INDONESIA TAXATION QUARTERLY REPORT

Kinerja Pajak Awal Tahun Lesu, Ini Pandangan DDTC Fiscal Research

Redaksi DDTCNews | Kamis, 02 Mei 2019 | 18:28 WIB
Kinerja Pajak Awal Tahun Lesu, Ini Pandangan DDTC Fiscal Research

Fiscal Economist DDTC Fiscal Research Denny Vissaro saat memberikan paparan.

JAKARTA, DDTCNews – Kinerja penerimaan kuartal I/2019 terimbas dari lesunya permintaan dan cenderung menunggunya (wait and see) investor menunggu kepastian Pemilu.

Hal ini dipaparkan DDTC Fiscal Research dalam Indonesia Taxation Quarterly Report (Q1-2019) bertajuk ‘Tax and Digital Economy: Threats and Opportunities’. Seperti diketahui, realisasi pertumbuhan penerimaan nonmigas pada kuartal I/2019 hanya 0,6%.

“Hingga triwulan pertama tahun ini, perekonomian terindikasi melesu akibat melemahnya permintaan dan sikap investor yang cenderung menunggu hingga kepastian Pemilu. Pertumbuhan yang hanya mencapai 0,6% ini masih jauh dari target pertumbuhan tahun ini 19%,” jelas Fiscal Economist DDTC Fiscal Research Denny Vissaro dalam peluncuran laporan kuartalan tersebut, Kamis (2/5/2019).

Baca Juga:
Setoran PPN-PPnBM Kontraksi 16,1 Persen, Sri Mulyani Bilang Hati-Hati

Kinerja tersebut, sambungnya, terutama dipengaruhi oleh performa pajak pertambahan nilai (PPN) yang negatif. Namun, kinerja PPN diperkirakan akan meningkat dan memperbaiki pertumbuhan penerimaan pajak secara umum.

Denny mengungkapkan pergerakan impor bahan baku penolong dan barang modal, serta barang konsumsi konsumsi dalam negeri akan membaik sejalan dengan kepastian pasca-pemilu dan menyambut lebaran.

Pada sisi lain, sektor kepabeanan dan cukai menunjukkan kinerja penerimaan yang jauh membaik dari segi penerimaan dan pertumbuhan. Walau demikian, meningkatnya kinerja penerimaan cukai diperkirakan akan semakin jenuh selama tidak ada penambahan objek cukai baru.

Baca Juga:
Efek Harga Komoditas, PPh Badan Terkontraksi 29,8% di Kuartal I/2024

Pada sisi fiskal daerah, terdapat beberapa upaya pembenahan yang dilakukan, baik dari segi administrasi maupun kebijakan. Hal ini dilakukan dalam rangka meningkatkan local taxing power dan menurunkan tingkat ketergantungan daerah kepada pusat.

“Untuk penerimaan negara bukan pajak (PNBP) menunjukkan hasil yang kurang memuaskan pada triwulan I ini khususnya karena pengaruh harga komoditas,” imbuhnya.

Topik mengenai perkembangan terkini penerimaan pajak dan pos pendapatan negara lainnya ini juga menjadi bahasan dalam Indonesia Taxation Quarterly Report (Q1-2019) bertajuk ‘Tax and Digital Economy: Threats and Opportunities’ yang bisa diunduh di sini. (kaw)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 26 April 2024 | 16:30 WIB PENERIMAAN PAJAK

Setoran PPN-PPnBM Kontraksi 16,1 Persen, Sri Mulyani Bilang Hati-Hati

Jumat, 26 April 2024 | 13:39 WIB PENERIMAAN PAJAK

Efek Harga Komoditas, PPh Badan Terkontraksi 29,8% di Kuartal I/2024

Jumat, 26 April 2024 | 11:09 WIB PENERIMAAN PAJAK

Penerimaan Pajak Secara Neto Kontraksi 8,86 Persen di Kuartal I/2024

Jumat, 26 April 2024 | 10:00 WIB KABUPATEN KLUNGKUNG

Penerimaan Pajak Belum Optimal, Pemkab Bikin Satgas Libatkan Pemuda

BERITA PILIHAN
Jumat, 26 April 2024 | 17:30 WIB REFORMASI PAJAK

Reformasi Pajak, Menkeu Jamin Komitmen Adopsi Standar Pajak Global

Jumat, 26 April 2024 | 17:00 WIB KAMUS PAJAK DAERAH

Apa Itu PBJT Jasa Parkir dan Retribusi Parkir?

Jumat, 26 April 2024 | 16:45 WIB KEBIJAKAN KEPABEAN

Impor Barang Kiriman? Laporkan Data dengan Benar agar Tak Kena Denda

Jumat, 26 April 2024 | 16:30 WIB PENERIMAAN PAJAK

Setoran PPN-PPnBM Kontraksi 16,1 Persen, Sri Mulyani Bilang Hati-Hati

Jumat, 26 April 2024 | 15:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Ada Usulan Tarif Pajak Kripto untuk Dipangkas, Begini Tanggapan DJP

Jumat, 26 April 2024 | 15:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Sudah Lapor SPT Tapi Tetap Terima STP, Bisa Ajukan Pembatalan Tagihan

Jumat, 26 April 2024 | 14:37 WIB PERATURAN PERPAJAKAN

Juknis Penghapusan Piutang Bea Cukai, Download Aturannya di Sini

Jumat, 26 April 2024 | 14:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Indonesia Ingin Jadi Anggota OECD, DJP: Prosesnya Sudah On Track

Jumat, 26 April 2024 | 14:00 WIB KANWIL DJP DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Korporasi Lakukan Tindak Pidana Pajak, Uang Rp 12 Miliar Disita Negara