mengharapkan terjadi penyederhanaan struktur pajak untuk instrumen keuangan. DPR juga telah menyetujui RUU itu pada September 2019 sehingga tinggal menunggu tingkat komite di Senat.

Baca Juga: Ada UU HPP, Sri Mulyani Yakin Perpajakan Jadi Sumber Penerimaan Andal

Paket pertama reformasi pajak yakni UU No. 10963 tentang Reformasi Pajak untuk Percepatan dan Inklusi dan telah disahkan kongres pada 2016 dan ditandatangani Duterte pada 2017. Setelah itu, ada UU No. 11534 tentang Pemulihan dan Insentif Pajak untuk Perusahaan (Corporate Recovery and Tax Incentives for Enterprises/CREATE).

Pada Agustus 2018, Menteri Keuangan Carlos G. Dominguez III menyatakan pemerintah akan berupaya menyelesaikan agenda reformasi pajak Duterte. Meski demikian, dia menilai reformasi pajak tidak pernah menjadi cara terbaik untuk dipilih kembali dalam pemilu. Adapun pemilu Filipina akan diadakan pada 9 Mei 2022. (kaw)

Baca Juga: Jokowi Ingin Pandemi Jadi Momentum untuk Transformasi Ekonomi
Topik : Filipina, Rodrigo Duterte, reformasi pajak

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 11 November 2021 | 14:00 WIB
FILIPINA

Aturan Disahkan, Usaha Pertanian dan Perikanan Bisa Bebas Pajak

Kamis, 11 November 2021 | 11:13 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Dirjen Pajak: UU HPP Jadi Batu Pijak Penting dalam Reformasi Lanjutan

Rabu, 03 November 2021 | 11:00 WIB
FILIPINA

Ada Lonjakan Harga Minyak, Beban Cukai Bensin Perlu Diringankan

berita pilihan

Senin, 06 Desember 2021 | 19:00 WIB
MALAYSIA

Pacu Industri Pariwisata 2022, Berbagai Insentif Pajak Disiapkan

Senin, 06 Desember 2021 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Tempat Lelang Berikat?

Senin, 06 Desember 2021 | 18:00 WIB
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

Jangan Gampang Tergiur Penawaran Aset Kripto, Investor Perlu Tahu Ini

Senin, 06 Desember 2021 | 17:21 WIB
PRESIDENSI G-20 INDONESIA

Target Presidensi G-20 Indonesia: Proposal Pilar 1 Diteken Juli 2022

Senin, 06 Desember 2021 | 17:00 WIB
TIPS CUKAI

Cara Mengajukan Pemesanan Pita Cukai Rokok

Senin, 06 Desember 2021 | 16:37 WIB
KPP PRATAMA KUBU RAYA

Telusuri Aset WP yang Tunggak Pajak, DJP Gandeng Pemda

Senin, 06 Desember 2021 | 16:30 WIB
KINERJA FISKAL

Dana Pemda yang Mengendap di Bank Segera Susut, Ini Alasan Pemerintah

Senin, 06 Desember 2021 | 16:13 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Curhat Komunitas Difabel ke DJP: Literasi Pajak Masih Minim