Review
Rabu, 20 Januari 2021 | 14:18 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 19 Januari 2021 | 09:24 WIB
OPINI PAJAK
Rabu, 13 Januari 2021 | 15:23 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 12 Januari 2021 | 12:27 WIB
OPINI PAJAK
Fokus
Literasi
Kamis, 21 Januari 2021 | 17:38 WIB
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (3)
Kamis, 21 Januari 2021 | 17:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 20 Januari 2021 | 18:01 WIB
KAMUS PAJAK
Rabu, 20 Januari 2021 | 17:57 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Data & Alat
Rabu, 20 Januari 2021 | 16:43 WIB
STATISTIK PENGHINDARAN PAJAK
Rabu, 20 Januari 2021 | 09:45 WIB
KURS PAJAK 20 JANUARI - 26 JANUARI 2021
Senin, 18 Januari 2021 | 09:10 WIB
STATISTIK PAJAK KONSUMSI
Rabu, 13 Januari 2021 | 17:05 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Reportase
Perpajakan.id

Ketentuan PPh Pasal 21 atas Penghasilan Nonrutin Tenaga Medis Covid-19

A+
A-
4
A+
A-
4
Ketentuan PPh Pasal 21 atas Penghasilan Nonrutin Tenaga Medis Covid-19

Pertanyaan:
PERKENALKAN, saya Toni. Saya bekerja sebagai salah satu tenaga keuangan Rumah Sakit (RS) di Jawa Timur. Selama ini, RS tempat saya bekerja sudah secara resmi berhak memanfaatkan PPh Pasal 21 DTP bagi tenaga medis yang menangani Covid-19.

Di luar penghasilan rutin, tenaga medis tersebut juga memiliki berbagai penghasilan tidak teratur seiring meningkatnya jumlah pasien Covid-19. Apakah terdapat insentif pajak juga terkait komponen penghasilan tersebut?

Jawaban:
TERIMA kasih Bapak Toni atas pertanyaannya. Pertama-tama, saya ingin mengkonfirmasi praktik yang sudah dijalankan RS tempat Bapak bekerja. Penghasilan rutin atas tenaga medis termasuk kriteria yang dapat memanfaatkan insentif PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP). Kelompok penghasilan ini biasanya diperoleh tenaga medis yang bekerja rutin sebagai pegawai tetap. Adapun penghasilan rutin tersebut di suatu bulan adalah tidak melebihi Rp200 juta jika disetahunkan.

Lantas, bagaimana dengan penghasilan yang bersifat tidak teratur dan bergantung pada jumlah jam kerja atau pasien? Pada Juni lalu, pemerintah telah mengeluarkan insentif pajak baru melalui PP 29/2020. Pada Pasal 8 peraturan tersebut, PPh Pasal 21 yang bersifat final dengan tarif sebesar 0% dapat digunakan atas tambahan penghasilan berupa honorarium atau imbalan lain yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi.

Kriterianya dijelaskan pada ayat (1) yang berbunyi:
“(i) menjadi Sumber Daya Manusia di Bidang Kesehatan meliputi tenaga Kesehatan; dan
(ii) mendapat penugasan
yang memberikan pelayanan kesehatan untuk menangani Covid-19 pada fasilitas pelayanan Kesehatan dan institusi Kesehatan, termasuk santunan dari pemerintah yang diterima ahli waris …”

Sebagai informasi, sumber daya manusia didefinisikan sebagai tenaga kesehatan dan tenaga pendukung/penunjang kesehatan yang terlibat dan bekerja serta mengabdikan dirinya dalam upaya dan manajemen kesehatan di bidang kesehatan. Adapun nilai penghasilan yang dapat dikenakan tarif final 0% tersebut didasarkan pada nilai bruto.

Dengan demikian, meskipun mendapat penghasilan tambahan di luar gaji rutin, tenaga medis yang menangani Covid-19 di RS tempat Bapak bekerja dapat dikenakan PPh Pasal 21 dengan tarif final sebesar 0%.

Pertanyaan yang lebih lanjut adalah bagaimana tata cara pengajuan pemanfaatan serta pelaporan realisasinya? Dalam peraturan tersebut berikut termasuk lampirannya, tidak disebutkan sama sekali tata cara pemanfaatan maupun mekanisme pelaporan yang perlu dilakukan.

Dengan demikian, RS tempat Bapak bekerja dapat langsung menerapkan mekanisme PPh Pasal 21 dengan tarif final 0% tersebut dan tidak perlu melaporkan realisasi pemanfaatan ketentuan tersebut.

Selanjutnya, kita dapat memonitor perkembangan peraturan terbaru selanjutnya. Jika membutuhkan informasi lebih lanjut, Bapak dapat menghubungi Account Representatif DJP terkait.

Demikian jawaban yang dapat saya berikan. Semoga dapat membantu.

Sebagai informasi, Kanal Kolaborasi antara Kadin Indonesia dan DDTC Fiscal Research menayangkan artikel konsultasi setiap Selasa dan Kamis guna menjawab pertanyaan terkait Covid-19 yang diajukan ke email [email protected]. Bagi Anda yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan langsung mengirimkannya ke alamat email tersebut.

(Disclaimer)
Topik : Kolaborasi, Kadin, DDTC Fiscal Research, insentif pajak, DJP, PP 29/2020, tenaga medias, virus Coron
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Senin, 18 Januari 2021 | 17:41 WIB
VAKSINASI
Senin, 18 Januari 2021 | 17:08 WIB
NUSA TENGGARA BARAT
Senin, 18 Januari 2021 | 17:03 WIB
PEMBATASAN KEGIATAN
Senin, 18 Januari 2021 | 16:40 WIB
INSENTIF PAJAK
berita pilihan
Kamis, 21 Januari 2021 | 18:33 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Kamis, 21 Januari 2021 | 18:21 WIB
KEBIJAKAN FISKAL
Kamis, 21 Januari 2021 | 18:08 WIB
PPh DIVIDEN
Kamis, 21 Januari 2021 | 18:00 WIB
UU CIPTA KERJA
Kamis, 21 Januari 2021 | 17:53 WIB
KOTA BANDUNG
Kamis, 21 Januari 2021 | 17:45 WIB
JERMAN
Kamis, 21 Januari 2021 | 17:38 WIB
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (3)
Kamis, 21 Januari 2021 | 17:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Kamis, 21 Januari 2021 | 17:11 WIB
SENSUS PENDUDUK 2020
Kamis, 21 Januari 2021 | 16:26 WIB
PPh DIVIDEN