Review
Rabu, 19 Januari 2022 | 15:20 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 19 Januari 2022 | 14:15 WIB
OPINI PAJAK
Rabu, 19 Januari 2022 | 11:15 WIB
TAJUK PAJAK
Rabu, 19 Januari 2022 | 10:15 WIB
DIRJEN PERIMBANGAN KEUANGAN ASTERA PRIMANTO BHAKTI:
Fokus
Literasi
Senin, 24 Januari 2022 | 19:00 WIB
KAMUS CUKAI
Senin, 24 Januari 2022 | 16:30 WIB
TIPS PAJAK
Jum'at, 21 Januari 2022 | 19:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 21 Januari 2022 | 17:20 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Data & Alat
Rabu, 26 Januari 2022 | 08:11 WIB
KURS PAJAK 26 JANUARI - 1 FEBRUARI 2022
Rabu, 19 Januari 2022 | 09:17 WIB
KURS PAJAK 19 JANUARI - 25 JANUARI 2022
Rabu, 12 Januari 2022 | 09:01 WIB
KURS PAJAK 12 JANUARI - 18 JANUARI 2022
Rabu, 05 Januari 2022 | 08:15 WIB
KURS PAJAK 5 JANUARI - 11 JANUARI 2022
Komunitas
Rabu, 26 Januari 2022 | 11:00 WIB
DDTC TAX WEEKS 2022
Selasa, 25 Januari 2022 | 16:40 WIB
HASIL SURVEI PERSIDANGAN ONLINE
Senin, 24 Januari 2022 | 15:31 WIB
HASIL SURVEI PERSIDANGAN ONLINE
Jum'at, 21 Januari 2022 | 16:11 WIB
HASIL DEBAT 30 Desember 2021—19 Januari 2022
Reportase
Perpajakan.id

Mahasiswa Internasional Sumbang Penerimaan Pajak Hingga Rp60 Triliun

A+
A-
1
A+
A-
1
Mahasiswa Internasional Sumbang Penerimaan Pajak Hingga Rp60 Triliun

Ilustrasi. (Foto: The Guardian)

LONDON, DDTCNews – Dalam satu dekade, mahasiswa internasional yang belajar dan bekerja di Inggris telah menyumbang pajak hingga £3,2 miliar atau setara Rp60 triliun. Hal ini berdasarkan studi yang dilakukan oleh Higher Education Policy Institute (Hepi) dan lembaga konsultasi London Economics.

Dari studi tersebut ditemukan bahwa lulusan non-Inggris sebagian besar mendapatkan pekerjaan di bidang yang sangat strategis seperti di bidang ekonomi dan sains, atau mengisi profesi yang banyak dibutuhkan seperti pengajar dan perawat.

Kendati demikian, Direktur Hepi Nick Hillman mengatakan studi itu juga mencatat adanya estimasi pendapatan pajak yang hilang sebesar £150 juta atau sekitar Rp2,8 triliun setiap tahun yang disebabkan oleh aturan pembatasan di Inggris yang diterapkan untuk mahasiswa non-Inggris. Ada kerugian pajak sebesar £1 miliar atau Rp18,7 triliun jika dihitung sejak aturan pembatasan tersebut diterapkan pada 2012.

Baca Juga: Penerimaan Pajak 2021 Tinggi, Menkeu: Levelnya Seperti Sebelum Krisis

“Ini adalah kesalahan terbesar pemerintah dalam pendidikan tinggi. Aturan pembatasan itu mematahkan semangat mahasiswa internasional untuk datang ke sini. Lingkungan yang tidak ramah ini sudah terjadi selama hampir satu dekade,” ujarnya seperti dilansir dari The Guardian, Kamis (21/3/2019).

Nick menambahkan studi ini dilakukan hanya beberapa hari setelah pemerintah mengumumkan akan menghilangkan beberapa batasan bagi lulusan internasional, memperpanjang periode mereka untuk mencari pekerjaan dari 4 menjadi 6 bulan setelah akhir studi mereka, dan hingga 1 tahun bagi mereka yang mendapatkan gelar doktor.

