Fokus
Literasi
Senin, 08 Agustus 2022 | 18:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 05 Agustus 2022 | 17:27 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 05 Agustus 2022 | 12:00 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 03 Agustus 2022 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 03 Agustus 2022 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 3 AGUSTUS - 9 AGUSTUS 2022
Senin, 01 Agustus 2022 | 16:00 WIB
KMK 39/2022
Rabu, 27 Juli 2022 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 27 JULI - 2 AGUSTUS 2022
Kamis, 21 Juli 2022 | 12:30 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN PAJAK
Reportase

Mahasiswa Internasional Sumbang Penerimaan Pajak Hingga Rp60 Triliun

A+
A-
1
A+
A-
1
Mahasiswa Internasional Sumbang Penerimaan Pajak Hingga Rp60 Triliun

Ilustrasi. (Foto: The Guardian)

LONDON, DDTCNews – Dalam satu dekade, mahasiswa internasional yang belajar dan bekerja di Inggris telah menyumbang pajak hingga £3,2 miliar atau setara Rp60 triliun. Hal ini berdasarkan studi yang dilakukan oleh Higher Education Policy Institute (Hepi) dan lembaga konsultasi London Economics.

Dari studi tersebut ditemukan bahwa lulusan non-Inggris sebagian besar mendapatkan pekerjaan di bidang yang sangat strategis seperti di bidang ekonomi dan sains, atau mengisi profesi yang banyak dibutuhkan seperti pengajar dan perawat.

Kendati demikian, Direktur Hepi Nick Hillman mengatakan studi itu juga mencatat adanya estimasi pendapatan pajak yang hilang sebesar £150 juta atau sekitar Rp2,8 triliun setiap tahun yang disebabkan oleh aturan pembatasan di Inggris yang diterapkan untuk mahasiswa non-Inggris. Ada kerugian pajak sebesar £1 miliar atau Rp18,7 triliun jika dihitung sejak aturan pembatasan tersebut diterapkan pada 2012.

Baca Juga: Insentif Fiskal Dipangkas, Realisasi PDRI Membaik pada Semester I/2022

“Ini adalah kesalahan terbesar pemerintah dalam pendidikan tinggi. Aturan pembatasan itu mematahkan semangat mahasiswa internasional untuk datang ke sini. Lingkungan yang tidak ramah ini sudah terjadi selama hampir satu dekade,” ujarnya seperti dilansir dari The Guardian, Kamis (21/3/2019).

Nick menambahkan studi ini dilakukan hanya beberapa hari setelah pemerintah mengumumkan akan menghilangkan beberapa batasan bagi lulusan internasional, memperpanjang periode mereka untuk mencari pekerjaan dari 4 menjadi 6 bulan setelah akhir studi mereka, dan hingga 1 tahun bagi mereka yang mendapatkan gelar doktor.

Kepala Eksekutif Universities UK Alistair Jarvis menambahkan sistem imigrasi Inggris juga harus mencerminkan penghargaan terhadap kontribusi mahasiswa internasional. Tidak hanya berkontribusi terhadap ekonomi, mereka juga ikut memperkaya budaya serta memainkan peran penting dalam mengisi kekosongan tenaga kerja terampil di sektor-sektor utama.

Baca Juga: Kontribusi UU HPP terhadap Penerimaan Pajak Hingga Juni 2022

“Mereka ingin datang dan belajar di Inggris, melihat nilai pendidikan berkualitas tinggi yang ditawarkan universitas di Inggirs, tetapi sesungguhnya kami masih tertinggal di banding pesaing global kami seperti Australia, Selandia Baru, dan Kanada,” imbuhnya.

Jarvis mengatakan Strategi Pendidikan Internasional yang baru harus melangkah ke arah yang benar dan harus lebih ramah dalam memberikan sambutan kepada siswa internasional.

“Pemerintah harus memperluas kesempatan bagi lulusan untuk bekerja di Inggris hingga setidaknya dua tahun,” pungkasnya. (Amu)

Baca Juga: Pacu Penerimaan, Menkeu Ini Minta Digitalisasi Sistem Pajak Dipercepat

Topik : berita pajak internasional, penerimaan pajak, mahasiswa internasional, inggris

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Minggu, 17 Juli 2022 | 10:30 WIB
PERTUMBUHAN EKONOMI NASIONAL

Peluang Indonesia Resesi Hanya 3 Persen, Begini Tanggapan BKF

Minggu, 17 Juli 2022 | 08:00 WIB
INSENTIF FISKAL

Soal Arah Insentif Pajak 2023, Begini Penjelasan Kemenkeu

Senin, 11 Juli 2022 | 15:30 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Beberkan Realisasi Semester I/2022, DJP: Terima Kasih Kawan Pajak!

berita pilihan

Senin, 08 Agustus 2022 | 18:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu Audit Kepabeanan?

Senin, 08 Agustus 2022 | 18:15 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

BKPM Jamin Insentif Pajak Bisa Diurus Lewat OSS Kurang dari Sebulan

Senin, 08 Agustus 2022 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Pemerintah Buka Opsi Perluas Cakupan Tax Allowance, Begini Skemanya

Senin, 08 Agustus 2022 | 17:30 WIB
KPP PRATAMA LAMONGAN

Petugas KPP Datangi Desa Gelap, Jaring Data Calon Wajib Pajak Baru

Senin, 08 Agustus 2022 | 17:21 WIB
PER-30/PJ/2009

Hibah Bapak ke Anak Kandung Bukan Objek PPh, Tapi Perlu Permohonan SKB

Senin, 08 Agustus 2022 | 17:00 WIB
PER-03/PJ/2022

Ingat! NIK Pembeli Sudah Bisa Dicantumkan dalam Faktur Pajak

Senin, 08 Agustus 2022 | 16:37 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Pindah Alamat di KPP yang Berbeda? Wajib Pajak Perlu Tahu Ini

Senin, 08 Agustus 2022 | 16:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Susun RAPBN 2023, Begini Proyeksi Sri Mulyani Soal Penerimaan Negara

Senin, 08 Agustus 2022 | 16:00 WIB
KANWIL DJP JAWA BARAT II

Dilakukan Serentak! Kantor Pajak Sita Mobil, Tanah Hingga Rekening WP

Senin, 08 Agustus 2022 | 15:45 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA

Masuki Kuartal III/2022, Kemenkeu Prediksi Kinerja Ekonomi Makin Kuat