Fokus
Literasi
Rabu, 10 Agustus 2022 | 17:30 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 08 Agustus 2022 | 18:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 05 Agustus 2022 | 17:27 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 05 Agustus 2022 | 12:00 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 10 Agustus 2022 | 09:07 WIB
KURS PAJAK 10 AGUSTUS - 16 AGUSTUS 2022
Rabu, 03 Agustus 2022 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 3 AGUSTUS - 9 AGUSTUS 2022
Senin, 01 Agustus 2022 | 16:00 WIB
KMK 39/2022
Rabu, 27 Juli 2022 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 27 JULI - 2 AGUSTUS 2022
Reportase

Kilas Balik Penerapan Pajak Petasan di Indonesia, dari Aceh hingga DKI

A+
A-
3
A+
A-
3
Kilas Balik Penerapan Pajak Petasan di Indonesia, dari Aceh hingga DKI

Sejumlah anak-anak membunyikan petasan yang dibuat dari tabung dan berbahan bakar spiritus atau biasa disebut mercon bumbung di Taman Wisata Candi, Ngawi, Jawa Timur, Jumat (1/4/2022). Tradisi tersebut dilakukan setiap tahun untuk menyambut datangnya bulan Ramadhan. ANTARA FOTO/Ari Bowo Sucipto

JAKARTA, DDTCNews - Belakangan ini viral di media sosial dengan adanya video yang memperlihatkan ledakan besar saat pemusnahan puluhan ribu petasan dan bubuk mesiu oleh Polres Bangkalan dan Tim Gegana Polda Jawa Timur.

Pemusnahan petasan hasil sitaan petugas itu diketahui dilakukan di lahan kosong yang jauh dari pemukiman warga. Kejadian ini lantas viral lantaran ada bangunan dan rumah warga yang ikut mengalami kerusakan akibat dampak ledakan.

Berbicara mengenai petasan, benda yang biasa ditemui terutama pada saat Ramadan, Idulfitri, dan tahun baru ini dahulu sempat menjadi sasaran pajak daerah.

Baca Juga: Pemutihan dan Diskon PBB Diadakan, Berlaku Sampai Desember 2022

Lebih tepatnya, pajak dikenakan atas izin penjualan atau pembuatan petasan dan kembang api. Pajak ini menjadi wewenang daerah tingkat (Dati) II (Kota/Kabupaten) pada 1957 sampai dengan 1997. Dasar hukum yang mengatur pemungutan pajak ini di antaranya adalah Undang-undang (UU) Darurat No.11/1957.

Adapun daerah yang sempat menerapkan pajak atas izin penjualan/pembuatan petasan dan kembang api atau biasa juga disebut pajak petasan ini di antaranya adalah Dati II Kebumen, Kabupaten Tulungagung, Dati II Aceh Timur, dan Jakarta.

Ketentuan Pajak Petasan di Kebumen
Ketentuan pajak petasan di Kebumen tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) No.4/1965. Pasal 1 perda ini menyatakan pajak petasan dikenakan pada orang yang menjual petasan dan orang yang mengerjakan kebiasaan tersebut sebagai mata pecaharian di Dati II Kebumen.

Baca Juga: Pemutihan Pajak Tak Efektif, Gubernur Edy Dukung Penghapusan Data STNK

Orang yang menyimpan petasan bukan untuk keperluan pribadi juga dianggap menjual petasan. Adapun orang yang menjual petasan ini disebut sebagai wajib pajak dan diharuskan mendaftarkan diri setiap tahunnya. Pendaftaran diri sebagai wajib pajak itu dilakukan setiap Januari.

Dalam hal terdapat orang yang menjadi wajib pajak dalam tahun berjalan maka wajib mendaftarkan diri dalam kurun waktu 3 hari sejak menjadi wajib pajak. Pendaftaran dilakukan melalui pegawai yang ditunjuk kepala daerah untuk menangani pendaftaran wajib pajak petasan.

Pajak petasan ini ditetapkan senilai Rp7.500 per tahun untuk tiap penjualan dan Rp150 per minggu atau bagian minggu untuk tiap penjualan. Tarif tersebut merupakan opsi yang dapat dipilih sesuai kehendak wajib pajak.

Baca Juga: Tunggakan Pajak Motor Daerah Ini Tembus Rp12 M, Mayoritas karena Lupa

Lebih lanjut, pajak petasan itu dibayarkan kepada pemegang kas bersamaan dengan pendaftaran diri sebagai wajib pajak. Apabila terdapat oknum yang tidak membayar maka dianggap tidak mendaftar. Adapun oknum yang menjual petasan tanpa mendaftarkan diri maka dikenakan sanksi kurungan maksimal 2 bulan atau denda maksimal Rp5.000.

Ketentuan Pajak Petasan di Daerah Lain
Sementara itu, jejak pengenaan pajak petasan pada daerah lain terlihat dalam sejumlah keputusan presiden (keppres). Misal, Keppres No.608/1961 yang mengesahkan Perda Pajak Petasan Dati II Atjeh Timur dan Keppres No.247/1959 yang mengesahkan Perda Pajak Petasan Kabupaten Tulungagung.

Ada pula Keppres No. 308/1960 yang mengesahkan Perda Pajak Petasan Kabupaten Bangkalan. Selain itu, ketentuan pajak petasan di DKI Jakarta dahulu di antaranya tertuang dalam Peraturan Daerah Khusus Ibukota Jakarta No.1/1970. (sap)

Baca Juga: Kejar Tunggakan PBB Rp70 Miliar, Pemkab Bentuk Satgas Penagihan

Topik : pajak daerah, pajak petasan, Ramadan, Lebaran, Idulfitri, HKPD, PDRD

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Minggu, 31 Juli 2022 | 15:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Korlantas Segera Hapus Data STNK Kendaraan yang Pajaknya Mati 2 Tahun

Minggu, 31 Juli 2022 | 15:00 WIB
PROVINSI BENGKULU

Dimulai Besok! Pemprov Adakan Program Pemutihan Pajak Kendaraan

Sabtu, 30 Juli 2022 | 10:00 WIB
PROVINSI NTB

Waduh, Kepatuhan Pajak Kendaraan di NTB Tak Sampai 50%

berita pilihan

Kamis, 11 Agustus 2022 | 09:00 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN

Dukung Energi Terbarukan, 12 Perusahaan Ini Dapat Fasilitas Kepabeanan

Kamis, 11 Agustus 2022 | 08:26 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

NIK Sebagai NPWP, Bagaimana DJP Jaga Keamanan Data Wajib Pajak?

Rabu, 10 Agustus 2022 | 19:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Keterbukaan Informasi Perpajakan Punya Peran dalam Menekan Korupsi

Rabu, 10 Agustus 2022 | 17:45 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN

Menyimak Lagi Siasat DJBC Lindungi Perusahaan dari Pukulan Pandemi

Rabu, 10 Agustus 2022 | 17:30 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha?

Rabu, 10 Agustus 2022 | 17:05 WIB
PER-03/PJ/2022

Upload Faktur Pajak Muncul Eror ETAX-API-10041, Perhatikan Tanggalnya

Rabu, 10 Agustus 2022 | 16:10 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

DJP Kembangkan CRM-BI, Data Keuangan dan Aset Wajib Pajak Berperan

Rabu, 10 Agustus 2022 | 15:30 WIB
PMK 112/2022

NIK Jadi NPWP Bisa Dorong Standardisasi Identitas, Ini Alasannya

Rabu, 10 Agustus 2022 | 15:09 WIB
PER-03/PJ/2022

Isi Keterangan Jenis Barang dalam Faktur Pajak? Begini Ketentuannya