Kepala Eksekutif Universities UK Alistair Jarvis menambahkan sistem imigrasi Inggris juga harus mencerminkan penghargaan terhadap kontribusi mahasiswa internasional. Tidak hanya berkontribusi terhadap ekonomi, mereka juga ikut memperkaya budaya serta memainkan peran penting dalam mengisi kekosongan tenaga kerja terampil di sektor-sektor utama.

Baca Juga: Sri Mulyani Waspadai Dinamika Harga Komoditas terhadap Setoran Pajak

“Mereka ingin datang dan belajar di Inggris, melihat nilai pendidikan berkualitas tinggi yang ditawarkan universitas di Inggirs, tetapi sesungguhnya kami masih tertinggal di banding pesaing global kami seperti Australia, Selandia Baru, dan Kanada,” imbuhnya.

Jarvis mengatakan Strategi Pendidikan Internasional yang baru harus melangkah ke arah yang benar dan harus lebih ramah dalam memberikan sambutan kepada siswa internasional.

“Pemerintah harus memperluas kesempatan bagi lulusan untuk bekerja di Inggris hingga setidaknya dua tahun,” pungkasnya. (Amu)

Baca Juga: Target Pajak 2022 Lebih Rendah, Wamenkeu: Agar Realisasinya 105%

Topik : berita pajak internasional, penerimaan pajak, mahasiswa internasional, inggris

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Selasa, 11 Januari 2022 | 15:30 WIB
PAKISTAN

Akhiri Era Kebijakan Pembebasan Pajak, Negara Ini Godok Aturan Baru

Minggu, 09 Januari 2022 | 12:00 WIB
BAHRAIN

Mulai 1 Januari 2022, Tarif PPN Resmi Naik 2 Kali Lipat

Minggu, 09 Januari 2022 | 07:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

DJP Sebut Restitusi Pajak Capai Rp196 Triliun pada 2021

berita pilihan

Rabu, 26 Januari 2022 | 11:30 WIB
SE-52/PJ/2021

Interpretasikan P3B, Pegawai DJP Harus Konsisten Gunakan Definisi

Rabu, 26 Januari 2022 | 11:06 WIB
DDTC TAX WEEKS 2022

Ini 4 Isu Pajak yang Perlu Dicermati dan Diantisipasi pada 2022

Rabu, 26 Januari 2022 | 11:00 WIB
DDTC TAX WEEKS 2022

Buka Kantor di Surabaya, DDTC Gelar Free Webinar Kepatuhan Pajak 2022

Rabu, 26 Januari 2022 | 10:30 WIB
DDTC TAX WEEKS 2022

Reformasi Pajak Ditopang Teknologi, Anda Sudah Siap?

Rabu, 26 Januari 2022 | 10:00 WIB
Perdirjen Per-20/BC/2021

Simak Cara Pemberitahuan Pabean Impor dengan Voluntary Declaration

Rabu, 26 Januari 2022 | 09:30 WIB
INVESTASI ASING

Bertemu PM Singapura, Jokowi Kantongi Komitmen Investasi Rp132 Triliun

Rabu, 26 Januari 2022 | 09:15 WIB
DATA PPS HARI INI

Data 25 Januari 2022: 7.417 WP Ikut PPS, Nilai Investasi Naik Tajam

Rabu, 26 Januari 2022 | 09:00 WIB
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Sedang Dipertimbangkan, Program Pemutihan Pajak Bakal Diadakan Lagi

Rabu, 26 Januari 2022 | 08:29 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Pemberian Insentif Pajak Diperpanjang Tahun Ini, Ini Kata Wamenkeu

Rabu, 26 Januari 2022 | 08:11 WIB
KURS PAJAK 26 JANUARI - 1 FEBRUARI 2022

Rupiah Kembali Melemah Terhadap Dolar AS dan Mayoritas Negara Mitra