Berita
Jum'at, 04 Desember 2020 | 19:30 WIB
PMK 191/2020
Jum'at, 04 Desember 2020 | 19:08 WIB
PENERIMAAN PERPAJAKAN
Jum'at, 04 Desember 2020 | 19:03 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Jum'at, 04 Desember 2020 | 18:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Review
Rabu, 02 Desember 2020 | 15:04 WIB
KONSULTASI PAJAK
Minggu, 29 November 2020 | 09:01 WIB
SEKJEN ASOSIASI PERTEKSTILAN INDONESIA RIZAL TANZIL RAKHMAN:
Rabu, 25 November 2020 | 15:33 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 18 November 2020 | 16:01 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Jum'at, 04 Desember 2020 | 18:15 WIB
KAMUS HUKUM PAJAK
Jum'at, 04 Desember 2020 | 16:10 WIB
PROFIL PAJAK PROVINSI SULAWESI TENGAH
Jum'at, 04 Desember 2020 | 15:45 WIB
TIPS PAJAK
Kamis, 03 Desember 2020 | 16:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Data & alat
Jum'at, 04 Desember 2020 | 18:00 WIB
STATISTIK WITHHOLDING TAX
Rabu, 02 Desember 2020 | 17:31 WIB
STATISTIK PAJAK KONSUMSI
Rabu, 02 Desember 2020 | 09:18 WIB
KURS PAJAK 2 DESEMBER - 8 DESEMBER 2020
Jum'at, 27 November 2020 | 17:22 WIB
STATISTIK WITHHOLDING TAX
Komunitas
Rabu, 02 Desember 2020 | 15:20 WIB
PODTAX
Rabu, 02 Desember 2020 | 07:00 WIB
KOMIK PAJAK
Selasa, 01 Desember 2020 | 17:14 WIB
KONFERENSI NASIONAL PERPAJAKAN
Selasa, 01 Desember 2020 | 17:00 WIB
IAIN SULTAN AMAI GORONTALO
Reportase
Glosarium

KIHT Terpadu Pertama Siap Dibangun di Kalimantan

A+
A-
2
A+
A-
2
KIHT Terpadu Pertama Siap Dibangun di Kalimantan

Presiden Joko Widodo beserta rombongan meninjau Kawasan Industri Hasil Tembakau (KIHT) di Batang, beberapa waktu lalu. (Foto: Antara)

SINGKAWANG, DDTCNews - Ditjen Bea dan Cukai (DJBC) bersiap membangun kawasan industri hasil tembakau (KIHT) terpadu di Pulau Kalimantan, yakni di Kota Singkawang, Kalimantan Barat.

Kepala Kantor Bea Cukai Sintete Denny Prasetyanto mengatakan pembangunan KIHT terpadu tersebut menjadi salah satu strategi DJBC menekan peredaran rokok ilegal.

Menurutnya Singkawang akan menyusul Kabupaten Soppeng, Sulawesi Selatan, yang telah mengoperasikan KIHT terpadu perdana di Indonesia. "KIHT merupakan pendekatan kepada pengusaha rokok ilegal untuk menjadi legal," katanya dalam keterangan tertulis, Selasa (1/9/2020).

Baca Juga: Optimalisasi Penerimaan dalam Masa Pemulihan Ekonomi, Ini Kata Pakar

Denny mengatakan rencana pembangunan KIHT terpadu tersebut telah dibicarakan bersama Pemerintah Kota Singkawang, sejak Juli 2020. Menurutnya Pemkot Singkawang juga mendukung rencana DJBC karena dapat mendorong pertumbuhan perekonomian daerah.

Ia menjelaskan KIHT terpadu adalah kawasan pemusatan kegiatan industri hasil tembakau yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas pendukung. Dengan fasilitas tersebut, dia berharap para produsen rokok lebih mudah mengembangkan produksinya secara legal.

Menurutnya Menteri Keuangan Sri Mulyani juga telah menerbitkan payung hukum berupa Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 21/PMK.04/2020 tentang Kawasan Industri Hasil Tembakau.

Baca Juga: Segera Disahkan, Bea Cukai Minta Pengusaha Bersiap Manfaatkan IE-CEPA

Pada KIHT terpadu itulah, sambungnya, DJBC akan hadir memberikan pelayanan, pembinaan industri, serta mengawasi produksi dan peredaran hasil tembakaunya.

Denny juga menyiapkan fasilitas untuk produsen rokok yang beroperasi di KIHT terpadu tersebut, salah satunya penundaan pembayaran cukai sampai 90 hari sejak pemesanan pita cukai. "Keuntungan lain yang ditawarkan adalah kemudahan kegiatan berusaha dan perizinan," ujarnya. (Bsi)

Baca Juga: Pemprov Ingatkan Bupati & Wali Kota Segera Bayar Pajak Kendaraan Dinas
Topik : KIHT, cukai, sri mulyani, kalimantan, kawasan industri hasil tembakau
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Jum'at, 27 November 2020 | 15:03 WIB
PENGADILAN PAJAK
Rabu, 25 November 2020 | 16:04 WIB
PMK 180/2020
Rabu, 25 November 2020 | 13:09 WIB
KEBIJAKAN ANGGARAN
Selasa, 24 November 2020 | 16:43 WIB
PMK 147/2020
berita pilihan
Jum'at, 04 Desember 2020 | 19:30 WIB
PMK 191/2020
Jum'at, 04 Desember 2020 | 19:08 WIB
PENERIMAAN PERPAJAKAN
Jum'at, 04 Desember 2020 | 19:03 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Jum'at, 04 Desember 2020 | 18:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Jum'at, 04 Desember 2020 | 18:15 WIB
KAMUS HUKUM PAJAK
Jum'at, 04 Desember 2020 | 18:00 WIB
STATISTIK WITHHOLDING TAX
Jum'at, 04 Desember 2020 | 16:45 WIB
BELGIA
Jum'at, 04 Desember 2020 | 16:43 WIB
PERDAGANGAN
Jum'at, 04 Desember 2020 | 16:26 WIB
KEUANGAN NEGARA