KINERJA FISKAL

Lengkap, Ini Realisasi Penerimaan Perpajakan per Akhir Februari 2020

Redaksi DDTCNews | Rabu, 18 Maret 2020 | 15:40 WIB
Lengkap, Ini Realisasi Penerimaan Perpajakan per Akhir Februari 2020

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan paparan dalam video conference APBN Kita. 

JAKARTA, DDTCNews – Penerimaan pajak penghasilan (PPh) migas maupun pajak nonmigas sama-sama terkontraksi hingga akhir Februari 2020.

Hal ini dipaparkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melalui video conference APBN Kita pada siang ini, Rabu (18/3/2020). Penerimaan PPh migas hingga akhir Februari 2020 tercatat senilai Rp6,6 triliun atau negatif 36,8% dibandingkan capaian periode yang sama tahun lalu Rp10,5 triliun.

“Dari sisi pajak ini, kami merasakan betul penerimaan migas kita turun sangat tajam,” kata Sri Mulyani. Simak artikel ‘Duh, Realisasi Penerimaan Pajak Hingga Akhir Februari Masih Minus 5%’.

Baca Juga:
Sri Mulyani Beberkan Arahan Jokowi Soal Transisi ke Pemerintahan Baru

Penurunan PPh migas ini, menurut dia, karena efek dari penguatan nilai tukar rupiah pada dua bulan pertama tahun ini. Selain itu, lifting minyak juga masih rendah baik dari asumsi dalam APBN 2020 maupun terhadap realisasi tahun lalu. Ke depan, sambungnya, ada bayang-bayang penurunan harga minyak yang diperkirakan dapat menambah tekanan pada penerimaan PPh migas.

Sementara itu, meskipun masih mengalami kontraksi sebesar 2,7%, penerimaan pajak nonmigas dinilai masih cukup baik. Kontraksi ini salah satunya dikarenakan efek lesunya kinerja korporasi pada tahun lalu sehingga berimbas pada pengurangan setoran pada tahun ini.

“Mereka melakukan penurunan setoran karena mungkin kinerja 2019 tidak sebagus dari proyeksi,” imbuh Sri Mulyani.

Baca Juga:
Penyesuaian Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh 21) dengan Skema TER

Selanjutnya, kinerja bea dan cukai lebih banyak ditopang oleh tingginya penerimaan cukai. Penerimaan cukai tercatat senilai Rp19,1 triliun, melonjak hingga 89,2% dibandingkan dengan realisasi pada periode yang sama tahun lalu Rp10,1 triliun.

Capaian ini tidak lepas dari kenaikan tarif cukai rokok mulai Januari 2020. Hal ini membuat pembelian pita cukai meningkat pada akhir tahun. Namun, sesuai ketentuan pelunasan pembelian pita cukai itu baru jatuh tempo pada awal tahun ini.

Sesuai Pasal 31 Peraturan Menteri Keuangan No.57/2017 terkait penundaan pembayaran cukai mengatur bahwa pemesanan pita cukai yang diajukan sebelum 1 Desember 2019, ditetapkan jatuh tempo utangnya pada 31 Desember 2019.

Baca Juga:
Mau Lapor SPT Tahunan Orang Pribadi? Yuk Baca Panduannya di Sini

Selanjutnya, untuk pita cukai yang dipesan setelah 1 Desember 2019, sesuai pasal 2 beleid tersebut, tetap mendapat fasilitas penundaan dengan jatuh tempo 2 bulan terhitung sejak tanggal dokumen pemesanan pita cukai (untuk pengusaha pabrik).

Smentara itu, penerimaan bea masuk maupun bea keluar masih terkontraksi. Penerimaan bea masuk terkontraksi 5,7%, sedangkan penerimaan bea keluar terkontraksi 22,0%. Hal ini, menurut Sri Mulyani, sejalan dengan lesunya ekonomi global yang berakibat pada aktivitas perdagangan.

Berikut perincian realisasi penerimaan perpajakan hingga akhir Februari 2020.

Baca Juga:
NPWP Cabang akan Tak Dipakai, DJP Lakukan Pemusatan PPN Secara Jabatan


Sumber: paparan Menkeu Sri Mulyani Indrawati. (kaw)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
BERITA PILIHAN
Selasa, 20 Februari 2024 | 19:00 WIB RESENSI BUKU

Dampak Digitalisasi terhadap Urusan Pajak Perusahaan dan Otoritas

Selasa, 20 Februari 2024 | 18:00 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Dapat Kiriman Hadiah dari Luar Negeri, Tetap Harus Bayar Bea Masuk?

Selasa, 20 Februari 2024 | 17:30 WIB PENGAWASAN CUKAI

Desak Mobil ke Rest Area Tol, Bea Cukai Amankan 300.000 Rokok Ilegal

Selasa, 20 Februari 2024 | 17:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

DJP: Koreksi Harga Transfer Tak Serta Merta Berujung Penyesuaian PPN

Selasa, 20 Februari 2024 | 15:45 WIB PMK 9/2024

Pemerintah Beri Insentif PPnBM DTP atas Mobil Listrik CBU dan CKD

Selasa, 20 Februari 2024 | 15:36 WIB PMK 172/2023

Indikator Harga Transaksi Independen, Data Pembanding Bisa Tahun Jamak

Selasa, 20 Februari 2024 | 15:30 WIB PERPRES 79/2023

Pemerintah Revisi Aturan Kendaraan Listrik, Termasuk Insentif Pajak

Selasa, 20 Februari 2024 | 15:13 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

Pebisnis Wait and See, Jokowi Berharap Investasi Meningkat Usai Pemilu

Selasa, 20 Februari 2024 | 15:00 WIB TIPS PAJAK

Cara Cetak SKF untuk Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di M-Pajak