Berita
Rabu, 05 Agustus 2020 | 18:40 WIB
ADMINISTRASI PAJAK
Rabu, 05 Agustus 2020 | 18:30 WIB
KABUPATEN BANDUNG
Rabu, 05 Agustus 2020 | 18:02 WIB
STABILITAS SISTEM KEUANGAN
Rabu, 05 Agustus 2020 | 17:54 WIB
INSENTIF PAJAK
Review
Selasa, 04 Agustus 2020 | 09:19 WIB
OPINI PAJAK
Kamis, 30 Juli 2020 | 11:01 WIB
OPINI EKONOMI
Selasa, 28 Juli 2020 | 10:27 WIB
OPINI PAJAK
Rabu, 22 Juli 2020 | 11:59 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Data & alat
Rabu, 05 Agustus 2020 | 08:57 WIB
KURS PAJAK 5 AGUSTUS-11 AGUSTUS 2020
Selasa, 04 Agustus 2020 | 16:12 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PERPAJAKAN
Minggu, 02 Agustus 2020 | 16:00 WIB
STATISTIK PAJAK KEKAYAAN
Jum'at, 31 Juli 2020 | 15:15 WIB
STATISTIK REZIM PAJAK
Komunitas
Rabu, 05 Agustus 2020 | 10:05 WIB
DDTC PODTAX
Minggu, 02 Agustus 2020 | 10:30 WIB
FAQIH RUSDIANA
Sabtu, 01 Agustus 2020 | 12:01 WIB
MADONNA:
Sabtu, 01 Agustus 2020 | 09:56 WIB
KOMIK PAJAK
Reportase

Ketentuan PPh Pasal 21 atas Penghasilan Nonrutin Tenaga Medis Covid-19

A+
A-
4
A+
A-
4
Ketentuan PPh Pasal 21 atas Penghasilan Nonrutin Tenaga Medis Covid-19

Pertanyaan:
PERKENALKAN, saya Toni. Saya bekerja sebagai salah satu tenaga keuangan Rumah Sakit (RS) di Jawa Timur. Selama ini, RS tempat saya bekerja sudah secara resmi berhak memanfaatkan PPh Pasal 21 DTP bagi tenaga medis yang menangani Covid-19.

Di luar penghasilan rutin, tenaga medis tersebut juga memiliki berbagai penghasilan tidak teratur seiring meningkatnya jumlah pasien Covid-19. Apakah terdapat insentif pajak juga terkait komponen penghasilan tersebut?

Jawaban:
TERIMA kasih Bapak Toni atas pertanyaannya. Pertama-tama, saya ingin mengkonfirmasi praktik yang sudah dijalankan RS tempat Bapak bekerja. Penghasilan rutin atas tenaga medis termasuk kriteria yang dapat memanfaatkan insentif PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP). Kelompok penghasilan ini biasanya diperoleh tenaga medis yang bekerja rutin sebagai pegawai tetap. Adapun penghasilan rutin tersebut di suatu bulan adalah tidak melebihi Rp200 juta jika disetahunkan.

Lantas, bagaimana dengan penghasilan yang bersifat tidak teratur dan bergantung pada jumlah jam kerja atau pasien? Pada Juni lalu, pemerintah telah mengeluarkan insentif pajak baru melalui PP 29/2020. Pada Pasal 8 peraturan tersebut, PPh Pasal 21 yang bersifat final dengan tarif sebesar 0% dapat digunakan atas tambahan penghasilan berupa honorarium atau imbalan lain yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi.

Kriterianya dijelaskan pada ayat (1) yang berbunyi:
“(i) menjadi Sumber Daya Manusia di Bidang Kesehatan meliputi tenaga Kesehatan; dan
(ii) mendapat penugasan
yang memberikan pelayanan kesehatan untuk menangani Covid-19 pada fasilitas pelayanan Kesehatan dan institusi Kesehatan, termasuk santunan dari pemerintah yang diterima ahli waris …”

Sebagai informasi, sumber daya manusia didefinisikan sebagai tenaga kesehatan dan tenaga pendukung/penunjang kesehatan yang terlibat dan bekerja serta mengabdikan dirinya dalam upaya dan manajemen kesehatan di bidang kesehatan. Adapun nilai penghasilan yang dapat dikenakan tarif final 0% tersebut didasarkan pada nilai bruto.

Dengan demikian, meskipun mendapat penghasilan tambahan di luar gaji rutin, tenaga medis yang menangani Covid-19 di RS tempat Bapak bekerja dapat dikenakan PPh Pasal 21 dengan tarif final sebesar 0%.

Pertanyaan yang lebih lanjut adalah bagaimana tata cara pengajuan pemanfaatan serta pelaporan realisasinya? Dalam peraturan tersebut berikut termasuk lampirannya, tidak disebutkan sama sekali tata cara pemanfaatan maupun mekanisme pelaporan yang perlu dilakukan.

Dengan demikian, RS tempat Bapak bekerja dapat langsung menerapkan mekanisme PPh Pasal 21 dengan tarif final 0% tersebut dan tidak perlu melaporkan realisasi pemanfaatan ketentuan tersebut.

Selanjutnya, kita dapat memonitor perkembangan peraturan terbaru selanjutnya. Jika membutuhkan informasi lebih lanjut, Bapak dapat menghubungi Account Representatif DJP terkait.

Demikian jawaban yang dapat saya berikan. Semoga dapat membantu.

Sebagai informasi, Kanal Kolaborasi antara Kadin Indonesia dan DDTC Fiscal Research menayangkan artikel konsultasi setiap Selasa dan Kamis guna menjawab pertanyaan terkait Covid-19 yang diajukan ke email [email protected]. Bagi Anda yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan langsung mengirimkannya ke alamat email tersebut.

(Disclaimer)
Topik : Kolaborasi, Kadin, DDTC Fiscal Research, insentif pajak, DJP, PP 29/2020, tenaga medias, virus Coron
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Selasa, 04 Agustus 2020 | 11:47 WIB
WEBINAR SERIES DDTC
Selasa, 04 Agustus 2020 | 11:16 WIB
INDUSTRI MANUFAKTUR
Selasa, 04 Agustus 2020 | 10:59 WIB
PMK 96/2020
Selasa, 04 Agustus 2020 | 10:38 WIB
PMK 96/2020
berita pilihan
Rabu, 05 Agustus 2020 | 18:40 WIB
ADMINISTRASI PAJAK
Rabu, 05 Agustus 2020 | 18:35 WIB
KAMUS PAJAK
Rabu, 05 Agustus 2020 | 18:30 WIB
KABUPATEN BANDUNG
Rabu, 05 Agustus 2020 | 18:10 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 05 Agustus 2020 | 18:02 WIB
STABILITAS SISTEM KEUANGAN
Rabu, 05 Agustus 2020 | 17:54 WIB
INSENTIF PAJAK
Rabu, 05 Agustus 2020 | 17:34 WIB
KINERJA EKONOMI KUARTAL II/2020
Rabu, 05 Agustus 2020 | 17:15 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Rabu, 05 Agustus 2020 | 16:24 WIB
PMK 89/2020