Review
Minggu, 19 September 2021 | 09:00 WIB
Dir. Kepabeanan Internasional dan Antar-Lembaga DJBC Syarif Hidayat:
Rabu, 15 September 2021 | 11:45 WIB
TAJUK
Rabu, 08 September 2021 | 18:19 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 01 September 2021 | 17:06 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Data & Alat
Rabu, 15 September 2021 | 11:00 WIB
STATISTIK FISKAL DAERAH
Rabu, 15 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 15 - 21 SEPTEMBER 2021
Rabu, 08 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 8 - 14 SEPTEMBER 2021
Rabu, 01 September 2021 | 11:15 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Komunitas
Selasa, 21 September 2021 | 17:20 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Selasa, 21 September 2021 | 16:55 WIB
TRANSFER PRICING
Selasa, 21 September 2021 | 12:15 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Senin, 20 September 2021 | 16:04 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Reportase
Perpajakan.id

Lanjutkan Kemitraan dengan OECD, Indonesia Ambil Manfaat Ini

A+
A-
7
A+
A-
7
Lanjutkan Kemitraan dengan OECD, Indonesia Ambil Manfaat Ini
Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani Indrawati (kanan) dan Sekjen OECD Angel Gurria (kiri) berfoto bersama dalam rangkaian Pertemuan Tahunan IMF-Bank Dunia 2018 di Bali. (DDTCNews-Antara/ Nicklas Hanoatubun)

JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah Indonesia memperpanjang program kerja sama (joint work programme) dengan OECD untuk periode 2019-2021. Kemitraan ini disebut-sebut penting dalam perumusan kebijakan, terutama pajak di Tanah Air.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan kemitraan dengan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) menjadi kesempatan untuk berbagi pengalaman mengenai pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Salah satu aspek yang bisa dibagi dan dipelajari, menurut dia, terkait dengan kebijakan pajak. Indonesia dapat belajar dari setiap kebijakan pajak dari negara lain. Apalagi, administrasi pajak dan kepatuhan menjadi salah satu aspek dalam OECD-Indonesia Joint Work Programme.

Baca Juga: Tingkatkan Sektor Litbang, Thailand Rilis Aturan Baru Soal Tax Holiday

“Kami mendapat banyak manfaat dari kemitraan ini, terutama tentang metode agar WP yang tidak patuh menjadi patuh. Kami menggunakan rekomendasi OECD untuk agenda nasional,” ujarnya di Bali, seperti dikutip dari siaranlive akun Facebook Kemenkeu, Rabu (10/10/2018).

Beberapa program seperti pertukaran informasi keuangan secara otomatis atau automatic exchange of information(AEoI) dan rencana aksi dalam Kerangka Inklusif Base Erosion and Profit Shifting (Inclusive Framework on BEPS) juga sudah diadopsi.

Sri Mulyani akan melihat dan mengkaji beberapa rekomendasi yang telah disampaikan dalam Laporan Survei Ekonomi OECD Indonesia 2018. Tidak hanya itu, kemitraan dengan OECD ini juga diharapkan dapat memberi masukan dalam reformasi pajak yang tengah berjalan. Salah satu aspek yang ingin dilihat yakni pajak penghasilan.

Baca Juga: DJP Minta Wajib Pajak Lapor Jika Temui Ini Saat Manfaatkan Layanan

“Selama ini seringnya membandingkan dengan Singapura. Padahal, itu tidak menggambarkan kondisi dunia secara menyeluruh. Nah, Anda [OECD] mempunyai perspektif yang bagus dan luas,” imbuh Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini.

Kerja sama Indonesia dengan OECD mencakup area kebijakan ekonomi dan pembangunan yang meliputi administrasi dan kepatuhan perpajakan, pembangunan infrastruktur, perlindungan lingkungan, pengembangan UKM, perlindungan sosial, pendidikan, kesehatan dan lain-lain.

Angel Gurria, Sekretaris Jenderal OECD mengatakan Survei Ekonomi Indonesia dilakukan secara berkala setiap dua tahun sejak 2008. Survei tahun 2018 ini juga menandai peringatan 10 tahun kolaborasi pemerintah Indonesia dengan OECD dalam program ini.

Baca Juga: OECD Pangkas Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi RI Jadi 3,7% Tahun Ini

Berbagai program yang ada dalam OECD-Indonesia Joint Work Programme, paparnya, akan berujung pada penciptaan pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Salah satunya memang terkait dengan aspek perpajakan.

“Implementasi AEoI, misalnya, akan membantu peningkatan pajak karena adanya transparansi,” katanya.

OECD memproyeksi pertumbuhan Indonesia akan berada pada level 5,2% tahun ini dan 5,3% pada 2019. Ketahanan dan inklusivitas perekonomian dilakukan dengan meningkatkan pendapatan publik secara bersahabat dan mengembangkan pariwisata. (kaw)

Baca Juga: Transparansi dan Upaya Mendapat Kepercayaan Wajib Pajak

Topik : OECD, ekonomi, pajak, Sri Mulyani

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Selasa, 21 September 2021 | 10:10 WIB
PROVINSI JAWA TENGAH

Amankan Setoran Pajak Kendaraan, Inovasi Layanan Digital Diperlukan

Selasa, 21 September 2021 | 09:00 WIB
PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL

Dikebut, Realisasi Dana PEN Tembus Rp395 Triliun

Selasa, 21 September 2021 | 08:22 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

DJP Tegaskan Pemanfaatan Insentif Pajak Bukan Penentu Pemeriksaan

Selasa, 21 September 2021 | 07:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Pegawai Kantor Pajak Aktif ke Lapangan, 2 Hal Ini yang Dikejar

berita pilihan

Selasa, 21 September 2021 | 19:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Peroleh Insentif Fiskal Beragam, Industri Furnitur Sanggup Tumbuh 8%

Selasa, 21 September 2021 | 18:49 WIB
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

Begini Ketentuan PPN Penjualan Motor atau Mobil Bekas

Selasa, 21 September 2021 | 18:30 WIB
THAILAND

Tingkatkan Sektor Litbang, Thailand Rilis Aturan Baru Soal Tax Holiday

Selasa, 21 September 2021 | 18:06 WIB
LAYANAN PAJAK

DJP Minta Wajib Pajak Lapor Jika Temui Ini Saat Manfaatkan Layanan

Selasa, 21 September 2021 | 17:30 WIB
PERTUMBUHAN EKONOMI NASIONAL

OECD Pangkas Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi RI Jadi 3,7% Tahun Ini

Selasa, 21 September 2021 | 17:20 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021

Transparansi dan Upaya Mendapat Kepercayaan Wajib Pajak

Selasa, 21 September 2021 | 17:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Turun ke Lapangan, Begini Cara Ditjen Pajak Olah Data yang Dikumpulkan

Selasa, 21 September 2021 | 16:55 WIB
TRANSFER PRICING

Tak Cuma Pajak, Isu Transfer Pricing Juga Sentuh Aspek Bisnis & Hukum

Selasa, 21 September 2021 | 16:30 WIB
AMERIKA SERIKAT

Dinilai Diskriminatif, Usulan Insentif Pajak Ditentang Toyata & Honda

Selasa, 21 September 2021 | 16:21 WIB
PENEGAKAN HUKUM

Punya Utang Pajak, Aset 5 Perusahaan Ini Disita DJP