Review
Kamis, 02 Desember 2021 | 14:57 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 01 Desember 2021 | 12:38 WIB
TAJUK PAJAK
Selasa, 30 November 2021 | 08:13 WIB
LAPORAN DDTC DARI VIENNA
Minggu, 28 November 2021 | 10:07 WIB
Kepala KPP Pratama Gianyar Moch. Luqman Hakim
Fokus
Data & Alat
Rabu, 01 Desember 2021 | 08:17 WIB
KURS PAJAK 1 DESEMBER - 7 DESEMBER 2021
Rabu, 24 November 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 24 NOVEMBER - 30 NOVEMBER 2021
Rabu, 17 November 2021 | 08:51 WIB
KURS PAJAK 17 NOVEMBER - 23 NOVEMBER 2021
Rabu, 10 November 2021 | 07:33 WIB
KURS PAJAK 10-16 NOVEMBER 2021
Komunitas
Selasa, 30 November 2021 | 11:40 WIB
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
Minggu, 28 November 2021 | 19:45 WIB
UNIVERSITAS INDONESIA
Jum'at, 26 November 2021 | 16:17 WIB
AGENDA PAJAK - DDTC ACADEMY
Jum'at, 26 November 2021 | 16:13 WIB
UNIVERSITAS PARAHYANGAN
Reportase
Perpajakan.id

Ketimpangan Memburuk, Bank Sentral Usulkan Penerapan Pajak Kekayaan

A+
A-
1
A+
A-
1
Ketimpangan Memburuk, Bank Sentral Usulkan Penerapan Pajak Kekayaan

Ilustrasi.

SINGAPURA, DDTCNews - Pimpinan bank sentral Singapura mengatakan saat ini adalah waktu yang tepat bagi Singapura untuk mengenakan pajak berbasis kekayaan seperti property gains tax dan pajak warisan.

Managing Director Monetary Authority of Singapore Ravi Menon mengatakan pengenaan pajak atas kekayaan diperlukan untuk mengatasi ketimpangan kekayaan yang makin memburuk.

"Untuk menciptakan masyarakat yang inklusif, sangat masuk akal untuk mengubah struktur pajak dari yang berbasis penghasilan menjadi berbasis kekayaan," katanya, dikutip pada Minggu (8/8/2021).

Baca Juga: Diskon Tarif PPN Listrik Diperpanjang Sampai Akhir 2021

Menon mengungkapkan tingkat ketimpangan penghasilan atau rasio gini penghasilan di Singapura tercatat sangat tinggi, mencapai 0,46. Rasio gini Singapura tercatat lebih tinggi bila dibandingkan negara-negara seperti Inggris dan AS yang masing-masing sebesar 0,35 dan 0,41.

Rasio gini penghasilan di Singapura sebenarnya tercatat masih lebih rendah dibandingkan dengan kota-kota besar di dunia seperti Hong Kong, Paris, dan New York. Gini ratio di kota-kota tersebut tercatat melampaui level 0,5.

Namun, rasio gini penghasilan di Singapura perlu diturunkan mengingat Singapura adalah negara kota (city state). "Tidak seperti kota-kota lain, Singapura adalah kota sekaligus negara. Suatu negara tidak bisa memiliki ketimpangan setinggi itu," tuturnya seperti dilansir Tax Notes International.

Baca Juga: Pengusaha Keluhkan Tak Bisa Klaim Insentif, Industri Terancam Mandek

Sementara itu, Menon mengakui pengenaan pajak atas kekayaan belum tentu berhasil. Dari 12 negara Eropa yang menerapkan pajak kekayaan pada 1990, hanya 8 di antaranya telah mencabut rezim pajak kekayaan akibat tingginya biaya administrasi untuk memberlakukan pajak tersebut.

Meski demikian, kegagalan negara Eropa dalam menerapkan pajak kekayaan bukanlah alasan bagi Singapura untuk tidak mengenakan pajak tersebut. Desain pajak kekayaan di Singapura harus dirancang dengan baik, inklusif, dan mendukung tercapainya redistribusi. (rig)

Baca Juga: Aturan Penyusutan Aset Direvisi, Klaim Pajak Bisa Hingga Rp1,73 Miliar
Topik : singapura, pajak kekayaan, kebijakan pajak, rasio gini, pajak internasional

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 01 Desember 2021 | 10:30 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Insentif Pajak?

Rabu, 01 Desember 2021 | 10:15 WIB
INSENTIF PAJAK

Insentif Pajak Bakal Dikurangi, Aspek Ini Perlu Jadi Perhatian

Selasa, 30 November 2021 | 20:00 WIB
SPANYOL

Pungutan Pajak Turis Tidak Transparan, Pemerintah Tuai Protes

berita pilihan

Jum'at, 03 Desember 2021 | 19:30 WIB
ITALIA

Diskon Tarif PPN Listrik Diperpanjang Sampai Akhir 2021

Jum'at, 03 Desember 2021 | 19:00 WIB
KAMUS PERPAJAKAN

Apa Itu Satgas Patroli Laut?

Jum'at, 03 Desember 2021 | 18:30 WIB
PAKISTAN

Pengusaha Keluhkan Tak Bisa Klaim Insentif, Industri Terancam Mandek

Jum'at, 03 Desember 2021 | 18:26 WIB
PMK 171/2021

PMK Baru, Sri Mulyani Atur Pelaksanaan Sistem SAKTI

Jum'at, 03 Desember 2021 | 18:00 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA

Jokowi Ingin Pandemi Jadi Momentum untuk Transformasi Ekonomi

Jum'at, 03 Desember 2021 | 17:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Penyusunan Aturan Pelaksana UU HPP Dikebut, DJP: PPS Paling Urgen

Jum'at, 03 Desember 2021 | 17:24 WIB
KPP PRATAMA BEKASI BARAT

Tunggakan Rp701 Juta Tak Dilunasi, Rekening Wajib Pajak Disita DJP

Jum'at, 03 Desember 2021 | 16:58 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Pajaki Orang Kaya, DJP Perlu Antisipasi Passive Income

Jum'at, 03 Desember 2021 | 16:39 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Sudah Ada Kantor Pajak yang Catatkan Penerimaan Lebih dari 100%

Jum'at, 03 Desember 2021 | 16:30 WIB
PENGAWASAN PAJAK

Kencangkan Pengawasan, Petugas Pajak Aktif Kunjungan Sampaikan SP2DK