Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Kinerja Pajak Awal Tahun Lesu, Ini Pandangan DDTC Fiscal Research

2
2

Fiscal Economist DDTC Fiscal Research Denny Vissaro saat memberikan paparan.

JAKARTA, DDTCNews – Kinerja penerimaan kuartal I/2019 terimbas dari lesunya permintaan dan cenderung menunggunya (wait and see) investor menunggu kepastian Pemilu.

Hal ini dipaparkan DDTC Fiscal Research dalam Indonesia Taxation Quarterly Report (Q1-2019) bertajuk ‘Tax and Digital Economy: Threats and Opportunities’. Seperti diketahui, realisasi pertumbuhan penerimaan nonmigas pada kuartal I/2019 hanya 0,6%.

“Hingga triwulan pertama tahun ini, perekonomian terindikasi melesu akibat melemahnya permintaan dan sikap investor yang cenderung menunggu hingga kepastian Pemilu. Pertumbuhan yang hanya mencapai 0,6% ini masih jauh dari target pertumbuhan tahun ini 19%,” jelas Fiscal Economist DDTC Fiscal Research Denny Vissaro dalam peluncuran laporan kuartalan tersebut, Kamis (2/5/2019).

Baca Juga: Sri Mulyani: Tarif PPh Badan Turun Bertahap & Tidak Dimulai pada 2020

Kinerja tersebut, sambungnya, terutama dipengaruhi oleh performa pajak pertambahan nilai (PPN) yang negatif. Namun, kinerja PPN diperkirakan akan meningkat dan memperbaiki pertumbuhan penerimaan pajak secara umum.

Denny mengungkapkan pergerakan impor bahan baku penolong dan barang modal, serta barang konsumsi konsumsi dalam negeri akan membaik sejalan dengan kepastian pasca-pemilu dan menyambut lebaran.

Pada sisi lain, sektor kepabeanan dan cukai menunjukkan kinerja penerimaan yang jauh membaik dari segi penerimaan dan pertumbuhan. Walau demikian, meningkatnya kinerja penerimaan cukai diperkirakan akan semakin jenuh selama tidak ada penambahan objek cukai baru.

Baca Juga: Pasang Target Tax Ratio 11,5%, Ini Strategi Menkeu pada 2020

Pada sisi fiskal daerah, terdapat beberapa upaya pembenahan yang dilakukan, baik dari segi administrasi maupun kebijakan. Hal ini dilakukan dalam rangka meningkatkan local taxing power dan menurunkan tingkat ketergantungan daerah kepada pusat.

“Untuk penerimaan negara bukan pajak (PNBP) menunjukkan hasil yang kurang memuaskan pada triwulan I ini khususnya karena pengaruh harga komoditas,” imbuhnya.

Topik mengenai perkembangan terkini penerimaan pajak dan pos pendapatan negara lainnya ini juga menjadi bahasan dalam Indonesia Taxation Quarterly Report (Q1-2019) bertajuk ‘Tax and Digital Economy: Threats and Opportunities’ yang bisa diunduh di sini. (kaw)

Baca Juga: Menkeu: Kenaikan Target Penerimaan Pajak Masih Sehat

“Hingga triwulan pertama tahun ini, perekonomian terindikasi melesu akibat melemahnya permintaan dan sikap investor yang cenderung menunggu hingga kepastian Pemilu. Pertumbuhan yang hanya mencapai 0,6% ini masih jauh dari target pertumbuhan tahun ini 19%,” jelas Fiscal Economist DDTC Fiscal Research Denny Vissaro dalam peluncuran laporan kuartalan tersebut, Kamis (2/5/2019).

Baca Juga: Sri Mulyani: Tarif PPh Badan Turun Bertahap & Tidak Dimulai pada 2020

Kinerja tersebut, sambungnya, terutama dipengaruhi oleh performa pajak pertambahan nilai (PPN) yang negatif. Namun, kinerja PPN diperkirakan akan meningkat dan memperbaiki pertumbuhan penerimaan pajak secara umum.

Denny mengungkapkan pergerakan impor bahan baku penolong dan barang modal, serta barang konsumsi konsumsi dalam negeri akan membaik sejalan dengan kepastian pasca-pemilu dan menyambut lebaran.

Pada sisi lain, sektor kepabeanan dan cukai menunjukkan kinerja penerimaan yang jauh membaik dari segi penerimaan dan pertumbuhan. Walau demikian, meningkatnya kinerja penerimaan cukai diperkirakan akan semakin jenuh selama tidak ada penambahan objek cukai baru.

Baca Juga: Pasang Target Tax Ratio 11,5%, Ini Strategi Menkeu pada 2020

Pada sisi fiskal daerah, terdapat beberapa upaya pembenahan yang dilakukan, baik dari segi administrasi maupun kebijakan. Hal ini dilakukan dalam rangka meningkatkan local taxing power dan menurunkan tingkat ketergantungan daerah kepada pusat.

“Untuk penerimaan negara bukan pajak (PNBP) menunjukkan hasil yang kurang memuaskan pada triwulan I ini khususnya karena pengaruh harga komoditas,” imbuhnya.

Topik mengenai perkembangan terkini penerimaan pajak dan pos pendapatan negara lainnya ini juga menjadi bahasan dalam Indonesia Taxation Quarterly Report (Q1-2019) bertajuk ‘Tax and Digital Economy: Threats and Opportunities’ yang bisa diunduh di sini. (kaw)

Baca Juga: Menkeu: Kenaikan Target Penerimaan Pajak Masih Sehat
Topik : penerimaan pajak, DDTC Fiscal Research
Komentar
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Senin, 08 April 2019 | 11:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Jum'at, 15 Juni 2018 | 18:05 WIB
KREDIT PAJAK
Rabu, 06 Maret 2019 | 11:54 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA
Kamis, 31 Januari 2019 | 17:33 WIB
INSENTIF FISKAL
berita pilihan
Senin, 03 Oktober 2016 | 20:23 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
Selasa, 04 Oktober 2016 | 17:55 WIB
INSENTIF PENDIDIKAN
Selasa, 13 September 2016 | 14:15 WIB
KINERJA BUMN
Senin, 03 Juli 2017 | 10:30 WIB
STRATEGI MAKRO
Minggu, 31 Juli 2016 | 12:19 WIB
FASILITAS IMPOR
Selasa, 18 April 2017 | 17:49 WIB
KETENTUAN PP 18 TAHUN 2015
Senin, 08 Mei 2017 | 16:57 WIB
KEUANGAN PUBLIK
Selasa, 11 April 2017 | 14:01 WIB
WAMENKEU:
Rabu, 18 Oktober 2017 | 17:29 WIB
DESENTRALISASI FISKAL
Selasa, 13 September 2016 | 13:01 WIB
SHORTFALL PAJAK