KURS PAJAK 24 JANUARI 2024 - 30 JANUARI 2024

Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Menguat Atas Mayoritas Mata Uang Mitra

Nora Galuh Candra Asmarani | Rabu, 24 Januari 2024 | 09:15 WIB
Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Menguat Atas Mayoritas Mata Uang Mitra

Ilustrasi. 

JAKARTA, DDTCNews - Rupiah mencatatkan penguatan terhadap sebagian besar mata uang negara mitra dagang untuk pelunasan pajak (kurs beli) satu pekan ke depan. Namun, rupiah masih keok terhadap dolar Amerika Serikat (AS) dan sejumlah mata uang negara mitra.

Nilai kurs pajak untuk setiap US$1 ditetapkan senilai Rp15.609. Posisi kurs pajak terhadap negeri Paman Sam itu naik dari pekan sebelumnya yang berada di level Rp15.545 per dolar AS.

Tren penguatan juga diikuti oleh ringgit Malaysia. Untuk satu pekan ke depan, kurs pajak mata uang Negeri Jiran dipatok pada level Rp3.346,22 per ringgit Malaysia. Nilai kurs pajak tersebut naik dari minggu lalu yang berada di level Rp3.318,21 per ringgit Malaysia.

Baca Juga:
Laksanakan Bantuan Penagihan Pajak, DJP: Perpres Perlu Direvisi

Selanjutnya, nilai kurs pajak terhadap dolar Singapura dalam satu pekan ke depan ditetapkan senilai Rp11.682,88 per dolar Singapura. Posisi kurs tersebut naik dari minggu lalu yang berada di level Rp11.638,80 per dolar Singapura.

Sementara itu, dolar Australia melanjutkan tren pelemahan dari minggu lalu. Nilai kurs pajak untuk mata uang Negeri Kanguru tersebut ditetapkan senilai Rp10.291,19 per dolar Australia. Nilai kurs pajak tersebut turun tajam dari posisi minggu lalu yang berada di level Rp10.409,24 per dolar Australia.

Adapun nilai kurs mata uang zona Eropa berbalik menguat. Nilai kurs pajak untuk setiap satu euro ditetapkan senilai Rp17.030,17. Posisi kurs tersebut naik dari minggu lalu yang berada di teritori Rp17.007,97 per euro.

Baca Juga:
Reorganisasi Instansi Vertikal DJP Berlanjut? Ini Kata Dirjen Pajak

Kurs pajak ini ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan (KMK) No. 3/KM.10/KF.4/2024. Kurs ini digunakan untuk pelunasan pajak pertambahan nilai (PPN), pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), dan bea masuk.

Berikut kurs pajak periode 17 Januari 2024 - 23 Januari 2024 selengkapnya:

No Mata Uang Nilai Perubahan
1 Dolar Amerika Serikat (USD) 15.609,00 64,00
2 Dolar Australia (AUD) 10.291,19 -118,05
3 Dolar Kanada (CAD) 11.588,69 -25,23
4 Kroner Denmark (DKK) 2.280,61 -3,06
5 Dolar Hongkong (HKD) 1.995,49 6,70
6 Ringgit Malaysia (MYR) 3.318,21 -28,01
7 Dolar Selandia Baru (NZD) 9.579,12 -117,85
8 Kroner Norwegia (NOK) 1.490,85 -13,53
9 Poundsterling Inggris (GBP) 19.807,26 -1,11
10 Dolar Singapura (SGD) 11.638,80 -44,08
11 Kroner Swedia (SEK) 1.496,35 -20,26
12 Franc Swiss (CHF) 18.073,27 -191,33
13 Yen Jepang (JPY) 10.584,25 -141,77
14 Kyat Myanmar (MMK) 7,43 0,03
15 Rupee India (INR) 187,93 0,75
16 Dinar Kuwait (KWD) 50.719,03 156,65
17 Rupee Pakistan (PKR) 55,73 0,44
18 Peso Philipina (PHP) 279,38 1,70
19 Riyal Saudi Arabia (SAR) 4.161,77 16,70
20 Rupee Sri Lanka (LKR) 48,63 0,39
21 Baht Thailand (THB) 441,06 -2,90
22 Dolar Brunei Darussalam (BND) 11.638,79 -41,66
23 Euro Euro (EUR) 17.007,97 -22,20
24 Yuan Renminbi Tiongkok (CNY) 2.165,13 -0,24
25 Won Korea (KRW) 11,69 -0,12

Note: untuk JPY adalah Nilai Rupiah per 100 (sap)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 22 Februari 2024 | 18:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Laksanakan Bantuan Penagihan Pajak, DJP: Perpres Perlu Direvisi

Kamis, 22 Februari 2024 | 18:15 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Reorganisasi Instansi Vertikal DJP Berlanjut? Ini Kata Dirjen Pajak

Kamis, 22 Februari 2024 | 18:07 WIB KEBIJAKAN PAJAK

60 Juta NIK Sudah Dipadankan Dengan NPWP

Kamis, 22 Februari 2024 | 18:00 WIB KPP PRATAMA PALOPO

Edukasi soal Bukti Potong, KPP Bahas Tanggungan Pajak Khusus ASN

BERITA PILIHAN
Kamis, 22 Februari 2024 | 18:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Laksanakan Bantuan Penagihan Pajak, DJP: Perpres Perlu Direvisi

Kamis, 22 Februari 2024 | 18:15 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Reorganisasi Instansi Vertikal DJP Berlanjut? Ini Kata Dirjen Pajak

Kamis, 22 Februari 2024 | 18:07 WIB KEBIJAKAN PAJAK

60 Juta NIK Sudah Dipadankan Dengan NPWP

Kamis, 22 Februari 2024 | 17:45 WIB KONSULTASI PAJAK

Pengajuan Permohonan IKH secara Online, Bagaimana Tata Caranya?

Kamis, 22 Februari 2024 | 17:30 WIB BEA CUKAI MALANG

Cegat Bus Antarkota di Pintu Tol, DJBC Amankan 30 Koli Rokok Ilegal

Kamis, 22 Februari 2024 | 17:27 WIB KEPATUHAN PAJAK

4,3 Juta WP Sudah Lapor SPT Tahunan 2023, Mayoritas Gunakan e-Filing

Kamis, 22 Februari 2024 | 17:01 WIB KINERJA FISKAL

APBN Catatkan Surplus Rp31,3 Triliun pada Januari 2024

Kamis, 22 Februari 2024 | 17:00 WIB TIPS PAJAK

Cara Ikut Lelang Barang-Barang Sitaan Pajak

Kamis, 22 Februari 2024 | 16:37 WIB PENERIMAAN PAJAK

Kontraksi, Penerimaan Pajak Terkumpul Rp149,25 Triliun di Januari 2024

Kamis, 22 Februari 2024 | 16:30 WIB PMK 7/2024

Beli Rumah Lain, WP OP Tak Boleh Lagi Pakai Fasilitas PPN DTP 2024