Berita
Sabtu, 19 Juni 2021 | 15:01 WIB
KOREA SELATAN
Sabtu, 19 Juni 2021 | 14:01 WIB
PROVINSI RIAU
Sabtu, 19 Juni 2021 | 13:01 WIB
INSENTIF PAJAK
Sabtu, 19 Juni 2021 | 12:01 WIB
AKUNTABILITAS KEUANGAN
Fokus
Literasi
Jum'at, 18 Juni 2021 | 19:00 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 18 Juni 2021 | 17:01 WIB
KAMUS PAJAK PENGHASILAN
Jum'at, 18 Juni 2021 | 16:01 WIB
TIPS PAJAK
Kamis, 17 Juni 2021 | 18:11 WIB
CUKAI (18)
Data & Alat
Kamis, 17 Juni 2021 | 18:50 WIB
STATISTIK PENGHINDARAN PAJAK
Rabu, 16 Juni 2021 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 16 JUNI 2021-22 JUNI 2021
Rabu, 09 Juni 2021 | 09:05 WIB
KURS PAJAK 9 JUNI 2021-15 JUNI 2021
Selasa, 08 Juni 2021 | 18:33 WIB
STATISTIK BELANJA PERPAJAKAN
Reportase
Perpajakan.id

KIHT Terpadu Pertama Siap Dibangun di Kalimantan

A+
A-
2
A+
A-
2
KIHT Terpadu Pertama Siap Dibangun di Kalimantan

Presiden Joko Widodo beserta rombongan meninjau Kawasan Industri Hasil Tembakau (KIHT) di Batang, beberapa waktu lalu. (Foto: Antara)

SINGKAWANG, DDTCNews - Ditjen Bea dan Cukai (DJBC) bersiap membangun kawasan industri hasil tembakau (KIHT) terpadu di Pulau Kalimantan, yakni di Kota Singkawang, Kalimantan Barat.

Kepala Kantor Bea Cukai Sintete Denny Prasetyanto mengatakan pembangunan KIHT terpadu tersebut menjadi salah satu strategi DJBC menekan peredaran rokok ilegal.

Menurutnya Singkawang akan menyusul Kabupaten Soppeng, Sulawesi Selatan, yang telah mengoperasikan KIHT terpadu perdana di Indonesia. "KIHT merupakan pendekatan kepada pengusaha rokok ilegal untuk menjadi legal," katanya dalam keterangan tertulis, Selasa (1/9/2020).

Baca Juga: DBH Cukai Tembakau 2021 Lampaui Setoran Pajak dan Retribusi

Denny mengatakan rencana pembangunan KIHT terpadu tersebut telah dibicarakan bersama Pemerintah Kota Singkawang, sejak Juli 2020. Menurutnya Pemkot Singkawang juga mendukung rencana DJBC karena dapat mendorong pertumbuhan perekonomian daerah.

Ia menjelaskan KIHT terpadu adalah kawasan pemusatan kegiatan industri hasil tembakau yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas pendukung. Dengan fasilitas tersebut, dia berharap para produsen rokok lebih mudah mengembangkan produksinya secara legal.

Menurutnya Menteri Keuangan Sri Mulyani juga telah menerbitkan payung hukum berupa Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 21/PMK.04/2020 tentang Kawasan Industri Hasil Tembakau.

Baca Juga: Klasifikasi Jenis Objek Cukai

Pada KIHT terpadu itulah, sambungnya, DJBC akan hadir memberikan pelayanan, pembinaan industri, serta mengawasi produksi dan peredaran hasil tembakaunya.

Denny juga menyiapkan fasilitas untuk produsen rokok yang beroperasi di KIHT terpadu tersebut, salah satunya penundaan pembayaran cukai sampai 90 hari sejak pemesanan pita cukai. "Keuntungan lain yang ditawarkan adalah kemudahan kegiatan berusaha dan perizinan," ujarnya. (Bsi)

Baca Juga: Soal Sistem Pajak dan Kesetaraan Gender, Ini Kata Sri Mulyani
Topik : KIHT, cukai, sri mulyani, kalimantan, kawasan industri hasil tembakau
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Selasa, 08 Juni 2021 | 16:00 WIB
KEMENTERIAN KEUANGAN
Selasa, 08 Juni 2021 | 15:14 WIB
PERIMBANGAN KEUANGAN
Selasa, 08 Juni 2021 | 11:39 WIB
PROVINSI JAWA TENGAH
Selasa, 08 Juni 2021 | 09:24 WIB
KABUPATEN NUNUKAN
berita pilihan
Sabtu, 19 Juni 2021 | 15:01 WIB
KOREA SELATAN
Sabtu, 19 Juni 2021 | 14:01 WIB
PROVINSI RIAU
Sabtu, 19 Juni 2021 | 13:01 WIB
INSENTIF PAJAK
Sabtu, 19 Juni 2021 | 12:01 WIB
AKUNTABILITAS KEUANGAN
Sabtu, 19 Juni 2021 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Sabtu, 19 Juni 2021 | 10:01 WIB
FILIPINA
Sabtu, 19 Juni 2021 | 09:01 WIB
KABUPATEN PAMENGKASAN
Sabtu, 19 Juni 2021 | 08:00 WIB
BERITA PAJAK SEPEKAN
Sabtu, 19 Juni 2021 | 07:00 WIB
KOMIK PAJAK
Sabtu, 19 Juni 2021 | 06:01 WIB
PMK 54/2021