Analisis SWOT Program Pajak Capres RI

PESTA demokrasi Indonesia akan digelar kembali pada 17 April 2019 untuk memilih presiden dan wakil presiden Indonesia periode 2019-2024. Calon kandidat yang akan berlaga pun hampir sama dengan pilpres terakhir pada 2014, dengan pasangan nomor urut 1 Joko Widodo-Ma’ruf Amin dan pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto- Sandiaga Uno.

Lobi-lobi politik, berita dan media pun diwarnai dengan pembahasan mengenai capres dan cawapres yang akan berlaga. Hal tersebut tidak akan pernah terlepas dari perilaku masyarakat yang menaruh perhatian pada isu kebijakan dan program apa saja yang akan dilakukan masing masing calon jika terpilih.

Jika melihat kondisi Indonesia sekarang, program perekonomian adalah hal yang paling menggiurkan untuk dibahas, melihat pergerakan arus ekonomi dan keuangan negara yang penuh dengan apresiasi maupun gejolak dalam proses pencapainnya.

Di samping alasan tersebut, perekonomian dan keuangan negara adalah bahan pertimbangan utama bagi pemerintah dalam menggalakkan pembangunan sektor lainnya agar kas negara tetap seimbang ketika arus penerimaan dan pengeluraan terjadi. Bagaimanapun hal tersebut pasti berdampak bagi masyarakat mengenai pembangunan di sektor apa saja yang telah diterapkan pemerintah yang menunjang kesejahteraan.

Umumnya, penerimaan negara selalu diidentikkan dengan hasil pajak yang didapatkan, anggapan tersebut dikarenakan pajak merupakan sumber utama dalam penerimaan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara. Menteri keuangan RI saat ini, Sri Mulyani Indrawati juga mendukung hal tersebut yang menyatakan bahwa pembangunan di Indonesia dari APBN sebesar 75% ditopang dari pajak.

Terlebih pada 2016 silam, pemerintah berhasil melakukan program tax amnesty atau pengampunan pajak bagi warga negara Indonesia di dalam maupun luar negeri yang belum terlapor dalam Surat Pemberitahuan (SPT) pajak tahunan. Program tersebut telah meningkatkan penerimaan negara dengan capaian Rp130 triliun, deklarasi harta Rp4.813,4 triliun, dan repatrasi Rp46 triliun.

Analisis SWOT Program Pajak Capres

Untuk menarik perhatian masyarakat, kedua calon pemimpin saling mengaung-gaungkan program pajak unggulan yang akan diterapkan. Program pajak yang direncanakan pasti memiliki nilai kekuatan, kelemahan, ancaman dan peluang masing masing dalam penerapannya.

Indikator penilaian tersebut didapatkan berdasarkan analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunitiesdan Threats) untuk mempermudah umum dalam membandingkan program pajak kedua calon. Teknik analisis ini sering digunakan dalam menganalisis perencanaan strategis suatu proyek atau spekulasi bisnis yang dibuat oleh Albert Humprey pada 1960-an.

Berikut anaisis SWOT dari masing-masing kandidat:

Program Joko Widodo-Ma’ruf Amin
Pertama, melanjutkan reformasi perpajakan yang berkelanjutan untuk mewujudkan keadilan dan kemandirian ekonomi nasional dengan target terukur, serta memperhatikan iklim usaha dan peningkatan daya saing.

Kedua, memberikan intensif pajak bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Pemerintah telah melakukan pemangkasan tarif pajak penghasilan (PPh) final yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018.

Program Prabowo Subianto-Sandiaga Uno
Pertama, menaikkan batas Pendapatan Tidak Kena Pajak (PTKP) dan menurunkan PPh Pasal 21 orang pribadi.

Kedua, menghapus Pajak Bumi Bangunan (PBB) bagi rumah tinggal utama dan pertama.

Ketiga, menghapus secara drastis birokrasi yang menghambat dan melakukan reformasi perpajakan agar lebih merangsang gairah berusaha dan meningkatkan daya saing terhadap negara tetangga.

Keempat, meningkatkan akses masyarakat terhadap buku yang murah dan terjangkau melalui kebijakan perpajakan yang menunjang.

Hasil dari analisis tersebut, dapat menjadi bahan pertimbangan bagi masyarakat dalam memilih calon pemimpin yang programnya cenderung memiliki dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat. Sebagai warga negara yang menjunjung tinggi demokrasi dan asas pemilihan umum yang baik, sudah sepatutnya semua berkontribusi dalam berpikir kritis pada arah kebijakan calon pemimpin dan memilih tanpa adanya hasutan dan paksaan. Sukseskan pemilu Indonesia.*